Inggris, Australia, Kanada dan Portugal Akui Negara Palestina, Israel Meradang

Liputan6.com, London - Inggris, Australia, dan Kanada secara resmi mengakui Negara Palestina pada hari Minggu (21/9/2025), memicu respons marah dari Israel.

Inisiatif terkoordinasi dari tiga negara persemakmuran yang juga sekutu lama itu mencerminkan meningkatnya kemarahan atas tindakan Israel dalam perang di Gaza serta langkah-langkah pemerintah Israel yang menghalangi upaya pembentukan Negara Palestina, termasuk melalui perluasan permukiman di Tepi Barat yang terus berlanjut.

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, yang menghadapi tekanan di dalam Partai Buruh yang dipimpinnya agar bersikap lebih tegas terhadap Israel terkait memburuknya situasi di Gaza, mengatakan bahwa langkah Inggris dimaksudkan untuk menghidupkan kembali harapan perdamaian bagi bangsa Palestina dan Israel. Dia menegaskan keputusan itu bukanlah hadiah bagi Hamas, yang berada di balik serangan 7 Oktober 2023, ketika militan tersebut diklaim Israel menewaskan sekitar 1.200 orang dan menculik 251 lainnya.

"Hari ini, untuk menghidupkan kembali harapan perdamaian dan solusi dua negara, saya menyatakan dengan jelas sebagai perdana menteri negara besar ini bahwa Inggris secara resmi mengakui Negara Palestina," kata Starmer dalam sebuah pesan video seperti dilansir AP. "Kami mengakui negara Israel lebih dari 75 tahun lalu sebagai tanah air bagi bangsa Yahudi. Hari ini kami bergabung dengan lebih dari 150 negara yang juga mengakui negara Palestina."

Langkah dari tiga negara tersebut mendorong Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa pembentukan Negara Palestina tidak akan terjadi, sementara Hamas mendesak komunitas internasional untuk mengisolasi Israel.

Kemudian pada hari Minggu, Portugal juga menyatakan mengakui Negara Palestina.

Pengumuman ini sudah banyak diperkirakan setelah Starmer pada Juli lalu menyatakan bahwa Inggris akan mengakui Negara Palestina kecuali Israel menyetujui gencatan senjata di Gaza, mengizinkan PBB menyalurkan bantuan, dan mengambil langkah lain menuju perdamaian jangka panjang.

Lebih banyak negara diperkirakan akan bergabung dalam daftar pengakuan Negara Palestina pada Sidang Umum PBB minggu ini, termasuk Prancis, yang seperti Inggris juga merupakan salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Netanyahu mengecam pengakuan Palestina karena dianggap memberikan hadiah kepada Hamas.

"Itu tidak akan terjadi," kata dia. "Negara Palestina tidak akan didirikan di sebelah barat Sungai Yordan."

Netanyahu, yang dijadwalkan berpidato di Sidang Umum PBB pada hari Jumat (26/9) sebelum bertemu Presiden Donald Trump di Gedung Putih, mengatakan bahwa dia akan mengumumkan respons Israel setelah perjalanan tersebut.

Dia telah mengancam akan mengambil langkah sepihak, termasuk kemungkinan mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat, sebagai tanggapan atas pengakuan Negara Palestina oleh para pemimpin dunia. Langkah seperti itu akan membuka jalan bagi Israel memperdalam kontrol atas wilayah tersebut — sekaligus meningkatkan ketegangan dengan komunitas internasional.

Hamas menyambut baik keputusan pengakuan ini, menyebutnya sebagai hasil yang sah dari perjuangan, keteguhan, dan pengorbanan rakyat Palestina di jalan pembebasan dan kepulangan. Kelompok yang bersumpah menghancurkan Israel itu menyerukan dunia untuk mengisolasi Israel.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas, yang Otoritas Palestina-nya menjalankan otonomi terbatas di kota-kota dan wilayah Tepi Barat, menurut kantor berita Palestina Wafa mengatakan pengumuman Inggris merupakan langkah penting menuju terwujudnya perdamaian yang adil dan abadi di kawasan berdasarkan solusi dua negara.

Inggris dan Prancis memiliki peran historis dalam politik Timur Tengah selama 100 tahun terakhir, setelah membagi-bagi wilayah tersebut menyusul kekalahan Kekaisaran Ottoman dalam Perang Dunia I.

Sebagai bagian dari pembagian itu, Inggris menjadi kekuatan yang memerintah Palestina kala itu. Inggris juga adalah penulis Deklarasi Balfour 1917, yang mendukung pembentukan "tanah air nasional bagi bangsa Yahudi".

Namun, bagian kedua dari deklarasi itu sebagian besar diabaikan selama beberapa dekade. Bagian tersebut menekankan bahwa tidak boleh dilakukan sesuatu pun yang dapat merugikan hak-hak sipil dan keagamaan bangsa Palestina.

"Penting bagi Prancis dan Inggris untuk mengakui Palestina karena warisan keterlibatan kedua negara ini di Timur Tengah," kata Burcu Ozcelik, peneliti senior bidang Keamanan Timur Tengah di lembaga Royal United Services Institute yang berbasis di London. "Namun tanpa Amerika Serikat ikut mengakui Palestina, saya pikir sangat sedikit yang akan berubah di lapangan."

Husam Zomlot, kepala misi Palestina di Inggris, mengatakan kepada BBC bahwa pengakuan terhadap Palestina akan memperbaiki kesalahan era kolonial.

"Isunya hari ini adalah mengakhiri penyangkalan atas keberadaan kami yang dimulai 108 tahun lalu, pada 1917," ujarnya. "Dan saya pikir hari ini rakyat Inggris seharusnya merayakan hari ketika sejarah sedang diperbaiki."

Selama beberapa dekade Inggris telah mendukung berdirinya Negara Palestina yang merdeka berdampingan dengan Israel, namun selalu menekankan bahwa pengakuan harus datang sebagai bagian dari rencana perdamaian untuk mewujudkan solusi dua negara.

Meski demikian, pemerintah semakin khawatir bahwa solusi semacam itu hampir mustahil. Dalam dua tahun terakhir, serangan Israel di Gaza telah mengungsikan sebagian besar penduduknya, menewaskan lebih dari 65.000 orang, dan menimbulkan krisis kemanusiaan yang parah, termasuk kelaparan di Kota Gaza.

Pekan lalu, para pakar independen yang ditugaskan oleh Dewan HAM PBB menyimpulkan bahwa Israel melakukan genosida di Gaza, tuduhan yang menurut Israel menyimpang dan salah.

Hal lain yang disebut juga mengganggu Inggris adalah bahwa pemerintah Israel secara agresif memperluas permukiman di Tepi Barat, wilayah yang diinginkan Palestina untuk menjadi bagian dari negara masa depan mereka.

"Langkah ini memiliki bobot simbolis dan historis, memperjelas keprihatinan Inggris tentang keberlangsungan solusi dua negara dan dimaksudkan untuk menjaga agar tujuan itu tetap relevan dan hidup," kata Olivia O’Sullivan, Direktur Program Inggris di Dunia pada lembaga think tank Chatham House yang berbasis di London.

Pembentukan Negara Palestina berdampingan dengan Israel dipandang secara internasional sebagai satu-satunya cara realistis untuk menyelesaikan konflik jangka panjang.