UKPNP Soroti Pernyataan Pakistan terhadap PoJK, Sebut Utamakan Keadilan Bagi Rakyat

Liputan6.com, New Delhi - Dalam sebuah pertemuan yang berlangsung di sebuah ruang sederhana di pinggiran Islamabad, dua tokoh Partai Nasional Rakyat Kashmir Bersatu (UKPNP), Sardar Nasir Aziz Khan dan pendiri partai Shaukat Ali Kashmiri, kembali mengangkat isu hak-hak politik dan kemanusiaan di wilayah Jammu dan Kashmir (PoJK) serta Gilgit-Baltistan (PoGB) yang dikelola Pakistan.

Diskusi ini menjadi refleksi atas pernyataan Wakil Perdana Menteri Pakistan, Ishaq Dar, di hadapan forum internasional di Washington D.C, yang menegaskan dukungan Pakistan terhadap hak penentuan nasib sendiri bagi masyarakat Kashmir.

Namun, menurut UKPNP, penting bagi semua pihak untuk memastikan bahwa prinsip tersebut tidak hanya menjadi wacana di tingkat global, melainkan juga diimplementasikan secara nyata di lapangan, dikutip dari laman Tribuneindia, Senin (4/8/2025).

"Kami menghargai setiap komitmen yang diutarakan untuk mendukung hak penentuan nasib sendiri. Namun, kami juga mengajak agar ada refleksi bersama mengenai bagaimana prinsip-prinsip tersebut dijalankan di wilayah-wilayah yang berada di bawah administrasi langsung Pakistan," ujar Shaukat Ali Kashmiri.

UKPNP menyoroti bahwa di wilayah PoJK dan PoGB, masih terdapat tantangan terkait partisipasi politik dan kebebasan berekspresi. Mereka mencatat adanya larangan bagi kelompok-kelompok nasionalis untuk turut serta dalam proses pemilu, serta penangkapan terhadap sejumlah aktivis yang bergerak secara damai.

Sejak lama, menurut UKPNP, isu Kashmir sering kali menjadi topik utama dalam diplomasi Pakistan. Namun, pihaknya berharap bahwa pendekatan yang diambil ke depan akan lebih inklusif, dengan mengutamakan dialog terbuka dan penghormatan terhadap keragaman aspirasi masyarakat di wilayah tersebut.

Dalam konteks ini, UKPNP juga menyampaikan apresiasi atas perhatian komunitas internasional, termasuk dukungan dari para legislator Inggris saat konferensi UKPNP di Parlemen Inggris pada 8 Juli lalu. Menurut Sardar Nasir Aziz Khan, dukungan tersebut memberikan semangat bagi upaya mendorong pemajuan hak asasi manusia di PoJK dan PoGB.

Namun demikian, UKPNP mencermati bahwa di lapangan masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi. Misalnya, aksi mogok yang dilakukan aparat kepolisian di PoJK sebagai bentuk protes terhadap kondisi kerja yang dinilai kurang memadai, mencerminkan perlunya dialog lebih intensif antara pemerintah dan masyarakat sipil untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.

"Kami percaya bahwa upaya-upaya damai yang disuarakan oleh masyarakat sipil perlu mendapatkan ruang yang lebih luas dalam proses pengambilan kebijakan," ujar Shaukat.

UKPNP juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan narasi dalam diskursus publik. Mereka mengimbau agar perbedaan pendapat tidak semata-mata dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang sehat. Pelabelan terhadap individu atau kelompok sebagai "pro-India" atau "anti-negara" hanya akan mempersempit ruang dialog yang konstruktif.

Terkait isu ekonomi, UKPNP menyampaikan perhatian terhadap rencana pemerintah Pakistan untuk memfederalisasi wilayah-wilayah kaya sumber daya seperti Gwadar dan Balochistan. Mereka berharap kebijakan serupa tidak diterapkan di PoJK tanpa konsultasi dan persetujuan dari masyarakat setempat, agar kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas utama.

Mengenai tata kelola pemerintahan, UKPNP menyoroti keberadaan 12 kursi khusus pengungsi di Majelis Legislatif PoJK sebagai langkah representasi, namun juga menegaskan pentingnya reformasi yang memungkinkan masyarakat PoJK memiliki kewenangan lebih besar dalam proses legislasi melalui kerangka hukum yang adil dan inklusif.

"Penting bagi kita semua untuk membuka ruang dialog yang sehat antara pengungsi dan masyarakat lokal, agar perjuangan bersama ini tidak terpecah oleh perbedaan internal. Tujuan utama kita adalah mewujudkan martabat, kebebasan, dan keadilan bagi semua," ungkap Shaukat.

Sebagai penutup, kedua tokoh UKPNP menegaskan bahwa perjuangan untuk hak-hak dasar di PoJK dan PoGB bukanlah upaya konfrontatif, melainkan seruan untuk membuka ruang dialog yang lebih luas, di mana nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dapat dijunjung bersama.

"Kami percaya, dengan semangat kolaboratif dan keterbukaan, kita bisa membangun masa depan yang lebih adil dan inklusif bagi semua pihak," pungkas Shaukat Ali Kashmiri.