Penegakan Hukum Lemah, 200 Anak di China Alami Keracunan Makanan Kontaminasi Timbal

Liputan6.com, Beijing - Kasus keracunan timbal yang baru-baru ini membuat lebih dari 200 anak-anak dirawat di rumah sakit di China barat laut kembali membuka luka lama tentang krisis pencemaran industri di negara itu.

Kejadian di Tianshui, Provinsi Gansu, pada Juli lalu, menunjukkan betapa lemahnya pengawasan terhadap keamanan pangan dan lingkungan. Makanan yang dikonsumsi anak-anak TK di sana diketahui mengandung kadar timbal 2.000 kali lipat di atas batas aman nasional, dikutip dari laman Mekong News, Sabtu (26/7/2025).

Reaksi publik pun keras. Di platform media sosial Weibo, banyak warganet menuntut akuntabilitas dan hukuman tegas, terutama karena ini menyangkut keselamatan anak-anak.

Sayangnya, kasus seperti ini bukan hal baru. Tahun 2016, ratusan siswa dari Sekolah Bahasa Asing Changzhou di Provinsi Jiangsu jatuh sakit setelah sekolah mereka dibangun di bekas lokasi pabrik kimia.

Dari 641 siswa yang diperiksa, 493 mengalami berbagai gangguan kesehatan mulai dari kram, ruam kulit, tangan mengelupas, hingga kondisi serius seperti limfoma dan leukemia.

Keluhan soal bau busuk di udara hingga rasa asam pada air sempat disuarakan para orang tua, namun bukannya dipindahkan, sekolah malah hanya ditimbun tanah liat -- meninggalkan anak-anak tetap terpapar racun berbahaya.

Senyawa karsinogenik seperti klorobenzena bahkan ditemukan dalam kadar hampir 100.000 kali lipat dari batas aman di tanah dan air sekitar sekolah. Ma Jun, Direktur Institute of Public and Environmental Affairs di Beijing, menyebut kondisi ini menyedihkan dan tragis, terutama bagi para orang tua yang anaknya jadi korban.

Di sisi lain, lemahnya penegakan regulasi semakin terlihat dalam berbagai kasus di wilayah lain. Di Guiyu, Guangdong -- yang dijuluki "kuburan elektronik dunia" -- sebanyak 80 persen anak-anak memiliki kadar timbal dalam darah (BLL) yang membahayakan.

Greenpeace mencatat salah satu anak di sana memiliki BLL hingga 32,67 µg/dL, tiga kali lipat rata-rata nasional. Meskipun sudah lama menjadi perhatian, pemerintah setempat tampaknya belum mampu menghentikan masalah ini.

Situasi serupa juga pernah terjadi pada 2009 di Provinsi Shaanxi, di mana lebih dari 600 anak mengalami gangguan kesehatan akibat paparan timbal dari pabrik.

Kemarahan orang tua meledak, memicu unjuk rasa hingga penyerbuan ke fasilitas industri. Bahkan, pejabat pemerintah sempat diskors karena kelalaian dalam pengawasan. Namun, kasus seperti ini terus berulang karena lemahnya kapasitas pemerintah lokal dalam memantau dan memeriksa industri secara rutin.

Menurut Ma Tianjie dari Greenpeace, masalah utama ada pada minimnya pemantauan dan lemahnya penegakan hukum.

Komisi Eksekutif Kongres AS untuk Tiongkok menegaskan bahwa kasus-kasus ini menunjukkan lemahnya implementasi undang-undang lingkungan, kurangnya transparansi informasi, dan buruknya akuntabilitas pemerintahan lokal dalam melindungi hak warga atas lingkungan yang sehat.

Tragedi demi tragedi ini menggambarkan krisis yang lebih besar di Tiongkok: generasi muda menjadi korban dari polusi yang dibiarkan dan sistem yang gagal menjamin keselamatan mereka.