Jepang Luncurkan Badan Khusus Hadapi Ledakan Jumlah Warga Asing

Liputan6.com, Tokyo - Jepang pada Selasa (15/7/2025) membentuk sebuah badan administratif yang bertujuan meredakan kekhawatiran masyarakat atas peningkatan pesat jumlah orang asing dalam beberapa tahun terakhir.

Pemerintah menyatakan badan ini akan berfungsi sebagai "menara kendali" lintas lembaga untuk merespons berbagai isu seperti kejahatan dan overtourism yang melibatkan orang asing. Demikian seperti dilansir CNA.

Jepang selama ini berupaya menjaga homogenitas penduduknya melalui undang-undang imigrasi yang ketat, namun secara bertahap mulai melonggarkannya guna mengimbangi penyusutan dan penuaan angkatan kerja. Jumlah warga negara asing mencapai rekor sekitar 3,8 juta tahun lalu, meskipun itu masih hanya sekitar 3 persen dari total populasi.

Pembentukan badan administratif ini dilakukan setelah sekelompok anggota parlemen dari Partai Demokrat Liberal (LDP) yang dipimpin Perdana Menteri Shigeru Ishiba pada Juni mengusulkan sejumlah langkah untuk mewujudkan "masyarakat yang tertib dan harmonis dalam hidup berdampingan dengan warga negara asing".

Langkah-langkah tersebut mencakup pemberlakuan persyaratan yang lebih ketat bagi warga asing yang ingin mengubah SIM mereka menjadi SIM Jepang serta untuk pembelian properti.

"Kejahatan dan perilaku tidak tertib oleh sebagian warga asing, serta penyalahgunaan berbagai sistem administrasi, telah menciptakan situasi di mana masyarakat merasa tidak nyaman dan dirugikan," kata Ishiba dalam acara peluncuran badan tersebut.

Kekhawatiran atas masuknya warga asing, baik sementara maupun permanen, telah mendapat perhatian dari para pemilih, dengan jajak pendapat menunjukkan lonjakan pesat dalam popularitas partai populis kecil Sanseito, yang mengusung agenda "Japanese First".

Jajak pendapat publik menunjukkan bahwa Partai Demokrat Liberal (LDP) dan mitra koalisi juniornya, Komeito, terancam kehilangan mayoritas mereka di majelis tinggi dalam pemilu mendatang.