Pakistan Terancam Masuk Daftar Hitam FATF, Ini Dampaknya terhadap Ekonomi Nasional

Liputan6.com, Islamabad - Pakistan kembali menjadi sorotan dunia, menghadapi ancaman serius untuk kembali dimasukkan ke dalam daftar hitam Gugus Tugas Aksi Keuangan (Financial Action Task Force/FATF) untuk keempat kalinya. Ancaman ini bukan sekadar pukulan diplomatik, melainkan dapat menjadi bencana ekonomi besar bagi negara yang sudah terhuyung-huyung secara finansial.

Kondisi genting ini mencuat dalam rapat pleno FATF di Strasbourg pada 10–13 Juni 2025. Alih-alih menerima tinjauan rutin, Pakistan justru harus menghadapi keputusan pahit: masa pemantauan oleh FATF diperpanjang dua tahun ke depan. Ini merupakan sinyal keras bahwa upaya Pakistan dalam memberantas pendanaan terorisme dan pencucian uang masih jauh dari harapan komunitas internasional.

Meski pemerintah Islamabad mengklaim telah melakukan perbaikan, FATF menilai hal tersebut belum menyentuh akar masalah. Kelompok seperti Maulana Masood Azhar, Jaish-e-Mohammed, dan Lashkar-e-Taiba masih bebas beroperasi, bahkan dengan indikasi perlindungan dari negara. Ketegasan FATF ini datang di saat yang sangat rawan—saat ekonomi Pakistan nyaris kolaps.

Cadangan devisa Pakistan nyaris habis, sementara utang luar negeri telah melampaui 130 miliar dolar AS. Kewajiban pembayaran utang yang menumpuk membuat kondisi fiskal negara kian memburuk, dikutip dari laman eurasiareview, Jumat (18/7/2025).

Kembali masuk ke daftar FATF akan semakin membatasi kemampuan Pakistan mengakses pendanaan global, memperberat beban fiskal, dan memperparah krisis kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi negara tersebut.

Sejak 2008, Pakistan telah tiga kali masuk daftar abu-abu FATF, dan dalam prosesnya kehilangan peluang ekonomi sebesar 38 miliar dolar AS. Kali ini, dampaknya bisa lebih fatal karena situasi ekonomi yang lebih lemah dibanding masa-masa sebelumnya. Kelayakan kredit Pakistan telah anjlok, dan transaksi dengan bank internasional kini menghadapi pengawasan ketat, mahal, serta kerap tertunda atau bahkan gagal.

Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Pakistan telah menyentuh angka mencemaskan: 107%. Tiap tahunnya, negara harus mengalokasikan lebih dari 8 miliar dolar AS hanya untuk pembayaran utang, menyedot dana yang semestinya digunakan untuk layanan publik dan pembangunan. Bantuan Dana Moneter Internasional (IMF) pun kian sulit diperoleh, mengingat lembaga tersebut mensyaratkan kepatuhan terhadap standar FATF dalam setiap paket bantuannya.

Pernyataan terbaru FATF usai serangan teror di Pahalgam, Kashmir, pada April 2025, menandai perubahan sikap signifikan. Untuk pertama kalinya, FATF mengaitkan langsung insiden teror dengan jalur pendanaannya. Pernyataan mereka menegaskan bahwa serangan semacam itu "tidak mungkin terjadi tanpa dana dan infrastruktur keuangan" — tuduhan yang secara langsung menggugurkan narasi Pakistan sebagai korban terorisme.

Kali ini, FATF tidak hanya menilai aspek legalitas formal—seperti keberadaan undang-undang atau institusi kontra-terorisme di atas kertas—tetapi juga menekankan efektivitas nyata dari langkah-langkah tersebut. Pendekatan ini menutup ruang bagi negara-negara, termasuk Pakistan, yang selama ini lolos dari sanksi hanya karena menampilkan reformasi kosmetik.

Kekhawatiran lainnya adalah pengawasan terhadap ekspor barang-barang dual-use seperti bahan kimia, teknologi drone, dan enkripsi, yang dapat digunakan untuk pengembangan senjata pemusnah massal. Investigasi FATF bahkan menyoroti upaya paramiliter Pakistan menyelundupkan teknologi rudal dari Tiongkok menggunakan dokumen palsu pada 2020. Temuan ini menunjukkan bahwa Pakistan tidak hanya bermasalah dalam pendanaan terorisme, tetapi juga dalam proliferasi senjata berbahaya.

Ketika Pakistan dikeluarkan dari daftar abu-abu FATF pada Oktober 2022, banyak pihak menilai keputusan itu terburu-buru. Meski beberapa persyaratan teknis dipenuhi, Pakistan gagal menunjukkan komitmen sejati untuk membongkar jaringan teror yang dilindungi negara.

Ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok pun kian dalam. Melalui proyek-proyek seperti Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan (CPEC), Pakistan memperoleh aliran modal jangka pendek yang disambut dengan syarat pinjaman dan bunga tinggi, mengancam kedaulatan ekonomi nasional dan masa depan generasi berikutnya.

Dampaknya juga terasa hingga ke tingkat individu. Warga Pakistan yang bekerja di luar negeri kini menghadapi hambatan saat mengirim remitansi. Pelajar kesulitan membayar biaya kuliah di luar negeri, dan pelaku bisnis terhambat untuk melakukan transaksi dagang internasional. Keterasingan ekonomi ini menjadikan seluruh diaspora Pakistan sebagai korban.

Untuk membalikkan keadaan, Pakistan dihadapkan pada pilihan yang sulit namun mendesak: menunjukkan kepatuhan nyata dengan menangkap tokoh teroris kunci, memutus jalur keuangan mereka, dan menghentikan penggunaan militan sebagai alat diplomasi luar negeri. Namun hal ini memerlukan perubahan mendasar dalam strategi nasional dan kebijakan luar negeri Pakistan — sesuatu yang belum tentu siap mereka lakukan.

Jika Pakistan tetap abai, masa depan ekonomi mereka akan ditentukan bukan hanya oleh keputusan FATF, tetapi juga oleh kredibilitas yang terus terkikis di mata dunia.