Mantan Presiden Korea Selatan Bantah Tuduhan Pemberontakan

Liputan6.com, Seoul - Mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol membantah tuduhan melakukan pemberontakan terkait deklarasi darurat militer pada 3 Desember 2024. Pernyataan itu disampaikannya dalam sidang pidana perdananya di Pengadilan Distrik Pusat Seoul pada Senin (14/4/2025).

Yoon resmi dicopot dari jabatannya awal bulan ini setelah proses pemakzulan. Pada Januari lalu, dia sempat ditangkap atas tuduhan ini—menjadikannya kepala negara pertama dalam sejarah Korea Selatan yang ditahan saat masih menjabat. Namun, dia kemudian dibebaskan karena alasan prosedural.

"Mengklasifikasikan peristiwa yang hanya berlangsung beberapa jam, tanpa kekerasan, dan segera menerima permintaan pembubaran dari Majelis Nasional sebagai pemberontakan ... bagi saya tidak berdasar hukum," tegas Yoon di pengadilan seperti dikutip dari CNA.

Jaksa penuntut menuduh Yoon merencanakan pemberontakan untuk menggulingkan tatanan konstitusional. Bukti yang diajukan mencakup persiapan darurat militer yang dirancang Yoon sebelumnya, termasuk pengerahan militer ke gedung parlemen dengan perintah memecahkan jendela dan memutus listrik.

Pengadilan turut mendengarkan kesaksian dari dua perwira militer yang dihadirkan oleh jaksa penuntut. Salah satunya mengklaim bahwa dia mendapat perintah dari komandan tertinggi untuk menyeret keluar para anggota parlemen yang berkumpul di Majelis Nasional agar darurat militer bisa diberlakukan.

Anggota parlemen saat itu menentang kehadiran tentara bersenjata dan memanjat pagar gedung parlemen agar dapat masuk dan melakukan pemungutan suara yang akhirnya membatalkan deklarasi darurat militer Yoon.