TLP dan Krisis Stabilitas di Pakistan, Gelombang Protes Kian Sulit Dikendalikan

Liputan6.com, Islamabad - Dalam satu dekade terakhir, Pakistan berulang kali dibuat kewalahan oleh aksi massa Tehreek-i-Labbaik Pakistan (TLP). Kelompok garis keras tersebut beberapa kali berhasil melumpuhkan kota-kota besar lewat demonstrasi, long march, hingga pengepungan, sementara pemerintah terlihat minim respons tegas.

Gelombang protes terbaru terjadi terkait isu Gaza. Ribuan simpatisan TLP turun ke jalan, memblokir jalur utama, menghentikan layanan publik dan transportasi, serta memutus akses ibu kota Islamabad dari wilayah lain.

Situasi itu mengingatkan publik pada kejadian serupa pada 2021, ketika Islamabad dikepung selama sepuluh hari dan pemerintah bersama militer tampak kehilangan kendali.

“TLP memang kontroversial, tapi tetap lebih populer daripada partai yang berkuasa. Massa mereka ribuan, sementara pemerintah bahkan sulit mengumpulkan orang dalam jumlah serupa,” ujar warga Pakistan, Qaasim Iqbal, dikutip dari laman afghandiaspora, Minggu (10/11/2025).

Bukan pertama kalinya TLP memaksa negara bertekuk lutut. Pada 2017–2018, kelompok ini memprotes pembebasan seorang perempuan Kristen yang dituduh menistakan agama. Jalan menuju Lahore diblokade, sejumlah kendaraan dibakar, dan kemacetan parah terjadi.

Demi menenangkan situasi, pemerintah setuju memasukkan nama perempuan tersebut dalam Daftar Kendali Keluar (DKE) dan tidak menolak peninjauan kembali putusan pengadilan.

“Protes seperti inilah yang membuat Pakistan dimasukkan ke daftar abu-abu FATF,” kata Menteri Dalam Negeri saat itu, Ahsan Iqbal.

Sejumlah tokoh Pakistan menilai krisis yang terus berulang ini merupakan hasil dari kegagalan elite politik.

“Kelumpuhan total yang terjadi di Islamabad selama 48 jam ini adalah akibat dari ‘monster Frankenstein’ buatan negara sendiri, TLP,” kata mantan legislator Afrasiab Khattak.

Banyak pihak meyakini bahwa sebagian unsur militer Pakistan pernah memanfaatkan TLP sebagai alat tekanan politik. Kini, kelompok tersebut justru menjadi tantangan besar bagi aparat keamanan. Barisan massa TLP yang bergerak menuju Islamabad kembali bentrok dengan petugas, menimbulkan korban jiwa dan kepulan asap di berbagai ruas jalan, sebagaimana dilaporkan pengguna media sosial.

“Krisis hukum dan ketertiban di Pakistan semakin tidak terkendali,” tulis Aliya Shirazi.

Warga lainnya, Khalil Iqbal, menggambarkan negara seolah terkepung oleh jam malam, pemblokiran jalan, dan pemadaman internet. Ia mengecam para elite politik yang dianggap pasif di saat situasi memburuk. “Pakistan lumpuh oleh ekstremismenya sendiri,” ujarnya, menyoroti besarnya biaya keamanan dan nyawa tentara yang hilang.

Pada 2021, TLP pernah memicu kekacauan nasional dengan menuntut pengusiran Duta Besar Prancis setelah penerbitan kartun Nabi Muhammad oleh Charlie Hebdo. Demonstrasi itu melumpuhkan Islamabad dan Rawalpindi, memicu kerugian ekonomi besar.

Pengamat menilai kebangkitan TLP tidak lepas dari buruknya tata kelola, kurangnya lapangan kerja bagi kaum muda, ketimpangan ekonomi, serta pergeseran politik Pakistan ke arah konservatisme ekstrem. Jurnalis senior Fahd Hussain mengkritik pemerintah yang dianggap gagal bertindak, bahkan ketika pendukung TLP merusak fasilitas publik dan menyerang polisi.

“Pemerintah hanya menunggu dan diam, bahkan para juru bicara yang biasanya vokal ikut bungkam,” katanya.

Pengamat politik Amjad Ayub Mirza menilai situasi saat ini merupakan akibat dari strategi jangka panjang negara yang mendukung kelompok ekstremis demi kepentingan politik.

“Selama bertahun-tahun Pakistan memberdayakan kelompok seperti TLP untuk tujuan domestik dan regional. Kini, elemen-elemen itu justru berbalik melawan negara,” ujarnya.

Para analis menegaskan bahwa kebijakan peredaan yang dilakukan pemerintah dan militer justru membuat TLP semakin berani menantang negara.

“Pakistan semakin mendekati titik ketika kelompok Islam garis keras menguasai agenda nasional. Pemerintah bertanggung jawab karena telah membiarkan TLP menyebarkan pengaruh radikal tanpa kendali,” ujar Vinay Kaura, Peneliti Non-Residen di Middle East Institute.

Fatima Chaudhary, dosen di sebuah universitas swasta di Punjab, menegaskan bahwa krisis ini hanyalah salah satu gejala dari persoalan struktural yang lebih dalam—sebuah peringatan keras bahwa ekstremisme yang dibiarkan tumbuh akan selalu membawa dampak kembali kepada negara yang memeliharanya.