3 Tahun Konflik Myanmar, AS Terapkan Sanksi Baru bagi Perusahaan Terkait Junta

Myanmar telah terjebak dalam konflik sejak militer merebut kekuasaan melalui kudeta pada tahun 2021 yang memicu kekacauan nasional dan secara tiba-tiba mengakhiri satu dekade demokrasi tentatif dan reformasi ekonomi.

Sanksi tersebut, yang membekukan aset-aset AS yang menjadi sasaran dan secara umum melarang warga Amerika berurusan dengan mereka, terjadi ketika pemimpin junta Min Aung Hlaing berada di bawah tekanan setelah serangkaian kekalahan di medan perang yang menyebabkan kelompok pemberontak menguasai setidaknya 35 kota sejak Oktober. 

Para jenderal menghadapi tantangan terbesar mereka sejak pertama kali mengambil alih kekuasaan di bekas jajahan Inggris tersebut pada tahun 1962, dengan pemberontakan pro-demokrasi yang dipimpin oleh kaum muda berubah menjadi gerakan perlawanan bersenjata setelah tindakan keras yang mematikan terhadap gelombang protes dan perbedaan pendapat pasca kudeta.

Junta telah mengerahkan artileri berat dan jet tempur untuk mencoba menekan milisi yang bersekutu dengan pemerintah bayangan dan tentara etnis minoritas.

Bahkan, beberapa di antaranya melancarkan serangan terkoordinasi pada bulan Oktober yang mengejutkan militer dan merusak kredibilitas mereka di medan perang.

Menurut data PBB, sekitar 2,3 juta orang telah mengungsi sejak kudeta berlangsung. 

Di sisi lain, upaya negara-negara tetangga Myanmar, ASEAN, untuk memulai dialog tidak menunjukkan kemajuan, dan junta menolak untuk bernegosiasi dengan apa yang mereka sebut sebagai "teroris".

"Amerika Serikat, bersama dengan sekutu dan mitra kami, akan terus meminta pertanggungjawaban mereka yang mencari keuntungan dari, dan memberikan dukungan, penindasan yang kejam terhadap rakyat Burma," kata Wakil Menteri Terorisme dan Intelijen Keuangan Departemen Keuangan Brian Nelson. dalam sebuah pernyataan.