KTT Amazon di Brasil Dinilai Berakhir Tanpa Solusi Konkret

Melalui KTT Amazon, Presiden Lula da Silva dinilai ingin mengembalikan Brasil ke tengah panggung besar isu lingkungan global. Dengan didorong oleh penurunan deforestasi sebesar 42 persen selama tujuh bulan pertama masa jabatannya, dia juga mengincar dukungan keuangan internasional untuk perlindungan hutan.

"Alam yang tercemar oleh perkembangan industri selama 200 tahun membutuhkan mereka (negara-negara maju) untuk membayar bagian mereka sehingga kita dapat menghidupkan kembali bagian yang telah rusak. Alam sangat membutuhkan uang," tegas Lula pada hari penutupan KTT Amazon.

Amazon membentang pada area dua kali ukuran India. Dua per tiganya terletak di Brasil, dengan tujuh negara lain dan wilayah Guyana Prancis berbagi sepertiga sisanya. Pemerintah negara-negara di kawasan secara historis melihatnya sebagai wilayah yang akan dijajah dan dieksploitasi, dengan sedikit kepedulian pada keberlanjutan atau hak-hak masyarakat adatnya.

Semua negara di kawasan Amazon telah meratifikasi Perjanjian Paris, yang mengharuskan penandatangan untuk menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca. Namun, kerja sama lintas batas secara historis dipandang masih sangat kurang.

Para anggota ACTO — yang baru berkumpul untuk keempat kalinya dalam 45 tahun keberadaan organisasi — menunjukkan pula pada Selasa bahwa mereka tidak sepenuhnya satu suara soal isu-isu utama.

Komitmen perlindungan hutan tidak merata. Dan deklarasi mereka tidak menyertakan komitmen bersama untuk nol deforestasi pada tahun 2030, seperti yang diharapkan banyak kalangan. Brasil dan Kolombia sendiri telah membuat komitmen itu.

Beberapa ilmuwan mengatakan bahwa ketika 20-25 persen hutan hancur, curah hujan akan menurun drastis, mengubah lebih dari separuh hutan hujan menjadi sabana tropis. Keanekaragaman hayati yang sangat besar pun akan lenyap.

Observatorium Iklim, jaringan puluhan kelompok lingkungan dan sosial, serta Greenpeace dan The Nature Conservancy menyesalkan kurangnya komitmen rinci dalam deklarasi tersebut.

"Seratus tiga belas poin dari deklarasi tersebut memiliki manfaat untuk menghidupkan kembali ACTO yang terlupakan dan mengakui bahwa bioma mencapai titik tanpa harapan, namun tidak menawarkan solusi praktis atau kalender tindakan," ujar Observatorium Iklim dalam pernyataannya.

Pemimpin Masyarakat Adat Kolombia Fany Kuiru, dari Badan Koordinasi Organisasi Masyarakat Adat di Lembah Amazon, memuji deklarasi lantaran memenuhi dua permintaan utama mereka, yaitu pengakuan hak mereka atas wilayah tradisional dan penetapan mekanisme untuk partisipasi formal masyarakat adat dalam ACTO.

Direktur Institut Brasil di Woodrow Wilson Center Bruna Santos menilai bahwa KTT Amazon menunjukkan upaya untuk menempatkan Amazon sebagai agenda regional. Namun, di lain sisi dia juga menyoroti ambiguitas dalam prioritas pemerintah Brasil, termasuk kaitannya dengan eksplorasi minyak.

Presiden Kolombia telah dengan tegas bicara soal kemunafikan mendorong pelestarian Hutan Amazon sambil mengejar keuntungan dari minyak, menyamakannya dengan bertaruh "pada kematian dan menghancurkan kehidupan."

Lula da Silva dinilai telah menahan diri untuk tidak mengambil sikap definitif terhadap minyak, menggarisbawahi keputusan tersebut sebagai persoalan teknis. Sementara itu, perusahaan Petrobras milik negara Brasil dilaporkan sedang mencari minyak di dekat muara Sungai Amazon.

Terlepas dari ketidaksepakatan, ada tanda-tanda peningkatan kerja sama regional dan meningkatnya pengakuan global akan pentingnya Hutan Amazon dalam menahan laju perubahan iklim.

Kepala advokasi internasional di Rainforest Foundation Norway Anders Haug Larsen mengatakan bahwa merupakan tindakan yang benar bagi negara-negara Amazon untuk menuntut lebih banyak uang dari negara-negara maju dan bahwa kemauan politik mereka untuk melindungi hutan hujan tropis itu merupakan kesempatan bersejarah.

"Dengan rencana dari KTT ini dan pengurangan deforestasi yang berkelanjutan, di sinilah masyarakat internasional harus menaruh pembiayaan iklimnya," ujar Larsen.