Bisakah China Damaikan Israel-Palestina? Pakar: Peluang Nol Sampai Lima Persen

Pada Juni, Presiden China Xi Jinping menawarkan proposal kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk pembicaraan damai dengan Israel ketika dia berada di Beijing. Xi mengatakan dia mendukung solusi dua negara.

Termasuk dalam proposal tersebut adalah "pendirian negara Palestina merdeka yang menikmati kedaulatan penuh berdasarkan perbatasan tahun 1967 dan dengan Yerusalem timur sebagai ibu kotanya."

Selama Perang Enam Hari pada 1967, Israel menduduki wilayah tanah yang luas termasuk Tepi Barat dan Jalur Gaza, rumah bagi jutaan orang Palestina yang menganggap mereka bagian dari wilayah mereka.

Palestina telah berusaha untuk mendirikan Tepi Barat dan Gaza sebagai negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Israel menarik diri dari Gaza pada 2005, tetapi terus menduduki Tepi Barat, memperluas permukimannya ke daerah tersebut, bahkan menyebut seluruh Yerusalem sebagai ibukotanya.

Dalam solusi dua negara, ribuan pemukim Yahudi di Tepi Barat harus pergi, menyerahkan sebagian tanah kepada warga Palestina.

"Keadaan kebuntuan Israel-Palestina tidak berubah, dan China tidak akan berhasil," kata Dennis Wilder, yang menjabat sebagai direktur Dewan Keamanan Nasional untuk China dari 2004-2005 dan saat ini menjadi senior fellow pada "Prakarsa Dialog China-AS untuk Isu-isu Global" di Universitas Georgetown.

"Peluang China menjadi perantara perjanjian damai adalah antara nol sampai 5 persen. Sudah banyak upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan lainnya selama beberapa dekade untuk menemukan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dan semua upaya ini telah gagal," lanjut Wilder.

Pekan lalu, pasukan Israel melancarkan serangan terbesar di kamp pengungsi Palestina sejak 2002 di kota Jenin di Tepi Barat.

Jenin adalah kota yang dikelola oleh Otoritas Palestina sejak 1990-an di Tepi Barat yang diduduki Israel.

Yu Jie, peneliti senior tentang China dalam Program Asia-Pasifik di lembaga Chatham House, mengatakan bahwa untuk dapat menengahi konflik Israel-Palestina, China perlu memiliki pengetahuan yang lebih dalam tentang (geopolitik) wilayah tersebut, yang mungkin tidak dimiliki oleh Beijing.

Dia melanjutkan, “China tidak memiliki banyak pakar Timur Tengah dibandingkan dengan pakar kebijakan luar negeri AS atau studi Eropa,” dan bahwa Beijing “harus tampil sebagai pemain netral.”

China telah menjaga hubungan baik dengan Palestina. Beijing adalah salah satu negara pertama yang mengakui Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan negara Palestina merdeka yang dideklarasikan sepihak, menurut Kementerian Luar Negeri China.

PLO membuka kantor diplomatik di Beijing pada 1965 diikuti oleh kedutaan pada 1974.

Menurut Benjamin Ho, asisten profesor untuk Program China di Sekolah Studi Internasional S. Rajaratnam Singapura, "persepsi China di Timur Tengah relatif positif" setelah Beijing mengupayakan "berbagai niat baik" dengan mengirimkan vaksin COVID-19 ke wilayah tersebut.

Para ahli mengatakan minat Beijing dalam menengahi pembicaraan damai dengan saingan Timur Tengah dimotivasi oleh kebutuhannya akan impor minyak dan memperdalam hubungan ekonomi melalui Prakarsa Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative), sebuah proyek infrastruktur besar-besaran yang membentang di seluruh dunia.

Wilder berkata, "Merupakan keuntungan China untuk memiliki situasi yang stabil di Timur Tengah karena hampir setengah dari pasokan minyak China berasal dari wilayah tersebut."

Wilder melanjutkan, "Prakarsa Sabuk dan Jalan China membutuhkan lingkungan yang damai. Ambisi China di Timur Tengah adalah untuk membangun hubungan ekonomi yang luas, dan telah berhasil di bidang ini."

Namun, dia menambahkan, "China tidak memiliki kemampuan untuk menggantikan Amerika Serikat sebagai penjamin keamanan di kawasan itu, dan tidak ada bukti bahwa China sedang berusaha mengambil peran itu.