China Kritik Aliansi Militer Bekingan AS di Asia-Pasifik: Mentalitas Perang Dingin

Hubungan antara Washington dan Beijing tegang karena berbagai masalah, termasuk Taiwan, Laut China Selatan, dan pembatasan Presiden Joe Biden pada ekspor chip semikonduktor.

AS telah memperluas kegiatannya di sekitar Asia-Pasifik untuk melawan China, termasuk secara teratur berlayar melalui dan terbang di atas Selat Taiwan dan di Laut China Selatan.

Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin menegur China dalam pidatonya di pertemuan keamanan pada hari Sabtu karena menolak mengadakan pembicaraan militer, membuat negara adidaya menemui jalan buntu karena banyak masalah.

Li, yang dikenai sanksi oleh Amerika Serikat pada 2018 atas pembelian senjata dari Rusia, berjabat tangan dengan Austin saat makan malam pada hari Jumat tetapi keduanya belum melakukan diskusi yang lebih dalam, meskipun AS berulang kali menuntut lebih banyak dialog.

Dalam pertikaian terbaru mereka, militer China mengkritik AS dan Kanada karena "sengaja memprovokasi risiko" setelah angkatan laut negara-negara itu melakukan pelayaran bersama yang langka melalui Selat Taiwan yang sensitif pada hari Sabtu.

Di Singapura, Letnan Jenderal China Jing Jianfeng, seorang anggota senior delegasi yang mendampingi Menteri Pertahanan Li Shangfu mengkritik habis-habisan kebijakan Amerika.

Jing mengatakan AS telah "menipu dan mengeksploitasi" negara-negara Asia-Pasifik untuk memajukan kepentingan dirinya sendiri untuk mempertahankan "posisi dominannya" di kawasan itu.

Dia menyarankan bahwa Washington telah berpegang pada aliansi yang merupakan "sisa-sisa Perang Dingin" dan membangun pakta baru, seperti perjanjian AUKUS dengan Inggris dan Australia dan pengelompokan "Quad" dengan Australia, India dan Jepang "untuk membagi dunia menjadi kamp-kamp yang digerakkan secara ideologis dan memprovokasi konfrontasi."

Jing menuduh AS melubangi kebijakan satu-China, menuduh Washington mendukung separatis Taiwan, dan mengulangi klaim Beijing bahwa "Taiwan adalah bagian yang tidak dapat dicabut dari wilayah kedaulatan China."