Sukses

30 Oktober 1957: House of Lords Inggris Perdana Beri Gelar Bangsawan untuk Perempuan

House of Lords atau Dewan Bangsawan Inggris membuat reformasi baru dengan melibatkan perempuan sebagai anggota dewan bangsawan untuk pertama kalinya pada 30 Oktober 1957.

Liputan6.com, London - Pemerintah Inggris meluncurkan rencana untuk mereformasi House of Lords (Dewan Bangsawan) yang mencakup pengakuan bangsawan perempuan untuk pertama kalinya pada tahun 1957.

Di bawah skema itu, gelar kebangsawanan seumur hidup (life peers) untuk laki-laki dan perempuan diciptakan, sebagai upaya memastikan keterwakilan yang seimbang dari partai-partai politik yang berbeda. Pengeluaran juga harus dibayarkan kepada mereka.

Gagasan ini dibuat agar memungkinkan orang-orang terkemuka dan berpengalaman, yang tidak dapat menerima gelar secara turun-temurun, dapat menjadi bagian dari majelis (The House). Pengangkatan akan dilakukan atas kebijaksanaan perdana menteri.

Pemimpin Dewan Konservatif Inggris Lord Home mengumumkan permohonan itu kepada para bangsawan Rabu siang, 30 Oktober 2022. 

Ada sorak-sorai ketika dia mengatakan bahwa mengakui posisi perempuan sesederhana mengakui tempat yang telah mereka pimpin untuk diri mereka sendiri sebagai hak dalam masyarakat modern.

Orang-orang lalu tertawa ketika dia menambahkan, "Membawa perempuan sebagai bagian parlemen, bagaimanapun juga, hanyalah perpanjangan dari hak-hak istimewa seorang bangsawan pada umumnya."

Lord Alexander dari Partai Buruh Hillsborough mengajukan keluhan bahwa partainya tidak diberi peringatan apa pun tentang isi debat Rabu itu dan memutuskan untuk tidak mau berpartisipasi dalam perdebatan. Meski demikian, partainya mendukung masuknya perempuan dalam majelis.

Pemerintah pun mengatur setiap diskusi tentang perubahan kekuasaan majelis dan setiap diskusi tentang penghapusan atau pengurangan hak bangswan keturunan untuk membuat undang-undang.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

Akhirnya Ada Dukungan dari Partai Liberal

Lord Samuel dari Partai Liberal juga menyambut reformasi itu.

"Reformasi House of Lords agak seperti film gerak lambat tentang seorang balerina prima, tidak ditandai dengan kelincahan atau keanggunan, tetapi dengan pameran yang lesu dan pertimbangan yang terlalu dibesarkan", ujar Samuel.

Menurutnya, House of Lords adalah satu-satunya organisasi yang mengecualikan perempuan. Hal ini secara langsung bertentangan dengan UU Penghapusan Jenis Kelamin (Sex Disqualification Act) yang telah disahkan oleh majelis 40 tahun sebelumnya (sekitar 1917), di mana sejak itu pula majelis menolak mematuhinya.

Pembicaraan terus berlanjut selama bertahun-tahun tentang kemungkinan reformasi House of Lords sejak saat itu.

Hingga pada 1953, Lord Simon dari Partai Konservatif mengenalkan Rancangan UU Gelar Kebangsawanan seumur hidup. Ia mengundang para pemimpin partai Liberal dan Buruh untuk menghadiri pembahasan terkait RUU itu, tetapi Clement Altee atas nama  Partai Buruh menolak untuk ambil bagian, sehingga diskusi itu pun tidak terjadi.

3 dari 4 halaman

Life Peerages Act Disahkan pada 1958

Life Peerages Act atau UU Gelar Kebangsawanan Seumur Hidup akhirnya disahkan pada 1958.

UU ini mendorong kerajaan untuk menciptakan gelar kebangsawanan, baik untuk pria maupun wanita (pertama kalinya). Mereka berhak duduk dan bersuara di House of Lords dan gelar bangsawannya itu akan berakhir ketika mereka tiada (tidak dapat diberikan ke keturunannya).

Reformasi selanjutnya, UU Gelar Kebangsawanan 1963 mengizinkan bangsawan keturunan untuk duduk di House of Lords untuk pertama kalinya.

Para bangsawan juga diizinkan untuk melepaskan gelar itu jika mereka ingin dipilih menjadi Dewan Rakyat (Commons). Hal ini diikuti kasus Stansgate, Anthony Wedgewood Benn yang berjuang untuk melepaskan gelar bangsawan agar dapat menjadi anggota parlemen (MP).

Sementara itu, pada 1969, rencana reformasi House of Lords lebih jauh harus terabaikan setelah taktik penundaan oleh MP.

Tiga dekade berikutnya, Partai Buruh menang dalam pemilihan tahun 1997, rencana reformasi pun diajukan kembali. Tahap pertama, jumlah bangsawan keturunan dikurangi 10% menjadi 92 orang.

Pada tahap kedua, rencana reformasi terhambat di tahun 2003. Anggota parlemen gagal menyepakati rencana langkah ke depan, sehingga pemerintah setuju untuk menunda reformasi sambil menunggu konsultasi lebih lanjut.

 

 

4 dari 4 halaman

Mengenal Deretan Gelar Kehormatan yang Diberikan Kerajaan Inggris

Selain gelar kebangsawanan, Inggris juga memiliki gelar kehormatan. Tanda kehormatan ini diberikan kepada mereka yang menunjukkan prestasi, keberanian, atau jasa bagi Britania Raya dan Wilayah Seberang Laut Britania. 

Inggris atau United Kingdom terbentuk pada 1707 dengan kawasan wilayah meliputi England, Wales, Irlandia Utara, dan Skotlandia. Namun, sejak abad ke-9, Inggris telah menggunakan sistem pemerintahan monarki yang merupakan sistem pemerintahan tertua.

Meski pada abad ke-17, sistem pemerintahan Inggris berubah menjadi monarki konstitusional. Sistem monarki sendiri dianggap tak lazim di era modern seperti saat ini, meski beberapa negara masih menganut sistem tersebut.

Kerajaan Inggris juga kerap memberikan gelar kehormatan kepada individu baik warga negara maupun orang asing, sebagai pengakuan atas prestasi dan pengabdian yang luar biasa kepada masyarakat dan negara.

Pemberian gelar kehormatan ini dilakukan dua kali dalam setahun. Yaitu sekitar hari ulang tahun ratu atau raja dan beberapa hari menjelang akhir tahun. Penganugerahan gelar kehormatan tentu saja melewati penilaian khusus yang dilakukan oleh anggota kerajaan.

Gelar kehormatan dari Kerajaan Inggris bermula sejak 1348 yakni Order of Grater yang dibuat oleh Raja Edward III. Gelar ini diperuntukkan bagi siapapun yang berjasa bagi kerajaan Inggris.

Namun seiring berjalannya waktu, pemberian penghargaan dibagi dalam beberapa kategori. Mulai dari kategori militer, merit, keberanian, dan juga prestasi.

Ada sekitar 10 gelar kehormatan yang bisa dianugerahkan Raja Charles III, yakni The Most Noble Order of The Garter, The Most Ancient and Most Noble Order of the Thistle, The Most Honourable Order of the Bath, The Most Distinguished Order of Saint Michael and Saint George, The Distinguished Service Order, The Royal Victorian Order, The Order of Merit, The Imperial Service Order, The Most Excellent Order of the British Empire, dan The Order of the Companions of Honour.

Dari 10 gelar kehormatan tersebut, masing-masing memiliki bidang tertentu dan hanya diberikan pada orang-orang di bidang tersebut.

Bagi anggota militer, penghargaan yang bisa diberikan adalah The Most Honourable Order of The Bath, The Distinguished Service Order, The Order of Merit, dan The Most Excellent Order of The British Empire.

Sementara untuk para pekerja seni, ilmuwan, bisnis, dan tokoh agama dapat dianugerahi gelar The Order of Merit dan The Order of Companions of Honour. Sebagian besar gelar kehormatan dari masing-masing kategori ini memiliki gelar tertinggi Knight untuk pria dan Dame untuk wanita.

Bagi para pria, ada sebutan lain dari Knight yakni Sir. Hanya saja penggunaan sebutan Sir berbeda bagi orang Inggris Raya dengan orang di luar Inggris Raya. Contohnya adalah Sir Alex Ferguson yang masih berkebangsaan Irlandia. Mantan pelatih klub sukses Manchester United ini diperbolehkan menggunakan gelar Sir di depan namanya karena masih menjadi warga Inggris Raya.

Dari 10 gelar yang telah disebutkan sebelumnya, yang sering diberikan untuk para selebritis atau orang-orang sipil adalah The Most Excellent Order of British Empire, gelar ini memiliki empat tingkatan yakni Knight/Dame Grand Cross (GBE) sebagai gelar tertinggi lalu disusul Knight/Dame Commander (KBE/DBE), Commander of the Order of the British Empire (CBE), dan Order of the British Empire (OBE).

Di Indonesia, Prof Azyumardi Azra merupakan tokoh yang beruntung sempat mendapatkan gelar CBE dari Ratu Elizabeth II pada September 2010 lalu. Selain warga Indonesia pertama yang meraih gelar kebangsawanan Kerajaan Inggris, mendiang Prof Azra juga menjadi orang pertama dari negara non-Persemakmuran yang menerima gelar tersebut.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.