Raja Salman Pecat Presiden Universitas King Abdulaziz Akibat Korupsi

Beralih ke isu keterlibatan Arab Saudi di ibu kota baru, pada tahap perdana pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan akan dibangun di atas lahan seluas 921 hektar. Diatas lahan ini akan dibangun pusat pemerintahan yang disebut zona 1.

"(Luas lahan IKN) ini sebenarnya 6.671 hektar, yang kita bangun ini cuma bagian utara, 921 hektar," kata Kepala Badan Otorita IKN Nusantara, Bambang Susantono saat ditemui di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Selasa (18/10) malam.

Lahan seluas 921 hektar ini yang ditawarkan kepada para investor lokal untuk turut membangun ibukota baru Indonesia. Namun pemerintah juga tidak menutup pintu bagi investor yang ingin membangun di luar pusat pemerintah ini.

Dalam hal ini, pemerintah yang akan membangun infrastrukturnya, agar mereka bisa mengakses wilayah IKN bagian tengah dan selatannya.

"Oke kita bangunkan infrastruktur di 1B dan 1C, di bagian tengah sehingga mereka bisa bangun dan masuk ke situ. Kita tawarkan itu (tapi) masih di KIPP (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik)," kata Bambang.

Sementara itu untuk investor asing, pemerintah akan menawarkan lahan dengan skema zonasi. Seperti yang ditawarkan kepada Uni Emirat Arab dan Saudi Arabia karena mereka membutuhkan lahan yang luas.

"Kita tawarkan zona karena mereka akan kelola zona yang besar. Ada yang 1.000 hektar, 2.000 hektar," kata Bambang.

Plt. Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah dan Jajaran Pimpinan BPKH bertemu dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq Al Rabiah. Pada pertemuan ini, kedua belah pihak membahas kemungkinan kerjasama investasi dalam ekosistem perhajian.

Pertemuan berlangsung di Hotel Raffles Jakarta, Rabu (26/10). Plt. Kapala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah mengatakan pihaknya terbuka dalam segala peluang investasi dalam ekosistem perhajian. 

Ia menambahkan potensi kerjasama investasi yang paling strategis yaitu di sektor layanan catering dan penyediaan transportasi bagi jemaah haji.

“Untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan haji, BPKH dengan tangan terbuka siap mengeksplorasi peluang kerjasama yang sifatnya lokal maupun global sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu peluang investasi dalam ekosistem perhajian dapat menjadi pilihan yang sangat tepat seperti penyediaan akomodasi, layanan catering dan penyediaan transportasi bagi jemaah Indonesia”, ujar Fadlul Imansyah melalui keterangan tertulis, Rabu (26/10).

Dalam lawatannya untuk yang pertama kali ke Indonesia ini, Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq Al Rabiah yang juga didampingi Duta besar Arab Saudi di Indonesia Essam al Tsagafi.

Pada pertemuan, dia mendapatkan gambaran peran penting BPKH selaku lembaga yang bertugas mengelola Keuangan Haji untuk melakukan sejumlah investasi dimana hasilnya digunakan untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Agama setiap tahun.

Dalam kesempatan itu Menteri Haji dan Umrah juga mendapatkan informasi seputar lamanya daftar tunggu haji yang mencapai dua puluh tahun lebih di Indonesia.

Sebagaimana diketahui kehadiran Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi ini telah dimulai sejak tanggal 24 Oktober 2022.

Ini dalam rangka melakukan sosialisasi terkait Visi Saudi 2030 dimana telah dibuka berbagai kemudahan dalam penyelenggaraan Ibadah haji dan Umrah oleh Arab Saudi.

Mulai dari perpanjangan masa berlaku visa umrah selama 90 hari, penghapusan syarat wajib vaksin meningitis untuk umrah, serta peluncuran aplikasi digital Nusuk yang memudahkan calon jemaah haji dan umrah dalam mengurus keperluan pelaksanaan haji dan Umrah, serta kemudahan lain untuk jemaah dapat berkunjung ke seluruh wilayah Saudi.