Dubes Rusia Respons Isu Harga BBM, Pertamina, dan Minyak Murah untuk RI

Liputan6.com, Jakarta - Masyarakat Indonesia sedang menghadapi kenaikkan harga BBM yang cukup signifikan. Harga BBM jenis Pertalite kini lompat ke Rp 10 ribu dan dikhawatirkan memicu efek domino ke harga-harga lain.

PDI-Perjuangan berdalih naiknya harga BBM karena masalah perang Rusia-Ukraina. Sementara, politikus dari koalisi pemerintah sempat menyarankan agar pemerintah membeli minyak murah dari Rusia yang sedang diskon.

"Terkait dengan penawaran impor crude dari Rusia lebih murah 30 persen, kita ndak ambil alangkah gobloknya kita. Dengan crude murah nggak ada kenaikan BBM (subsidi). Malah turun kalau perlu harganya kan gitu," ujar anggota Komisi VII DPR RI asal Fraksi PKB Syaikhul Islam saat rapat dengan Menteri ESDM di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (24/8).

Pihak Kedutaan Besar Rusia berkata ada niat dari Indonesia untuk membeli, dan komunikasi telah dilakukan, tetapi tidak bisa menjanjikan bahwa harga bisa turun ketika impor dari Rusia.

"Tentang harga, prioritas pemerintah, tentu kami tidak akan berkomentar atau membuat prediksi. Tetapi kita siap (menjual minyak)," ujar Duta Besar Rusia Lyudmila Vorobieva di rumah dinasnya, Jakarta, Rabu (7/9/2022).

Lebih lanjut, Dubes Lyudmila Vorobieva berkata pihak Pertamina sudah berkomunikasi dengannya. Namun, ia menolak memberikan detail lebih lanjut.

Price Cap

Pada Selasa (6/9), Komisioner Energi Kadri Simson dari Komisi Eropa ingin negara-negara dunia menerapkan price cap jika ingin membeli minyak dari Rusia. Simson juga berharap Indonesia menerapkan kebijakan tersebut.

Menjawab hal tersebut, Dubes Rusia berkata tidak akan menjual minyak ke pihak-pihak yang lakukan price cap. Selain itu, price cap dinilai melanggar regulasi hukum dari World Trade Organization (WTO).

"Jika kamu ingin price cap, kita tidak menjual kepadamu minyak," ujar Dubes Lyudmila Vorobieva. "Harganya harus dinegosiasi atau harus berdasarkan kontrak."

Jika Indonesia tidak mau beli, Dubes Rusia berkata itu tidak masalah, sebab ia menyebut masih banyak calon peminat minyak dari Rusia.

Kelompok buruh resah karena harga BBM naik. Padahal selama tiga tahun upah buruh tidak ada kenaikan. Buruh juga menolak bantuan langsung tunai (BLT) BBM dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi kelompok pekerja dengan upah Rp 3,5 juta per bulan. Ini dipan...

2 dari 4 halaman

Respons Ketua DPR Puan Maharani Soal Kenaikan Harga BBM: Jangan Buat Rakyat Lebih Susah

Tekan Angka Stunting, Ketua DPR Ajak Masyarakat Dukung Ibu Beri Asi Eksklusif — Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani. (Foto: Dok/Man)

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani angkat suara terkait aksi demo soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Dia mengatakan, pihaknya akan menyampaikan semua aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada pemerintah.

"Tentu saja DPR menerima aspirasi masyarakat yang menyampaikan aspirasinya bahwa kenaikan BBM itu akan menjadi satu hal yang akan diperhatikan oleh DPR melalui komisi-komisinya tentu kami akan mendengar dan menyampaikan aspirasi itu ke pemerintah," kata Puan, dalam konferensi pers, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9).

"Dan kami meminta bahwa pemerintah memang bersungguh-sungguh dalam penyesuaian harga BBM ini. Jangan sampai membuat rakyat menjadi lebih susah atau lebih sulit," sambungnya.

Tak hanya itu, Puan berharap agar bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan pemerintah imbas dari kenaikan harga BBM dapat tepat sasaran. Dan meminta kementerian terkait untuk mampu mengawasi dengan ketat dalam penyaluran bantuan tersebut.

"Kami berharap itu bisa tepat sasaran dan berguna ke masyarakat dalam pemberiannya dan tidak ada masyarakat yang harus mendapatkan salah nama salah sasaran atau salah alamat," ucapnya.

Ketua DPP PDIP itu pun menyebut, jika DPR akan mengawasi bagaimana berlangsungnya penyaluran bantuan tersebut di lapangan.

"Jadi kami minta ke kementerian terkait agar bisa melakukan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi pengawasannya kita akan melakukan pengawasan di lapangan," imbuh Puan.

3 dari 4 halaman

Jeritan Hati Buruh: Gaji Kita Belum Naik, BBM Sudah Naik

Massa buruh menggeruduk Gedung DPR-MPR RI, Jakarta, dalam rangka unjuk rasa menolak kebijakan kenaikan harga BBM. (Dok. Liputan6.com/Nanda Perdana Putra)

Demo yang digelar Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menghadirkan ribuan buruh. Para buruh ini merasa mereka masuk dalam golongam rakyat kecil yang merasakan keresahan dari dampak kenaikan BBM pada Sabtu (3/9) lalu.

Salah satu organisasi buruh Pengurus Unit Kerja (PUK) Cilegon, Rusaman mengatakan bahwa dirinya juga merasakan resah akibat harga BBM yang naik sedangkan upah buruh tidak naik. Sehingga kenaikan BBM tidak sebanding dengan porsi kerja para buruh.

"Yang saya rasain kan gaji enggak naik, cuma BBM udah naik duluan. Nah jadi enggak sesuai porsi dengan kinerja saya kan gitu. Kerja saya belum, naik gajinya, tapi BBM sudah naik. Ya sedikit ini, resah gitu. Karenakan gaji kita belum naik, BBM sudah naik", ungkap Rusaman saat ditemui tim Liputan6.com di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/9).

Anggota Pengurus Unit Kerja (PUK) Cilegon, Rusaman berharap bahwa DPR RI dapat mendengarkan aspirasi dari para buruh yang berdemonstrasi hari ini.

"Ya mudah-mudahan dengan adanya ini, yang dewan di dalam itu bisa mendengar aspirasi kita dari rakyat buruh ini, yang begitu kecil gajinya", kata Rusaman.

Harapan terkadang tidak berakhir menyenangkan. Sama halnya jika aspirasi dari para buruh hari ini tidak didengarkan DPR RI.

4 dari 4 halaman

Fraksi PKS: Komisi VII Tidak Pernah Ada Kesepakatan Soal Kenaikan BBM

Momen PKS Walk Out Saat Paripurna, Tolak Kenaikan BBM — Anggota Fraksi PKS memegang poster bertuliskan “Tolak Kenaikan Harga BBM” saat Rapat Paripurna ke-4 masa persidangan I tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/2022). Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengambil sikap walkout dari Rapat Paripurna DPR atas penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Nurhasan Zaidi mengungkapkan bahwa tidak pernah ada kesepakatan antara pemerintah dengan komisi VII DPR soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Baik dalam pembahasan soal kenaikan BBM dalam rapat kerja (raker) atau rapat dengar pendapat (RDP).

Hal itu, dia sampaikan usai fraksinya walkout (WO) saat Sidang Paripurna DPR RI hari ini, Selasa (6/9).

“Jadi begini saya jelaskan. Ini terlalu banyak alasan BBM untuk tidak naik. Kami komisi VII tidak pernah ada kesepakatan persoalan kenaikan BBM,” kata Nurhasan di DPR, saat diwawancarai di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9).

Dia juga menyebut imbas kenaikan harga BBM menimbulkan banyak aksi masyarakat. Seperti hari ini, banyak massa yang menggelar aksi demo di depan DPR RI.

Menurutnya gelombang aksi demontrasi juga berlangsung tak hanya di DPR, melainkan di kota-kota besar di seluruh daerah.

“Sekarang gelombang demonstrasi dari seluruh kota kab provinsi untuk menolak kenaikan BBM. Jelas? Saya pikir ini tidak ada perdebatan untuk tidak naiknya BBM,” ucap dia.

Sebelumnya ribuan buruh yang terdiri dari berbagai aliansi memadati kawasan depan gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, sejak pagi, Selasa (6/9/2022).

Kehadiran mereka untuk menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi.

Demo juga dihadiri Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Dia mengatakan pihaknya menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi di tengah harga minyak dunia yang turun.

Iqbal memastikan, buruh akan terus melakukan perlawanan sampai pemerintah bersama DPR duduk bersama mengembalikan harga BBM, khususnya yang bersubsidi seperti Pertalite, Solar, dan Premium.

"Harga minyak di dunia dari hari ke hari semakin menurun bahkan kemarin harganya mencapai 89 dolar per barel. Harga yang dijadikan pertimbangan harga BBM adalah 100 dolar per barel, sungguh aneh sikap pemerintah ini," imbuhnya.