Sukses

Jokowi Tetap Undang Vladimir Putin ke G20, AS Hormati Posisi Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Sikap Amerika Serikat (AS) kini mulai melunak meski menolak kedatangan Presiden Rusia Vladimir Putin ke G20. Pejabat tinggi AS berkata tak ada niat ingin menjauhkan negara-negara lain dari Rusia. 

Presiden AS Joe Biden ingin agar ada respons kuat kepada Rusia atas tindakannya yang melanggar kedaulatan wilayah Ukraina. Namun, AS berharap Indonesia memahami sudut pandang AS terhadap invasi Rusia ke Ukraina.

"Saya pikir tidak ada fokus khusus untuk berusaha mengajak negara-negara lain untuk menjaga jarak. Saya pikir yang adalah fokus untuk membuat negara-negara memahami perspektif AS dalam hal ini," ujar Edgard Kagan, Asisten Khusus Presiden dan Direktur Senior untuk Asia Timur dan Oseania di Dewan Keamanan Nasional AS, Selasa (17/5/2022). 

Lebih lanjut, Kagan berkata memahami bahwa negara-negara di kawasan Asia Timur dan Oseania memiliki hubungan sejarah yang berbeda-beda dengan Rusia. Dan ada pula negara yang punya hubungan dekat dengan negara tersebut. 

"Saya pikir kami mengakui bahwa setiap negara di kawasan memiliki sejarah yang berbeda, dan hal itu berarti beberapa di antara mereka memiliki hubungan-hubungan yang lebih dekat dengan Rusia," jelasnya.

Amerika Serikat pun meminta komunitas internasional, termasuk ASEAN, agar sepakat dalam memahami adanya pelanggaran Piagam PBB dalam invasi Rusia ke Ukraina. AS juga mengajak dunia untuk mendukung sikap Ukraina yang tetap berusaha merdeka dari Rusia. 

Seperti diketahui, serangan Rusia ke Ukraina melanggar pasal 2 Piagam PBB karena menggunakan pasukan untuk melanggar kedaulatan wilayah negara Ukraina.

"Pandangan kami adalah supaya mereka semua menghargai pentingnya berdiri untuk kedaulatan dan kemerdekaan dan integritas wilayah," ujar Kagan.

Untuk acara G20, Presiden Jokowi telah resmi mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 4 halaman

Imbas Perang, Neraca Dagang RI dengan Rusia-Ukraina Defisit di April 2022

Sebelumnya dilaporkan, perang Rusia dan Ukraina mulai terasa imbasnya bagi Indonesia. Salah satunya dari sisi neraca perdagangan Indonesia dengan masing-masing negara yang tengah bersitegang.

Neraca perdagangan Indonesia dengan Rusia dan Ukraina pada April 2022 mengalami defisit. Padahal tahun lalu masih mengalami surplus.

"Konflik Rusia-Ukraina itu merugikan Indonesia karena neraca dagangnya defisit kepada dua negara dibanding tahun lalu yang masih surplus," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono di Gedung BPS, Jakarta Pusat, Selasa (17/5).

Dia menjelaskan, Indonesia dengan Rusia mengalami defisit neraca perdagangan sebesar USD 34 juta. Sebenarnya ini lebih baik dibandingkan pada Maret 2022 lalu yang defisitnya mencapai USD 186,8 miliar.

Pada Februari defisit juga terjadi sebesar USD 7,9 juta. Sedangkan pada Januari 2022, terjadi surplus neraca dagang sebesar USD 11,5 juta dolar.

Sehingga secara kumulatif, defisit yang terjadi antara Indonesia-Rusia selama Januari-April tahun 2022 sebesar USD 271,2 miliar. Padahal neraca perdagangan pada tahun 2021 di periode yang sama mengalami surplus sebesar USD 48,3 miliar.

Sementara itu, defisit neraca dagang Indonesia dengan Ukraina pada April 2022 tercatat sebesar USD 1,3 juta dolar. Defisit ini lebih baik dari catatan defisit 3 bulan sebelumnya.

Pada Januari 2022, defisitnya tercatat USD 8,9 juta. Bulan berikutnya, pada Februari 2022 sebesar USD 6,5 juta. Sedangkan defisit bulan Maret tercatat sebesar USD 6,6 juta.

Sehingga neraca dagang Indonesia-Ukraina sepanjang Januari-April 2022 mengalami defisit sebesar USD 23,3 juta. Angka tersebut berbanding terbalik dengan periode yang sama di tahun 2021 yang mengalami surplus USD 69 juta.

3 dari 4 halaman

Menlu Klaim Negara Barat Nyatakan Perang Hibrida Total terhadap Rusia

Negara Barat telah menyatakan "perang hibrida total" melawan Rusia dan sulit untuk memprediksi berapa lama itu akan berlangsung, kata menteri luar negeri Moskow.

Sergei Lavrov mengatakan konsekuensi dari perang di Ukraina akan terasa di seluruh dunia, demikian seperti dikutip dari MSN News, Minggu (15/5).

Tetapi berbicara tentang sanksi terhadap Rusia, dia memperingatkan: "Politisi Barat harus memahami upaya mereka untuk mengisolasi negara kita sia-sia."

Dan dia kemudian menuduh negara-negara Barat mencuri aset negara lain dan kehilangan reputasi mereka sebagai mitra yang dapat diandalkan.

"Di masa depan, ekonomi dunia akan dide-Amerikanisasi," katanya dalam sebuah pidato pada hari ke-80 invasi Rusia ke Ukraina.

"Kami melakukan segalanya untuk menghindari bentrokan langsung - tetapi sekarang setelah tantangan telah dilemparkan, kami tentu saja menerimanya," lanjut Lavrov.

"Kami tidak asing dengan sanksi: mereka hampir selalu ada dalam satu bentuk atau lainnya."

Komentarnya muncul setelah pertemuan para menteri luar negeri G7 berlangsung sebelumnya pada hari Sabtu, yang melihat negara-negara menandatangani pernyataan yang mengatakan mereka akan terus memberikan tekanan ekonomi pada Rusia.

Kelompok itu, yang terdiri dari Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Jerman, Prancis dan Italia, juga mendukung pemberian lebih banyak bantuan dan senjata ke Ukraina dan mempercepat upayanya untuk "mengakhiri ketergantungan pada pasokan energi Rusia".

"Kami menegaskan kembali tekad kami untuk lebih meningkatkan tekanan ekonomi dan politik terhadap Rusia, terus bertindak dalam persatuan," bunyi pernyataan bersama.

4 dari 4 halaman

Negara G7 Minta China Jangan Bantu Rusia karena Invasi Ukraina

Kelompok Tujuh atau G7, negara dengan ekonomi terkemuka, memperingatkan pada hari Sabtu bahwa perang di Ukraina memicu krisis pangan dan energi global yang mengancam negara-negara miskin, dan langkah-langkah mendesak diperlukan untuk membuka blokir toko biji-bijian yang dicegah Rusia meninggalkan Ukraina.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada akhir pertemuan tiga hari di pantai Laut Baltik Jerman, negara-negara G-7 juga meminta China untuk tidak membantu Rusia, termasuk dengan merusak sanksi internasional atau membenarkan tindakan Moskow di Ukraina.

"Perang agresi Rusia telah menghasilkan salah satu krisis pangan dan energi paling parah dalam sejarah baru-baru ini yang sekarang mengancam mereka yang paling rentan di seluruh dunia," kata kelompok itu.

"Kami bertekad untuk mempercepat respons multilateral yang terkoordinasi untuk menjaga ketahanan pangan global dan mendukung mitra kami yang paling rentan dalam hal ini," tambahnya.

G-7 meminta Beijing untuk mendukung kedaulatan dan kemerdekaan Ukraina, dan "tidak membantu Rusia dalam perang agresinya," demikian seperti dikutip dari AP, Sabtu (14/4/2022).

Kelompok itu, yang terdiri dari Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang dan Amerika Serikat, juga meminta China "untuk berhenti terlibat dalam manipulasi informasi, disinformasi dan cara lain untuk melegitimasi perang agresi Rusia terhadap Ukraina."

Pertemuan di Weissenhaus, timur laut Hamburg, itu disebut sebagai kesempatan bagi para pejabat untuk membahas implikasi yang lebih luas dari perang untuk geopolitik, energi dan ketahanan pangan, dan upaya internasional yang sedang berlangsung untuk mengatasi perubahan iklim dan pandemi.

Dalam serangkaian pernyataan penutup, negara-negara G-7 juga membahas berbagai masalah global mulai dari situasi di Afghanistan hingga ketegangan di Timur Tengah.