6 November 1962: PBB Kutuk Apartheid di Afrika Selatan

Setelah pembantaian demonstran tak bersenjata tahun 1960 di Sharpeville dekat Johannesburg, Afrika Selatan, 69 orang kulit hitam terbunuh dan lebih dari 180 terluka, gerakan internasional untuk mengakhiri apartheid mendapat dukungan luas.

Namun, beberapa kekuatan Barat atau mitra dagang utama Afrika Selatan menyukai embargo ekonomi dan militer terhadap negara tersebut. Meskipun demikian, oposisi terhadap apartheid di PBB tumbuh, dan pada 973 sebuah resolusi PBB menyebut apartheid sebagai “kejahatan terhadap kemanusiaan.” Pada tahun 1974, Afrika Selatan diskors dari Majelis Umum.

Setelah puluhan tahun pemogokan, sanksi dan demonstrasi yang semakin keras, banyak undang-undang apartheid dicabut pada 1990. Akhirnya, pada 1991, di bawah Presiden FW de Klerk, pemerintah Afrika Selatan mencabut semua undang-undang apartheid yang tersisa dan berkomitmen untuk menulis konstitusi baru. 

Pada tahun 1993, pemerintah transisi multi-rasial dan multi-partai disetujui dan, tahun berikutnya, Afrika Selatan mengadakan pemilihan pertama yang sepenuhnya bebas. Aktivis politik Nelson Mandela, yang menghabiskan 27 tahun di penjara bersama dengan para pemimpin anti-apartheid lainnya setelah dihukum karena pengkhianatan, menjadi presiden baru Afrika Selatan.

Pada 1996, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan (KKR), yang dibentuk oleh pemerintah baru, memulai penyelidikan atas kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di bawah sistem apartheid antara tahun 1960 dan 10 Mei 1994, hari di mana Nelson Mandela dilantik sebagai presiden.

Tujuan komisi itu bukan untuk menghukum orang, tetapi untuk menyembuhkan Afrika Selatan dengan menghadapi masa lalunya secara terbuka. Orang yang melakukan kejahatan diizinkan untuk mengaku dan mengajukan amnesti. 

Dipimpin oleh pemenang Hadiah Nobel Perdamaian 1984 Uskup Agung Desmond Tutu, KKR mendengarkan kesaksian dari lebih dari 20.000 saksi dari semua sisi masalah baik korban, keluarga korban maupun pelaku kekerasan. 

Ia merilis laporannya pada 1998 dan mengutuk semua organisasi politik besar, yakni pemerintah apartheid di samping kekuatan anti-apartheid seperti Kongres Nasional Afrika karena berkontribusi pada kekerasan. 

Berdasarkan rekomendasi KKR, pemerintah mulai melakukan pembayaran reparasi sekitar $4,000 pada masa itu kepada individu korban kekerasan pada 2003.

Reporter: Cindy Damara