Media Asing Sorot Dukungan KLHK ke Proyek Jurassic Park di Taman Nasional Komodo

Seekor Komodo menghadang truk proyek di Pulau Rinca (dok: @KawanBaikKomodo)

Liputan6.com, Jakarta - Dukungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap proyek "Jurassic Park" di Taman Nasional Komodo yang kontroversial disorot media asing. Padahal, UNESCO sudah menyebut proyek itu bisa membahayakan lingkungan.

UNESCO meminta agar pembangunan TN Komodo di Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur (NTT) dihentikan sementara.

Ketika Pejabat Tinggi AS Ramai-Ramai ke Asia Tenggara

Dilaporkan CNN Travel, Jumat (6/8/2021), pejabat UNESCO menyampaikan dalam konferensi World Heritage Committee bahwa proyek itu butuh asesmen lingkungan yang baru terkait risiko habitat natural komodo dan illegal fishing.

Pernyataan Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) KLHK Wiratno menyebut proyek TN Komodo tidak akan memberikan dampak juga dikutip media luar negeri.

Kepada Liputan6.com, Wiratno juga menyatakan proyeknya sudah 95 persen jadi tak bisa disetop. "Mereka minta di-halt, agar ditunda pembangunannya (di TN Komodo). Ya enggak bisa, kan udah mau selesai," kata Wiratno, Rabu 4 Agustus.

Di lain pihak, Rima Melani Bilaut dari WALHI menegaskan bahwa proyek itu menganggu warga lokal serta komodo. "Kami mendorong pemerintah untuk mengembangkan turisme yang berdasarkan manusia. Ada manusia yang hidup di sana," ujar Rima kepada Reuters.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah membangun sarana dan prasarana pendukung pariwisata di Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo. Kawasan tersebut hendak dijadikan destinasi wisata alam seperti di film Jurass...

2 dari 2 halaman

Dukungan Sandiaga

Semenatara, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno juga demikian, lantaran Indonesia mengejar target penyelesaian sebelum pertemuan G-20 digelar pada 2022 nanti.

Sandiaga menekankan bahwa pemerintah menetapkan Taman Nasional Komodo sebagai destinasi wisata premium yang mengedepankan prinsip-prinsip pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Untuk itu, pengembangannya memperhatikan dampak terhadap lingkungan, sosial, budaya, makhluk hidup, dan ekonomi, baik bagi masyarakat lokal maupun wisatawan.

"Dalam penerapannya, pariwisata berkelanjutan memiliki prinsip untuk memberdayakan masyarakat melalui kebudayaan dan kearifan lokal yang ada. Sejalan dengan itu melestarikan alam dan meningkatkan kesejahteraan, serta ditambah aspek pengelolaan secara profesional. Tidak semata-mata memperhitungkan dampak ekonomi, tapi juga dampak yang akan terjadi terhadap lingkungan dan sosial budaya masyarakatnya”," klaim Menparekraf, dalam rilis yang diterima Liputan6.com, Kamis, 5 Agustus 2021.

Sandi menerangkan konsep wisata premium yang dimaksud mengacu kepada layanan yang berkualitas tinggi dan kental dengan keunikan alam, sosial, budaya, dan masyarakat. Dengan begitu, wisatawan bisa mendapat pengalaman bernilai tinggi dengan tetap memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup.

Menparekraf mengaku terus berkoordinasi dengan K/L dan pihak terkait lainnya untuk terus memastikan bahwa penataan sarana dan prasarana di zona pemanfaatan di TN Komodo. Merujuk pernyataan KLKL, ia menyatakan bahwa pembangunan di Resort Loh Buaya Pulau Rinca TN Komodo tidak berdampak negatif terhadap Outstanding Universal Value (OUV) situs warisan alam dunia TN Komodo.

"Kesimpulan tersebut didasarkan hasil kajian penyempurnaan Environmental Impact Assessment (EIA) yang dilakukan bersama lintas kementerian/lembaga serta pakar lainnya yang terus disesuaikan dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan IUCN," sambung Sandiaga.