Sukses

PBB Berharap Pelantikan Joe Biden Aman dan Bebas Kekerasan

Liputan6.com, Washington D.C - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (12/1), meminta pimpinan politik termasuk Presiden Donald Trump agar tidak melakukan penghasutan hingga kekerasan.

Hal itu disampaikan saat Amerika Serikat bersiap untuk melakukan pelantikan terhadap Presiden terpilih Joe Biden.

Dikutip dari laman VOA Indonesia, Kamis (14/1/2021) beberapa hari setelah massa pro-Trump menerobos Capitol Hill dalam upaya membatalkan kemenangan Biden, PBB meminta "pimpinan politik agar tidak mendorong pengikut mereka untuk melakukan atau menghasut kekerasan," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric.

Ia mengatakan pesan itu "universal", termasuk bagi Amerika Serikat.

Demokrat, yang mengatakan Trump menghasut kerusuhan pekan lalu, minggu ini berusaha memakzulkannya.

Biden akan dilantik pada 20 Januari dan pemerintah federal serta lokal kesulitan mencegah terulangnya serangan pekan lalu yang menyebabkan kematian lima orang.

Menurut laporan media Amerika, dokumen internal FBI memperingatkan bahwa pendukung bersenjata Trump berencana berpartisipasi dalam protes menentang hasil pemilihan November lalu di semua 50 negara bagian antara akhir pekan ini dan 20 Januari.

"Kami sangat berharap tidak ada kekerasan, baik sebelum maupun saat pelantikan tanggal 20," kata Dujarric.

 

2 dari 3 halaman

DPR AS Berencana Ajukan Pemakzulan Donald Trump

Partai Demokrat Amerika Serikat berencana untuk memperkenalkan pasal pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump atas perannya dalam invasi pendukung ke Capitol Hill pada Rabu, 6 Januari 2021.

Ketua DPR Nancy Pelosi mengatakan dia akan maju dengan impeachment jika Donald Trump tidak segera mengundurkan diri.

Tuduhan "hasutan pemberontakan" akan diperkenalkan oleh kubu Demokrat di DPR pada Senin mendatang, demikian dikutip dari laman BBC.

Mereka menuduh Trump mendorong kerusuhan di Kongres yang menewaskan lima orang.

Presiden terpilih Joe Biden mengatakan, pemakzulan harus diputuskan oleh Kongres, tetapi dia telah berpikir "untuk waktu yang lama Presiden Trump tidak cocok memegang jabatan itu".

Gedung Putih menolak pemakzulan itu sebagai langkah "bermotivasi politik" yang "hanya akan memecah belah negara besar".

Jika prosesnya terus berjalan, ini akan menjadi kedua kalinya DPR melakukan pemakzulan terhadap Presiden Trump.

Pada Desember 2019, DPR memakzulkan Trump dengan tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi Kongres. Tetapi Senat membebaskannya dari kedua dakwaan pada Februari 2020.

Tidak ada presiden AS yang pernah dimakzulkan dua kali. Namun, prospek hukuman pemakzulan tampaknya jauh karena dukungan Partai Republik Trump di Senat.

Itu berarti pemakzulan di DPR dinilai hanya akan menjadi tindakan simbolis untuk meminta pertanggungjawaban Trump atas invasi Kongres.

Langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya itu dilakukan ketika pemerintahan Trump jatuh lebih dalam ke dalam krisis pada Jumat kemarin, ketika lebih banyak pejabat mengundurkan diri sebagai protes atas kerusuhan tersebut, dan tokoh-tokoh Partai Republik terkemuka yang mengingkari presiden.

Pengepungan Capitol telah membuat para politisi senior gelisah, mendorong Ketua DPR dari Partai Demokrat Pelosi untuk berbicara dengan pejabat tinggi militer negara itu tentang cara-cara untuk mencegah Donald Trump mengakses kode nuklir.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Berikut Ini: