Selama 10 Tahun, Sri Mulyani Masuk Daftar Muslim Paling Berpengaruh Dunia

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan perbaikan pendataan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk menekan potensi korupsi.

Seperti diketahui, belanja negara untuk bidang sosial meningkat pesat di 2020. Menkeu menjelaskan, hal ini ditujukan untuk menjaga dan melindungi daya beli masyarakat terutama pada 40 persen terbawah. 

“Ini sudah cukup memberikan beberapa hasil yang harus kita terus fokuskan agar betul-betul bisa diterima masyarakat dan bisa mengurangi kemungkinan terjadinya orang miskin baru,” kata Sri Mulyani dalam dalam Bisnis Indonesia Award 2020, Senin 14 Desember 2020.

Dari berbagai survei yang dihimpun Kemenkeu, tercatat bahwa belanja pemulihan ekonomi nasional di bidang bansos telah menyelamatkan 3,4 juta penduduk yang terhindar dari jurang kemiskinan baru akibat covid-19.

Adapun program perlindungan sosial seperti PKH, bantuan upah, bantuan sembako, BLT Dana Desa, bantuan tunai dan kartu prakerja disebut telah menjangkau 50 juta kelompok penerima yang masuk dalam kategori sangat rentan dan menjadi fokus dari program-program tersebut.

“Ini merupakan sesuatu yang baik dan harus terus ditingkatkan efektifitasnya. Kita terus akan memperbaiki pendataan sehingga inklusi dan exclusion error bisa diminimalkan. Dan tentu kita berharap pelaksanaannya akan dilaksanakan secara bersih dari korupsi dan dari moral Hazard,” kata Menkeu.

Selain itu, juga ada program perlindungan lainnya untuk UMKM dan ultra mikro. Seperti subsidi bunga, restrukturisasi pinjaman, dan penjamin bagi modal kerja bagi usaha kecil menengah.

“Disinilah letak program pemulihan ekonomi nasional. Kami bekerjasama dengan sektor keuangan. Terutama perbankan, agar bisa memberikan dukungan modal kerja bagi usaha kecil menengah melalui penempatan dana pemerintah di perbankan dengan suku bunga yang disubsidi dan memberikan jaminan bagi modal kerja untuk usaha kecil menengah tersebut,” jelas Menkeu.

Untuk dunia usaha lainnya, pemerintah juga memberikan insentif di bidang perpajakan, bantuan jaminan modal kerja untuk usaha. “ini tentu masih perlu untuk disempurnakan dan dalam hal ini kami akan terus melakukan komunikasi koordinasi dengan seluruh para pelaku ekonomi maupun pada sektor keuangan,” ujar Menkeu.

“Untuk tahun 2021, fokus kita adalah tetap di dalam menangani korupsi dan memulihkan ekonomi meskipun komposisi dari APBN 2021 memang agak bergeser,” pungkas dia.

Pemerintah mengakui pemulihan ekonomi nasional merupakan langkah yang tidak mudah. Namun bukan berarti hal ini mustahil dilakukan. Nyatanya, perekonomian dalam negeri pada kuartal II-2020 sudah menunjukkan tren perbaikan.

Sehubungan dengan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kelanjutan pemulihan ekonomi nasional di 2021 merupakan pekerjaan rumah (PR) yang luar biasa. 

"Tahun 2021 ini adalah PR yang luar biasa. Apakah ekonomi kita akan terus bisa pulih, rebound dan recovering secara terus-menerus itu sangat tergantung kepada tentu masalah covid-19-nya sendiri,” kata Menkeu dalam diskusi virtual, Jumat 11 Desember 2020.

Maka dari itu, Menkeu menekankan pada perlunya langkah-langkah protokol kesehatan untuk bisa mengendalikan covid-19. Dengan demikian, lanjut Menkeu, kegiatan ekonomi sosial masyarakat mulai bisa dinormalisir. “Dan itu berarti ekonomi mulai berjalan pulih,” kata dia.

Di sisi lain, Menkeu menyatakan APBN akan tetap mendukung untuk pemulihan ekonomi 2021. Dimana dalam prioritasnya termasuk untuk belanja-belanja dalam rangka untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia ke depan yang lebih kuat.

Belanja di bidang SDM masih prioritas utama. Untuk pendidikan lebih Rp 550 triliun, kesehatan Rp 196 triliun. Kemudian untuk Bansos lebih dari Rp 400 triliun dan untuk infrastruktur lebih dari Rp 430 triliun.

“Ini tujuannya untuk menggerakkan roda ekonomi tahun depan. Sehingga kontraksi yang terjadi pada Kuartal kedua tahun ini mulai beralih dikurangi kontraksinya sekarang di sekitar 3 persen dan kita berharap akan makin mendekati nol,” kata Menkeu.