Sekjen PBB: Rudal Iran Digunakan untuk Menyerang Arab Saudi pada 2019

Kepala PBB mengatakan, organisasi itu memeriksa puing-puing senjata yang digunakan dalam serangan terhadap fasilitas minyak Saudi di Afif pada Mei 2019, di bandara internasional Abha pada Juni 2019 dan Agustus 2019, serta pada fasilitas minyak Saudi Aramco di Khurais dan Abqaiq pada September 2019.

"Sekretariat menilai bahwa rudal jelajah dan/atau bagian-bagiannya yang digunakan dalam empat serangan berasal dari Iran," tulis Guterres. Guterres juga mengatakan bahwa drone yang digunakan dalam serangan Mei dan September 2019 "berasal Iran".

Dia juga mengatakan, PBB telah mengamati bahwa beberapa benda dalam dua penyergapan AS "identik atau mirip" dengan yang ditemukan di puing-puing rudal jelajah dan drone yang digunakan dalam serangan 2019 di Arab Saudi.

Guterres mengatakan bahwa dalam surat 22 Mei 2020, utusan PBB Iran mengatakan "belum ada kebijakan Iran untuk mengekspor senjata yang melanggar embargo senjata yang relevan dari Dewan Keamanan" dan bahwa mereka akan "terus secara aktif bekerja sama dengan PBB di hal ini."

Arab Saudi mengatakan, serangan pada infrastruktur minyaknya datang dari "utara" dan "tidak diragukan" disponsori oleh Iran. Iran membantah terlibat. Pemberontak Houthi di Yaman mengklaim serangan terhadap fasilitas Aramco Saudi.

Dewan Keamanan PBB akan membahas laporan Guterres akhir bulan ini.

Duta Besar AS untuk PBB Kelly Craft mengatakan dia akan mengedarkan rancangan resolusi untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran segera. Jika Washington tidak berhasil, ia telah mengancam akan memicu kembalinya semua sanksi PBB terhadap Iran di bawah kesepakatan nuklir JCPOA 2015, meskipun AS keluar dari perjanjian pada 2018. Para diplomat mengatakan Washington mungkin akan menghadapi negosiasi yang sulit dan berantakan.

Iran telah melanggar bagian dari perjanjian nuklir JCPOA 2015 dalam menanggapi penarikan AS dan penerapan kembali sanksi Washington.

"Saya menyerukan kepada semua Negara Anggota untuk menghindari retorika dan tindakan provokatif yang mungkin berdampak negatif pada stabilitas regional," tulis Guterres dalam laporan setebal 14 halaman itu.