CoinEx Diduga Jadi Jalur Transaksi Kripto Iran Senilai US$ 3,84 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - Bursa aset kripto CoinEx menjadi sorotan setelah The Wall Street Journal (WSJ) menerbitkan hasil investigasi yang menyebut platform tersebut diduga digunakan sebagai salah satu jalur transaksi aset kripto terkait Iran untuk menghindari sanksi ekonomi Amerika Serikat.

Berdasarkan analisis blockchain yang dilakukan perusahaan investigasi aset digital TRM Labs, dikutip cari CoinMarketCap, Jumat (26/6/2026), lebih dari US$ 3,84 miliar transaksi yang dikaitkan dengan entitas Iran terlacak mengalir melalui CoinEx. Nilai tersebut menjadikan CoinEx sebagai salah satu bursa kripto yang disebut memiliki peran signifikan dalam dugaan penghindaran sanksi berbasis aset digital.

Laporan itu muncul di tengah meningkatnya perhatian regulator terhadap penggunaan aset kripto sebagai sarana menghindari sanksi internasional sepanjang 2026. Sebelumnya, Office of Foreign Assets Control (OFAC) Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi terhadap Nobitex, bursa kripto terbesar di Iran.

WSJ menyebut CoinEx berbeda dengan Nobitex karena merupakan bursa yang melayani pengguna internasional. Dalam laporan tersebut, CoinEx disebut diduga menjadi penghubung antara aktivitas keuangan yang dikaitkan dengan entitas Iran dan pasar aset kripto global.

Menurut WSJ, kesimpulan tersebut didasarkan pada analisis transaksi blockchain yang dilakukan TRM Labs. Metode tersebut melacak perpindahan dana antarwallet digital, mengidentifikasi alamat yang dikaitkan dengan entitas yang terkena sanksi, kemudian memetakan aliran dana menuju berbagai platform.

Namun, CoinEx membantah karakterisasi yang disampaikan dalam laporan tersebut. Bursa kripto itu juga mempertanyakan metodologi yang digunakan TRM Labs, termasuk cara mengaitkan alamat wallet dengan entitas yang dikenai sanksi.

CoinEx juga menolak anggapan bahwa tingginya volume transaksi otomatis membuktikan adanya kesengajaan atau pengetahuan perusahaan terhadap dugaan aktivitas tersebut.

Perdebatan ini menjadi penting karena analisis blockchain memang dapat melacak aliran dana. Namun, membuktikan bahwa sebuah bursa secara sadar memfasilitasi aktivitas yang melanggar sanksi memerlukan pembuktian hukum yang lebih tinggi dibandingkan sekadar menunjukkan pola transaksi.

Karena itu, regulator masih harus menentukan apakah dugaan tersebut mencerminkan kelemahan sistem kepatuhan CoinEx atau adanya pelanggaran yang dilakukan secara sengaja.

Kasus CoinEx menambah daftar isu terkait penggunaan aset kripto dalam dugaan penghindaran sanksi internasional sepanjang 2026.

Sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada Nobitex bersama tiga platform lain karena diduga memproses sebagian besar arus masuk aset kripto Iran pada 2025. Pada periode yang hampir bersamaan, Iran juga meluncurkan platform asuransi maritim berbasis Bitcoin bernama Hormuz Safe.

Laporan WSJ menyebut ketiga perkembangan tersebut menggambarkan bagaimana aset digital semakin banyak digunakan dalam ekosistem keuangan lintas negara yang berada di luar sistem keuangan berbasis dolar AS.

Di sisi lain, kasus ini juga menjadi pengingat bagi bursa kripto internasional mengenai pentingnya sistem kepatuhan dan pemantauan transaksi secara real time. Berbagai penyedia teknologi analitik blockchain telah mengembangkan alat untuk mendeteksi transaksi yang berkaitan dengan entitas yang dikenai sanksi, namun efektivitasnya bergantung pada penerapan dan pengawasan masing-masing platform.

Hingga kini, belum ada pengumuman mengenai tindakan regulator terhadap CoinEx. Apakah investigasi ini akan berujung pada sanksi, audit, atau langkah penegakan hukum lainnya masih bergantung pada hasil penilaian regulator terhadap bukti blockchain serta bantahan yang disampaikan CoinEx.