Sukses

Ingin Dialog dengan China, Taiwan Tetap Tolak Akui Satu Negara Dua Sistem

Liputan6.com, Taipei - Taiwan menginginkan dialog dengan China tetapi tidak dapat menerima ideologi yang menyebutkan "satu negara, dua sistem".

Walaupun begitu, Presiden Tsai Ing-wen menyerukan kedua belah pihak untuk menemukan cara untuk hidup berdampingan.

Melansir Channel News Asia, Rabu (20/5/20200, dalam pidatonya setelah dilantik untuk masa jabatan kedua dan terakhirnya, Tsai mengatakan, hubungan antara Taiwan dan China telah mencapai titik balik bersejarah.

"Kedua belah pihak memiliki kewajiban untuk menemukan cara untuk hidup berdampingan dalam jangka panjang dan mencegah intensifikasi antagonisme dan perbedaan," katanya.

Menanggapi pidato Tsai, seorang pejabat senior China, dikutip dari Xinhua, mengatakan Beijing "tidak pernah mentolerir" pemisahan pulau itu.

Tsai dan Partai Progresif Demokratiknya yang berhasil memenangkan pemilihan presiden dan parlemen telah bersumpah untuk melawan China, yang mengklaim Taiwan sebagai miliknya dan menolak di bawah kendali Beijing dengan kekuatan jika diperlukan.

"Di sini, saya ingin mengulangi kata-kata 'perdamaian, paritas, demokrasi, dan dialog'. Kami tidak akan menerima penggunaan ideologi Beijing 'satu negara, dua sistem' untuk menurunkan peringkat Taiwan dan merusak status quo lintas-selat. Kami berdiri dengan prinsip ini," tegas Tsai.

2 dari 4 halaman

Satu Negara, Dua Sistem

China menggunakan kebijakan "satu negara, dua sistem", yang seharusnya menjamin otonomi tingkat tinggi, untuk menjalankan bekas koloni Inggris, Hong Kong, yang kembali ke pemerintahan China pada 1997. Pihak China telah menawarkannya ke Taiwan, meskipun semua partai-partai besar Taiwan telah menolaknya.

Tsai mengatakan, Taiwan adalah negara merdeka yang disebut Republik China, dan tidak ingin menjadi bagian dari Republik Rakyat Tiongkok yang diperintah Beijing.

Taiwan telah diperintah secara terpisah dari daratan sejak 1949 setelah kaum Nasionalis kalah dalam perang saudara dengan Komunis dan melarikan diri ke pulau itu untuk membentuk pemerintah saingan.

Selama beberapa dekade, para pemimpin Taiwan - dan banyak pemilihnya - memandang diri mereka sendiri sebagai perwakilan sejati bagi seluruh China, bahkan ketika sebagian besar negara mengalihkan pengakuan diplomatik ke Beijing.

Tetapi ketika pulau itu beralih dari otokrasi ke demokrasi dari 1990-an, identitas Taiwan yang berbeda telah muncul dengan banyak orang tidak lagi mencari segala bentuk penyatuan kembali dengan China.

Itu telah menyebabkan kekhawatiran yang meningkat di Beijing, yang mengatakan dalam sebuah pernyataan resmi bahwa kemerdekaan Taiwan akan melewati garis merah.

3 dari 4 halaman

Berbagai Upaya Taiwan Dapat Pengakuan

China telah meningkatkan latihan militernya di dekat Taiwan sejak pemilihan ulang Tsai, menerbangkan jet tempur ke ruang udara pulau itu dan berlayar di kapal perang di sekitar Taiwan.

Tsai mengatakan, Taiwan telah melakukan upaya terbesar untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan yang sempit yang memisahkan pulau demokrasi dari tetangganya yang otokratis, Tiongkok.

"Kami akan melanjutkan upaya-upaya ini, dan kami bersedia untuk terlibat dalam dialog dengan China dan memberikan kontribusi yang lebih konkret bagi keamanan regional," tambahnya.

Tsai mengatakan bahwa Taiwan akan terus berjuang untuk berpartisipasi dalam organisasi internasional, dan "meningkatkan hubungan dengan Amerika Serikat, Jepang, Eropa, dan negara-negara yang sepaham."

Taiwan juga menuduh China melakukan tekanan untuk membuat Taiwan keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). China mengatakan Taiwan hanya provinsi China yang tidak memiliki hak untuk menjadi sebuah negara.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: