Sukses

Presiden Brasil Sebut Bekerjasama dengan AS untuk Kudeta Venezuela

Presiden Brasil berencana untuk menjatuhkan Presiden Venezuela mengatakan dalam sebuah wawancara, ia dan AS menggantungkan harapan mereka pada kudeta militer yang dipicu dari luar.

Liputan6.com, Brasilia - Presiden Brasil Jair Bolsonaro berencana untuk menjatuhkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa ia dan Amerika Serikat menggantungkan harapan mereka pada kudeta militer yang dipicu dari luar.

Berbicara kepada radio Jovem Pan pada hari Senin, pemimpin sayap kanan Brasil, menyiratkan bahwa, sementara tidak melakukan intervensi langsung, baik AS dan Brasil bekerja di belakang layar untuk meletakkan alasan untuk pemberontakan militer yang akan menjatuhkan Maduro.

Bolsonaro mengatakan bahwa jika ada invasi militer di Venezuela, ia akan meminta nasihat dari Dewan Pertahanan Nasional dan Kongres Brasil tentang apa, jika ada, tindakan yang harus diambil oleh negaranya.

"Kami tidak bisa membiarkan Venezuela menjadi Kuba atau Korea Utara yang baru," kata presiden sayap kanan itu.

"Adalah niat kami dan orang Amerika bahwa ada keretakan di tentara, karena merekalah yang masih mendukung Maduro. Adalah angkatan bersenjata yang memutuskan apakah suatu negara hidup dalam demokrasi atau dalam kediktatoran," kata Bolsonaro seperti dikutip dari RT.com, Selasa (9/4/2019).

Bolsanoro menambahkan bahwa dia tidak melihat masa depan untuk Venezuela yang sekarang.

"Apa yang tidak bisa kamu lakukan adalah melanjutkan apa adanya," katanya.

Bolsonaro mengatakan bahwa jika ada intervensi militer yang benar-benar menggulingkan presiden Venezuela, Nicolas Maduro, sangat mungkin bahwa negara itu akan melihat perang gerilya yang dilakukan oleh pendukung Maduro yang mendukung dan siapa pun yang mengambil alih kekuasaan.

Bolsonaro tampaknya mengatakan bahwa ia mungkin akan memutuskan sendiri apakah Brasil perlu bergabung dengan potensi serangan militer pimpinan AS terhadap pemerintah Maduro.

"Apa yang bisa dilakukan Brasil? Misalkan ada invasi militer di sana (dari Amerika Serikat). Keputusan akan menjadi milik saya, tetapi saya akan mendengarkan Dewan Pertahanan Nasional dan kemudian Parlemen," Bolsonaro berjanji.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Pendapat Berbeda

Sebelumnya pada Februari 2019, Wakil Presiden Brasil Hamilton Mourao dengan datar menolak kemungkinan Brasil menjadi tempat pementasan invasi AS.

Mourao berpendapat bahwa agar pasukan asing ditempatkan di Brasil, Bolsonaro perlu menerima lampu hijau dari Kongres Nasional, yang saat ini enggan mendukung langkah militeristik semacam itu.

Sejak berkuasa pada Janauri 2019, Bolsonaro, yang dijuluki 'Tropical Trump' di rumah, mendapat dukungan dari AS.

Selama perjalanan Bolsonaro baru-baru ini ke negara itu, ia dan Trump bertukar salam dan kaus sepak bola, sambil menandai kelahiran 'aliansi konservatif yang baru lahir.'

Bolsonaro mencerminkan kebijakan kontroversial Trump di Timur Tengah, setelah membuat kemajuan ke arah Israel. Akhir Maret, Brasil membuka kantor bisnis di Yerusalem, yang disebut sebagai bagian dari kedutaan. Berbicara pada hari Senin, Bolsonaro memberi label hubungan negaranya dengan Israel "pernikahan."

"Ini seperti pernikahan: Anda berkencan, Anda bertunangan, lalu menikah, itu secara bertahap," sambil menunjukkan bahwa AS telah melangkah lebih jauh di jalan itu.

3 dari 3 halaman

Krisisi Kemanusiaan

Ketika ketegangan diplomatik masih berlarut, kantor koordinasi kemanusiaan PBB (OCHA) telah mendokumentasikan bukti di lapangan berkenaan krisis kemanusiaan di Venezuela.

Kematian bayi telah meningkat lebih dari 50 persen sejak 2017; empat dari lima rumah sakit kekurangan obat-obatan dan staf yang diperlukan untuk operasional.

Hingga saat ini, badan-badan pengungsi dan migrasi PBB (UNHCR dan IOM) memperkirakan bahwa jumlah warga Venezuela yang melarikan diri dari negara mereka mencapai 3,4 juta.

Menyusul kekerasan baru-baru ini oleh pasukan pemerintah selama demonstrasi di penyeberangan perbatasan dengan Brasil dan Kolombia dan bagian lain Venezuela, kantor hak asasi manusia PBB (OHCHR) mengecam penggunaan kekuatan yang berlebihan yang menyebabkan kematian beberapa warga sipil.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini