Sukses

Putra Mahkota Arab Saudi Disinyalir Punya Tim Khusus untuk Bungkam Pembangkang

Liputan6.com, New York - Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman dikabarkan mengesahkan kampanye rahasia untuk membungkam para pembangkang --yang meliputi pengawasan, penculikan, penahanan dan penyiksaan.

Kampanye itu dilaksanakan lebih dari setahun sebelum pembunuhan Jamal Khashoggi, menurut pejabat Amerika Serikat yang telah membaca laporan intelijen rahasia tentang hal tersebut, seperti dikutip dari The New York Times, Senin (18/3/2019).

Setidaknya beberapa misi rahasia dilakukan oleh anggota tim khusus yang bergerak sesuai dengan mandat kampanye tersebut.

Tim yang sama, menurut the Times, diduga melakukan operasi pembunuhan Khashoggi di Istanbul pada bulan Oktober, menunjukkan bahwa pembunuhannya merupakan bagian yang sangat mengerikan dari kampanye yang lebih luas untuk membungkam pembangkang Saudi, menurut para pejabat dan rekanan dari beberapa korban Saudi.

Anggota tim yang membunuh Khashoggi, yang oleh pejabat Amerika disebut 'Kelompok Intervensi Cepat Saudi', terlibat dalam setidaknya selusin operasi mulai tahun 2017, kata para pejabat itu.

Beberapa operasi melibatkan pemulangan paksa warga Saudi dari negara-negara Arab lainnya, menahan dan menyiksa tahanan di istana milik putra mahkota dan ayahnya, Raja Salman, kata para pejabat dan rekannya.

Rincian tentang operasi datang dari pejabat Amerika yang telah membaca penilaian intelijen rahasia tentang kampanye Saudi, serta dari orang Saudi dengan pengetahuan langsung dari beberapa operasi. Mereka berbicara dengan syarat anonim karena takut akan akibat dari pengungkapan informasi rahasia atau, dalam kasus terburuk, membuat marah pemerintah Saudi.

Seorang jurubicara Kedutaan Besar Arab Saudi di Washington mengatakan kerajaan itu "menanggapi tuduhan perlakuan buruk terhadap para terdakwa yang menunggu persidangan atau para tahanan menjalani hukuman mereka dengan sangat serius."

Jamal Khashoggi, sosok wartawan Arab Saudi yang tewas di konsulat negaranya di Istanbul, Turki, 2 Oktober 2018 (AP)

Hukum Saudi melarang penyiksaan dan meminta pertanggungjawaban mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan, kata juru bicara itu, dan hakim tidak dapat menerima pengakuan yang diperoleh di bawah tekanan. Penuntut umum kerajaan dan Komisi Hak Asasi Manusia Saudi sedang menyelidiki "tuduhan baru-baru ini," katanya seperti dilaporkan oleh the Times.

Pemerintah Saudi menegaskan bahwa pembunuhan Khashoggi --seorang jurnalis pembangkang yang tinggal di Amerika Serikat yang menulis untuk The Washington Post-- bukanlah pembunuhan yang diperintahkan dari Riyadh.

Keputusan untuk membunuhnya dibuat oleh tim di tempat, kata pejabat pemerintah, dan mereka yang bertanggung jawab sedang dituntut.

Akan tetapi, badan intelijen Turki dan Amerika mengatakan pembunuhan itu sudah direncanakan, dan perintah bersumber dari lingkaran Pangeran Mohammed bin Salman.

Pihak Negeri Petrodollar mengatakan bahwa 11 orang Saudi menghadapi dakwaan pidana atas pembunuhan tersebut dan bahwa jaksa sedang mencari hukuman mati untuk lima dari mereka, tetapi para pejabat belum secara terbuka mengidentifikasi tersangka.

Setelah pembunuhan Khashoggi, para pejabat Saudi mengakui bahwa dinas intelijen Saudi memiliki perintah tetap untuk membawa pulang para pembangkang. Apa yang tidak mereka akui adalah bahwa tim khusus telah dibentuk untuk melakukannya.

Pejabat Saudi menolak untuk mengkonfirmasi atau menyangkal bahwa tim semacam itu ada, atau menjawab pertanyaan tentang pekerjaannya.

 

Simak video pilihan berikut:

2 dari 2 halaman

Puluhan Negara Mengutuk Arab Saudi atas Pembunuhan Jamal Khashoggi

Sebanyak 36 negara mengutuk Arab Saudi atas pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi. Kecaman disuarakan dalam sebuah pertemuan di Dewan HAM PBB di Jenewa pada Kamis 7 Maret 2019.

Sebuah pernyataan yang dibacakan oleh Islandia atas nama sekelompok negara menyatakan "keprihatinan signifikan" tentang pelanggaran yang dilaporkan di Arab Saudi dan menuntut keadilan setelah pembunuhan Khashoggi.

"Investigasi atas pembunuhan itu harus cepat, efektif dan menyeluruh, independen dan tidak memihak, dan transparan. Mereka yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban," tambah pernyataan yang dibacakan oleh Duta Besar Islandia untuk PBB di Jenewa, Harald Aspelund, dikutip dari NDTV India. Baca selengkapnya...

Loading
Artikel Selanjutnya
Dituduh Berhubungan dengan Asing, Aktivis Hak Perempuan Diadili Pemerintah Saudi
Artikel Selanjutnya
AS Bakal Geser Posisi Arab Saudi sebagai Pengekspor Minyak Terbesar