Isu Perempuan Kembali Jadi Sorotan Rapor Human Rights Watch untuk RI, Kenapa?

Liputan6.com, Jakarta - Laporan tahunan tentang praktik hak asasi manusia di seluruh dunia oleh Human Rights Watch telah dirilis pada Sabtu, 19 Januari 2019. Isinya menyorot kemajuan dan kemunduran di 90 negara dan wilayah, termasuk Indonesia, mulai dari akhir 2017 hingga November 2018.

Khusus tentang Indonesia, yang menjadi sorotan adalah isu kebebasan beragama, kebebasan menyatakan pendapat dan berorganisasi, hak perempuan dan anak perempuan, identitas gender dan orientasi seksual, terorisme dan kontra-terorisme, pembunuhan di luar proses hukum atau extrajudicial killings, hingga Papua dan Papua Barat.

Isu perempuan dan anak perempuan disorot luas dalam laporan itu, terutama karena Indonesia dinilai masih belum berhasil menyelesaikan satu persoalan pelik, yaitu perkawinan anak.

"Pemerintahan Presiden Joko Widodo memulai langkah kecil pada 2018 untuk melindungi hak-hak warga yang paling rentan. Pada bulan April, Jokowi mengumumkan akan melarang kawin anak, tetapi gagal menentukan tenggat waktu penerapan larangan itu,” demikian paragraf pertama laporan tentang Indonesia seperti dikutip dari VOA Indonesia, Minggu (20/1/2019).

Laporan itu juga menyebut, "Jokowi mengumumkan pada April 2018 bahwa ia sedang mempersiapkan keputusan presiden yang akan melarang kawin anak. UU Perkawinan No.1/1974 mengizinkan anak perempuan kawin pada usia 16 tahun dan laki-laki pada usia 19 tahun, dengan izin orang tua. Sekitar 14 persen anak perempuan di Indonesia kawin sebelum usia 18 tahun, dan 1 persen kawin sebelum usia 15 tahun."

Laporan itu menggarisbawahi bahwa “belum ada tenggat yang ditetapkan Presiden Jokowi untuk menerapkan larangan kawin anak itu."

Hal lain terkait isu perempuan dan anak perempuan di Indonesia yang disorot dalam laporan tahunan setebal 346 halaman itu adalah soal masih dilakukannya "tes keperawanan" yang kasar, tidak ilmiah dan diskriminatif” oleh Kepolisian dan TNI terhadap perempuan yang melamar untuk menjadi personil polisi dan TNI, meskipun ada tekanan publik yang kuat untuk menghapuskan praktik itu.

Saksikan juga video berikut ini: