Donald Trump Klaim Ada Rencana di Balik Penutupan Pemerintahan AS Terlama dalam Sejarah

Liputan6.com, Washington DC - Penutupan pemerintahan Amerika Serikat atau government shutdown baru-baru ini menjadi yang terlama dalam sejarah Negeri Paman Sam.

Pada Sabtu 12 Januari 2019 waktu lokal, government shutdown telah memasuki hari ke-22, melampaui rekor sebelumnya pada era-Presiden Bill Clinton yang mencapai 21 hari.

Dari Gedung Putih yang digambarkannya kosong, Presiden Trump mengeluh di Twitter tentang beberapa laporan di media bahwa pemerintahannya dalam kekacauan dan tidak memiliki rencana untuk mengakhiri shutdown.

Tapi ia membantah dengan mengatakan, "Saya punya rencana," tulis Trump pada 12 Januari 2019 waktu lokal.

"Tetapi untuk memahami rencana itu Anda harus memahami fakta bahwa saya memenangkan pemilihan, dan saya berjanji akan keselamatan dan keamanan bagi rakyat Amerika. Bagian dari janji itu adalah Tembok di Perbatasan Selatan. Pemilu memiliki konsekuensi!" ujarnya, seperti dikutip dari The Guardian, Minggu (13/1/2019).

Anggota Kongres AS telah mendesak Presiden Donald Trump untuk mencabut keputusan government shutdown, tapi, ia tak tergerak untuk melakukannya.

Keinginan Trump agar House of Representatives (lower-chamber Kongres) --yang dikuasai fraksi Partai Demokrat yang beroposisi-- menyetujui anggaran pembangunan tembok di perbatasan AS - Meksiko belum dikabulkan, maka, ia pun tak mau membalas para legislator dengan memenuhi tuntutan mereka.

Ego Trump mengalahkan keprihatinan yang dirasakan oleh sekitar 800.000 pekerja federal yang terpaksa dirumahkan atau bekerja tanpa upah sejak Desember 2018, dengan beberapa mengalami kesulitan finansial yang meningkat.

Trump menambahkan: "Kami akan tutup untuk waktu yang lama kecuali Partai Demokrat kembali dari 'liburan' mereka dan kembali bekerja. Saya di Gedung Putih siap menandatangani!" ujarnya mendesak Partai Demokrat di House of Representatives mengajukan tawaran negosiasi.

Namun Trump telah berulang kali berjanji untuk menolak negosiasi rancangan undang-undang yang awalnya didukung oleh kedua belah pihak untuk membuka kembali pemerintah, tanpa dana untuk temboknya.

House of Representatives fraksi Partai Demokrat berencana untuk memperkenalkan paket RUU untuk membuka kembali pemerintah.

Fox News melaporkan, sudah ada pertemuan di Gedung Putih pada Rabu 2 Januari 2019 lalu antara Trump dan dua pemimpin teratas dari setiap partai dari masing-masing kamar (House dan Senat) untuk membahas negosiasi paket RUU itu dan kebuntuan terkait government shutdown.

Rencana anggota DPR fraksi Demokrat mencakup satu RUU untuk mendanai Kementerian Keamanan Dalam Negeri sesuai anggaran normal hingga 8 Februari --dengan sekitar US$ 1,3 miliar dialokasikan untuk keamanan perbatasan. Tapi, paket itu belum termasuk uang senilai US$ 5 miliar untuk membangun tembok yang diinginkan presiden di perbatasan AS-Meksiko.

Juru bicara pemimpin fraksi Republik di Senat AS, Mitch McConnell telah menjelaskan bahwa Senat tidak akan menyetujui RUU itu jika Presiden Donald Trump tidak mendukungnya. Namun, McConnell sendiri masih bungkam terhadap situasi shutdown --atau dinilai berlindung untuk menghindari sorotan yang selama ini menyasar kepada sang Presiden.

Tapi, beberapa anggota Partai Republik yang berhaluan moderat tampaknya mulai goyah dengan shutdown yang berlarut-larut --sesuatu hal yang kemudian ditanggapi sinis oleh politisi Partai Demokrat di Senat AS.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu, Senator AS fraksi Partai Demokrat dari Negara Bagian Connecticut, Chris Murphy mengatakan "ini sudah menjadi penutupan paling bodoh yang pernah ada".

"Satu-satunya alasan shutdown adalah karena Presiden Trump menginginkannya seperti itu," katanya. "Mari kita menjadi sangat jelas tentang bagaimana kita sampai di sini. Kembali pada bulan Desember 2018, Gedung Putih mendukung kesepakatan bipartisan (Demokrat-Republik) yang disetujui Senat dengan suara bulat --tapi kemudian Partai Republik berubah pikiran."

Sementara itu, menurut S&P Global Ratings, shutdown telah membebani ekonomi AS senilai US$ 3,6 miliar. Dan jika shutdown terus berlangsung untuk dua pekan lagi, nominal itu akan melampaui total anggaran yang diajukan Trump untuk membangun temboknya di perbatasan yakni sebesar US$ 5 miliar.

Pekerja Federal Belum Terima Gaji Selama Shutdown

Senat AS telah menyetujui undang-undang paket gaji untuk pekerja federal AS di tengah government shutdown pada pekan ini. Tapi, belum semua pegawai merasakan dampaknya secara penuh.

Beberapa cek gaji ternyata kosong. Pegawai kontrak tidak dapat mengganti rugi pendapatan yang tak dibayarkan, sedangkan tagihan dan cicilan bulanan yang harus dipenuhi telah membayang-bayangi sejak Desember 2018.

Tak ada gaji, maka sejumlah pegawai terpaksa dirumahkan, sedangkan beberapa unit kementerian tetap mempekerjakan sejumlah pekerja federal secara terbatas tanpa upah, dengan beberapa pegawai mengawasi sejumlah program pemerintah, pengadilan, pemeliharaan taman nasional dan layanan transportasi dan infrastruktur vital termasuk bandara utama.

Bahkan staf Gedung Putih sangat terpengaruh, mendorong Trump untuk mengeluh dalam tweet: "Hampir tidak ada orang di Gedung Putih selain saya."

Sembilan dari 15 kementerian tingkat kabinet tidak mendapat pendanaan selama government shutdown.

Simak video pilihan berikut: