Sukses

PM Malaysia Umumkan Pemotongan Gaji Menteri 10 Persen

Liputan6.com, Kuala Lumpur - Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengumumkan bahwa gaji para menteri di jajaran kabinetnya akan mengalami pemotongan sebesar 10 persen.

"Ini menunjukkan bahwa kami memperhatikan persoalan keuangan negara," kata Mahathir yang akrab disapa Dr M seperti dikutip dari Channel News Asia pada Rabu (23/5/2018).

Pengumuman tersebut disampaikan Mahathir sesaat setelah ia memimpin rapat kabinet mingguan perdananya.

Menurut Mahathir, langkah pemotongan gaji para menteri ini muncul sebagai upaya untuk mengurangi utang pemerintah, yang melebihi 1 triliun ringgit -- sekitar 65 persen Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Perdana menteri yang lalu, Najib Razak, sebelumnya pernah mengatakan bahwa utang Malaysia di bawah batas yang ditetapkan pemerintah, yakni 55 persen dari PDB. Terkait hal ini, Mahathir mengatakan bahwa banyak data keuangan di pemerintahan Najib yang dipalsukan.

Menurut situs parlemen Malaysia, gaji bulanan perdana menteri sebelum dipangkas adalah 22.827 ringgit, wakil perdana menteri 18.168 ringgit, menteri 14.907 ringgit, dan wakil menteri 10.848 ringgit.

Ketika ditanya apakah pegawai negeri sipil senior akan dipotong gajinya, Mahathir mengatakan, "Ketika saya pertama kali diangkat sebagai perdana menteri pada tahun 1981, hal pertama yang saya lakukan adalah memangkas gaji menteri dan pegawai negeri sipil senior.

"Seperti yang Anda ketahui, pegawai negeri senior digaji lebih baik dibanding menteri, itu terserah mereka jika ingin berkontribusi untuk mengurangi biaya operasional negara ini ... mereka juga bisa melakukannya, tapi kami tidak memaksanya."

Di bawah pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh koalisi Barisan Nasional, Najib telah menjanjikan kenaikan gaji pegawai negeri sipil per 1 Juli. Terkait hal ini, Mahathir mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkaji masalah ini.

"Itu merupakan janji yang dibuat oleh oposisi yang sekarang. Mereka tidak memenangkan pemilu sehingga kami tidak terikat dengan janji-janji mereka. Meski demikian, kami akan melihatnya dengan cara yang sangat positif. Mereka yang layak diberi tunjangan ekstra, akan kami berikan," jelas PM ke-7 Malaysia itu.

Jumlah pegawai negeri juga akan dikurangi sehingga dapat memangkas anggaran belanja pemerintah. Mahathir mengatakan bahwa pemerintah akan menghentikan perekrutan para politisi.

Menurut Mahathir, sekitar 17.000 pekerja kontrak adalah orang yang diangkat secara politis dan beberapa di antara mereka telah menjadi staf tetap. "Mereka yang berpenghasilan rendah, akan tetap kami libatkan tetapi pertama, kami akan mengakhiri (layanan mereka)," katanya, memberikan jaminan bahwa karyawan berpenghasilan rendah tidak akan menjadi korban.

 

Saksikan video pilihan berikut ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Sejumlah Proyek Terancam Dibatalkan

Mahathir menambahkan bahwa beberapa proyek yang dijalankan oleh pemerintah Najib mungkin akan dibatalkan.

Mengenai hubungan kereta api berkecepatan tinggi Singapura-Kuala Lumpur, dia mengatakan pemerintahnya akan memutuskan "segera" tentang apakah akan melanjutkan proyek tersebut atau sebaliknya.

Menanggapi pertanyaan terkait pencarian penerbangan Malaysia Airlines MH370 yang hilang dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Beijing pada 8 Maret 2014, Mahathir mengatakan pemerintah akan meninjaunya kembali.

Mengenai transportasi, Mahathir menerangkan bahwa harga bensin di tempat pengisian bahan bakar akan tetap sama meskipun harga minyak mentah global telah menyentuh lebih dari US $ 70 per barel.

Dalam kesempatan yang sama, Mahathir juga bicara tentang pembubaran sejumlah lembaga dan instansi terkait pemerintah. Beberapa di antaranya termasuk the Special Affairs Department (Jasa), Malaysian Global Innovation and Creativity Centre (MaGIC), National Council of Professors (MPN) dan Federal Village Development and Security Committee (JKKKP).

"Sebagian besar lembaga ini sebenarnya bukan bagian dari pemerintah, (mereka) seharusnya memberi masukan kepada pemerintah. Semuanya akan dibubarkan.

"Kami tidak membutuhkan kecerdasan mereka; saya rasa kami cukup cerdas," ungkap Dr M.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.