Myanmar Menolak Disalahkan Atas Krisis Pengungsi Rohingya

Liputan6.com, Bangkok - Pemerintah Myanmar menolak dituding sebagai satu-satunya pihak yang patut disalahkan atas krisis pendatang Asia dalam konferensi regional di Bangkok, hari ini.

Pertemuan darurat digelar menyusul kedatangan sekitar 3.000 imigran dari Bangladesh dan pengungsi etnis Rohingya dari Myanmar yang diselamatkan di Indonesia, Malaysia dan Thailand. Mereka diduga dibawa oleh sindikat penyelundup manusia melewati Thailand dengan tujuan Malaysia.

Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Myanmar, Htin Lynn mengatakan negaranya akan bekerja sama dalam mengatasi penyelundupan manusia. Namun di hadapan delegasi 17 negara, ia menandaskan negaranya tak bersalah.

"Masalah manusia perahu tidak dapat disalahkan pada negara saya. Melontarkan tudingan tidak akan menyelesaikan masalah. Itu tidak akan membawa kita ke mana-mana," ujar dia seperti dikutip BBC, Jumat (29/5/2015).

Dalam pembukaan konferensi di ibukota Thailand itu, Menteri Luar Negeri tuan rumah Tanasak Patimapragorn mengatakan banjirnya imigran telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan.

"Pangkal persoalan yang mendorong orang-orang melarikan diri harus diatasi," tegas Patimapragorn. Pernyataan itu tampaknya ditujukan langsung kepada Myanmar dan Bangladesh.

Asisten Menteri Luar Negeri AS Anne Richard juga menyerukan perlunya tindakan segera untuk menyelamatkan imigran yang diperkirakan masih berada di laut.

Indonesia sendiri sepakat menampung pengungsi Rohingya yang baru-baru ini mendarat di Aceh selama 1 tahun. Demikian pula Malaysia bersedia menampung lebih dari 1.000 pengungsi Rohingya yang mendarat di Pulau Langkawi beberapa pekan lalu.

Rohingya tidak diakui sebagai warga negara Myanmar meskipun mereka hidup turun temurun di sana, terutama di Negara Bagian Rakhine atau Arakan.

Pendatang Bangladesh, sementara itu, akan dipulangkan ke negara mereka. (Ado)