Pemerintah dan DPR Sepakat Merevisi UU Otda

Liputan6.com, Jakarta: Pemerintah dan DPR sepakat meninjau kembali Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Alasannya, selama ini, pelaksanaan UU Otda tak terkoordinasi dengan baik. Kesepakatan itu dihasilkan dalam rapat konsultasi antara pemerintah dan pimpinan DPR di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (29/1) siang [baca: Presiden Menggelar Rapat Konsultasi dengan DPR].

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di DPR Roy B.B. Janis mengungkapkan, Presiden Megawati mengatakan bahwa kendala utama pelaksanaan Otda kerap terjadi dalam koordinasi pemerintah daerah tingkat satu dan dua [baca: UU Otda dan Desentralisasi Fiskal Akan Direvisi]. Penilaian yang sama juga diberikan oleh kalangan DPR. Roy mencontohkan, satu di antara kasus adalah pemakaian dana alokasi umum di beberapa daerah yang dipakai membeli mobil dinas. Padahal, pos dana umum diperuntukkan antara lain untuk pembangunan daerah.

Seperti diketahui, sejak awal kekuasaannya, Presiden Megawati kerap kali mengkritik pelaksanaan UU Otda. Dia menganggap Otda sudah berlebihan [baca: Presiden: Wacana Otda Sudah Kebablasan]. Selain masalah Otda, rapat konsultasi juga membahas rencana pemekaran 10 wilayah baru. Termasuk pelaksanaan otonomi khusus di Papua. Khusus masalah Aceh, pemerintah dan DPR memandang pelaksanaan hasil perjanjian damai dengan Gerakan Aceh Merdeka di Jenewa, Swiss, 9 Desember 2002, belum maksimal.(ANS/Olivia Rosalia dan Dwi Guntoro)