Kemensos Latih 109 Penyandang Disabilitas Siap Kerja dan Wirausaha

Sepanjang 2026, Sentra Terpadu Inten Soeweno Kemensos di Bogor telah melatih 109 penyandang disabilitas agar siap memasuki dunia kerja maupun berwirausaha.

Diterbitkan 18 November 2026, 17:25 WIB
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Sosial (Kemensos) terus mendorong kemandirian ekonomi penyandang disabilitas melalui program pelatihan keterampilan. Sepanjang 2026, Sentra Terpadu Inten Soeweno (STIS) di Bogor, Jawa Barat, telah melatih 109 penyandang disabilitas dari berbagai daerah di Indonesia untuk mempersiapkan mereka memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha mandiri.

Kepala STIS, Romal Uli Jaya Sinaga, mengatakan pihaknya menyediakan tujuh jenis pelatihan vokasional bagi para peserta, mulai dari bidang teknis hingga layanan digital.

"Jadi ada tujuh: pelatihan las, pelatihan elektronik, ada desain grafis, ada komputer, ada otomotif, ada contact center, kita ada juga penjahitan," kata Romal dalam acara Investasi Inklusif untuk Pengusaha Nasional dan UMKM Disabilitas Naik Kelas di Jakarta, dikutip Kamis (19/11/2026).

Romal menjelaskan, Sentra Terpadu Inten Soeweno memiliki kapasitas pelatihan sebanyak 100 orang dalam satu angkatan. Selama masa pembinaan, seluruh kebutuhan peserta—termasuk fasilitas asrama—ditanggung sepenuhnya oleh negara secara gratis.

Pelatihan tersebut dirancang berlangsung selama enam bulan. Namun, peserta dapat langsung bekerja apabila ada perusahaan yang berminat merekrut mereka sebelum masa pelatihan rampung.

"Jadi untuk tahun ini ada 109 orang yang kita latih karena ada yang on-off. Karena dia hanya satu bulan kita latih, dua bulan kita latih, ada perusahaan yang memang berminat untuk apa namanya mempekerjakan anak kita, kita memang bersifat on-off. Jadi tidak mesti harus enam bulan dia ikut pelatihan, bisa langsung kerja," ujarnya.

 

Dorong Penyerapan Tenaga Kerja dan Wirausaha

Romal menuturkan, program pemberdayaan tersebut tidak hanya berorientasi pada penyaluran tenaga kerja ke sektor formal. Peserta yang belum terserap perusahaan juga diarahkan untuk membangun usaha melalui program kewirausahaan.

Berdasarkan catatan STIS selama periode 1998 hingga 2025, tercatat sekitar 3.000 penyandang disabilitas telah menerima layanan pembinaan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 43% berhasil disalurkan ke sektor formal, sedangkan 35,6% lainnya diarahkan untuk berwirausaha.

Dalam prosesnya, Kemensos turut memberikan pendampingan berkelanjutan setelah peserta mendapatkan pekerjaan maupun modal usaha. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan usaha yang dirintis dapat berkembang dan peserta mampu memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri.

"Kami memberikan pendampingan setelah mereka kami pekerjakan, setelah mereka kami berikan modal usaha, sehingga kami bisa memastikan dia naik kelas atau enggak," ujar Romal.

Ia menambahkan, pendampingan dilakukan secara menyeluruh sejak tahap persiapan hingga pasca-layanan guna mengurangi ketergantungan penyandang disabilitas terhadap bantuan sosial. Dengan bekal kerja dan usaha, mereka diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup sekaligus berkontribusi menekan angka kemiskinan.

"Jadi dari proses persiapan sampai pasca-layanan ini memang kita secara komprehensif kita lihat," sambungnya.

 

Perluas Kolaborasi dengan Perusahaan

Kendati demikian, Romal mengakui penyaluran tenaga kerja penyandang disabilitas masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Salah satunya adalah kendala jarak antara domisili peserta dan lokasi perusahaan yang merekrut mereka.

Selain faktor geografis, stigma dari lingkungan keluarga juga kerap menjadi hambatan. Sebagian orang tua masih merasa lebih nyaman apabila anak mereka tetap tinggal bersama keluarga daripada harus bekerja jauh dari rumah. Kondisi tersebut turut memengaruhi tingkat keberhasilan penyaluran, di mana sekitar 11%–12% peserta akhirnya dikembalikan kepada keluarga atau wali masing-masing.

Karena itu, Kemensos berharap kolaborasi dengan dunia usaha, termasuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia serta Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), dapat terus diperluas guna membuka lebih banyak peluang kerja dan kemitraan usaha bagi penyandang disabilitas.

Romal menegaskan, penyandang disabilitas sejatinya hanya membutuhkan akses kesempatan dan pemberdayaan yang setara untuk mencapai kemandirian ekonomi.

"Mereka tidak butuh dikasihani, mereka hanya butuh diberdayakan. Bagaimana mereka ini bisa diberikan peluang dan kesempatan yang sama," pungkasnya.