Tiap Kopdes Merah Putih Bakal Punya Klinik, Begini Kata Ombudsman

Ada wacana pembangunan klinik kesehatan di setiap Kopdes Merah Putih.

Diterbitkan 18 November 2026, 17:11 WIB
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) memberikan catatan terkait wacana pembangunan klinik pratama di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Pimpinan Ombudsman RI sekaligus Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Radian Syam menyebut, pembangunan klinik berpotensi tumpang tindih dengan keberadaan fasilitas Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di wilayah sekitar.

Radian menegaskan, rencana tersebut dapat dilaksanakan sepanjang memiliki landasan hukum yang jelas dan dikoordinasikan antarinstansi.

"Terkait itu, kami begini, kalau itu sudah diamanatkan di dalam aturan, dalam Inpres misalkan, kemudian itu sudah dikoordinasikan dengan kementerian-kementerian lain, maka kemudian kami melihatnya itu bisa dilakukan," ujar Radian Syam dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Dalam pengawasannya, Ombudsman berfokus memastikan bahwa penambahan fungsi layanan seperti klinik tersebut tidak memicu dugaan maladministrasi, baik dari sisi pelanggaran prosedur maupun kelambanan pelaksanaan aturan di lapangan.

"Yang terpenting bagi kami adalah apakah ini terjadi dugaan maladministrasi dari sudut prosedural atau tidak. Ada proses prosedural yang dilanggar atau tidak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah kemudian undang-undang ini, prosedurnya ini sudah ditentukan, tapi kemudian ada dugaan berlarutnya aturan itu tidak dilaksanakan," tegas Radian.

Radian menambahkan, Ombudsman akan selalu berpegang teguh pada kesesuaian pelaksanaan program dengan seluruh hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk aturan teknis di sektor koperasi maupun kesehatan.

"Jadi kami dari Ombudsman berpegang teguh kepada aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Baik itu undang-undang maupun PP maupun Inpres-nya, bahkan juga ada Permenkop-nya, bahkan kemudian ada Permenkes-nya, peraturan Kementerian Kesehatan. Jadi kami melihat dari bagaimana proses itu sesuai apa tidak dengan peraturan perundang-undangan. Nah itu menjadi pegangan kami," pungkasnya.

 

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6