Penyandang Disabilitas Diduga Kena Biaya Tambahan karena Bawa Tongkat di Pesawat NTT

Liputan6.com, Jakarta - Penyandang disabilitas diduga kena biaya tambahan karena membawa alat bantu tongkat saat hendak bertolak dari Bandara H. Hasan Aroeboesman Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT).

‎Peristiwa ini menjadi kontroversial setelah viral melalui akun Tiktok yang memperlihatkan adanya komunikasi antara petugas ground handling dari pihak maskapai dengan penumpang.‎

Menanggapi hal tersebut, Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI NTT, Philipus Max Jemadu telah membangun koordinasi bersama pihak terkait guna memastikan permasalahan tersebut.

Menurutnya, Bandara H. Hasan Aroeboesman Ende adalah bandara yang dikelola langsung oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI melalui Unit Pelaksana Bandar Udara (UPBU).

Dari hasil koordinasi, diperoleh informasi bahwa manajemen bandara, dalam hal ini Kepala Bandara dan Kepala Seksi TOPKD (Table Top Exercise Penanggulangan Keadaan Darurat), telah meminta klarifikasi kepada pihak maskapai terkait dugaan pengenaan biaya alat bantu milik penumpang disabilitas.

"Pengenaan biaya terhadap barang bawaan ke pesawat, seperti halnya tongkat sebagai alat bantu, disebut mengikuti Standar Operasional Prosedur yang berlaku dari maskapai. Pihak Bandara Ende juga telah berkomunikasi dengan penumpang yang bersangkutan dan proses selanjutnya ditangani oleh pihak maskapai," ujar Max Jemadu mengutip laman resmi Ombudsman, Kamis (16/4/2026).

‎Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penyediaan aksesibilitas pada pelayanan jasa transportasi publik bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus baik pada prasarana transportasi (bandara) maupun sarana transportasi (pesawat) telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017. Dalam regulasi tersebut, penyelenggara transportasi diwajibkan menjamin akses yang layak dan setara, baik pada prasarana seperti bandara maupun sarana seperti pesawat.

Selain itu, ia menambahkan bahwa Ombudsman telah memastikan fasilitas dan layanan bagi penyandang disabilitas di Bandara Ende sesuai dengan ketentuan terkait. Di antaranya meliputi kursi roda, kursi prioritas, toilet ramah disabilitas, serta keberadaan petugas layanan khusus bagi penumpang berkebutuhan khusus.

‎"Dalam koordinasi tersebut, kami juga memastikan bahwa sarana dan prasarana yang ramah disabilitas telah disediakan oleh manajemen bandara di area pelayanan Bandara Ende serta oleh pihak maskapai,” kata Max.

“Sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus yang mewajibkan setiap penyelenggara transportasi untuk menjamin aksesibilitas yang layak dan setara bagi seluruh pengguna jasa," tambahnya.

Di sisi lain, pihak maskapai Wings Air telah menyampaikan bahwa keluhan ini masih dalam proses penelusuran dan investigasi internal sejak 12 April lalu.

Pihak maskapai mengimbau masyarakat agar dapat memanfaatkan kanal pengaduan resmi yang telah disediakan manajerial bandara melalui media sosial @Bandara-Ende atau Whatsapp 0895-2615-2272, maupun kanal pengaduan resmi Kementerian Perhubungan di call center 151 dan whatsapp 0811-2011-151. Serta pengaduan lainnya yang disediakan jika mengalami kendala dalam mengakses pelayanan publik khususnya di Bandara H. Hasan Aroeboesman Ende.

"Ombudsman NTT juga akan terus melakukan pemantauan dan koordinasi bersama manajerial Bandara Ende guna memastikan pelayanan publik yang lebih ramah disabilitas," tutup Max.