Stablecoin Dinilai Bukan Sarana Pembayaran Kredibel Buat Skala Besar

Liputan6.com, Jakarta - General Manager Bank for International Settlements (BIS), Pablo Hernandez de Cos menilai, stablecoin tidak dapat berfungsi secara andal sebagai alat pembayaran dalam skala besar. Sementara itu, deposito yang ditokenisasi (tokenized deposits) menawarkan opsi yang lebih menarik untuk memanfaatkan teknologi baru ini.

Mengutip Channel News Asia, Sabtu (29/8/2026), stablecoin merupakan jenis kripto yang dirancang untuk mempertahankan nilai stabil. Popularitasnya yang terus meningkat telah memicu kekhawatiran di kalangan pejabat, terutama di luar Amerika Serikat mengenai stabilitas keuangan dan pencucian uang.

Namun, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mendukung stablecoin. Ia menyebut, sebagai revolusi digital yang dapat memperkuat posisi dolar sebagai mata uang cadangan utama dunia serta menciptakan permintaan terhadap surat utang pemerintah AS (treasury) senilai triliunan dolar AS.

Saat berbicara dalam Simposium Kebijakan Ekonomi Jackson Hole yang diselenggarakan Federal Reserve AS di Wyoming, Pablo Hernandez de Cos, Manajer Umum BIS, menuturkan, kedua instrumen tersebut dapat berdampingan. Namun, ia berpendapat deposito yang di-tokenisasi sebaiknya menjadi sarana utama untuk pembayaran sehari-hari, sementara stablecoin lebih berperan dalam fungsi-fungsi yang lebih khusus.

De Cos, yang merupakan kandidat pengganti Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde tahun depan, memaparkan sejumlah masalah terkait stablecoin.

Ia mengakui, stablecoin memang dapat menurunkan biaya pinjaman pemerintah, sebagaimana dikemukakan oleh Bessent.

“Namun, biaya pendanaan bank bisa meningkat karena dana beralih dari lembaga pemberi pinjaman, sehingga peminjam biasa mungkin harus membayar suku bunga yang lebih tinggi,” ujar de Cos.

Ia menambahkan, Stablecoin juga memecah prinsip "kesatuan" (singleness) uang karena nasabah tidak dapat berpindah antarproduk tanpa harus melakukan transaksi jual-beli yang disertai biaya.

Selain itu, de Cos menuturkan, platform stablecoin tidak benar-benar dapat saling beroperasi (interoperabel) dan menimbulkan kekhawatiran terkait pencucian uang karena sulitnya menerapkan kontrol secara konsisten.

"Meningkatnya penggunaan stablecoin yang dipatok terhadap dolar juga telah menimbulkan kekhawatiran di sejumlah yurisdiksi mengenai kedaulatan moneter dan potensi dolarisasi digital," ujar dia.

De Cos menuturkan, jika peminjam biasa di luar AS beralih secara masif ke stablecoin berbasis dolar, langkah tersebut dapat mengikis kedaulatan moneter, melemahkan transmisi kebijakan moneter domestik, serta membuat kondisi lokal menjadi lebih bergantung pada arah kebijakan pihak luar.

"Deposito yang ditokenisasi menawarkan jalan yang lebih langsung untuk memanfaatkan tokenisasi sembari tetap menjaga fondasi sistem moneter," ujar de Cos.

“Meski demikian, deposito yang ditokenisasi pun masih harus mengatasi berbagai masalah terkait interoperabilitas, tata kelola, dan hambatan hukum, termasuk mengenai penyelesaian transaksi (settlement),” ujar dia.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.