Rusia Melarang Penambangan Kripto di Moskow

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Rusia telah menerbitkan dekret melarang penambangan kripto dan partisipasi dalam “mining pool” di Moskow, wilayah sekitar Moskow (Oblast Moskow), dan sebagian di Kursh mulai 15 Agustus hingga akhir 2032.

Mengutip the block, Minggu (2/8/2026), larangan yang berlaku selama lebih dari enam tahun ini memperluas pembatasan yang bertujuan mengurangi tekanan industri penambangan kripto terhadap jaringan listrik lokal. Dekret tersebut, yaitu Dekret Pemerintah No. 936, tertanggal 25 Juli dan dipublikasikan di portal informasi hukum resmi Rusia pada hari Jumat.

Dekret ini mencakup ibu kota Moskow dan seluruh wilayah Oblast Moskow di sekitarnya. Aturan ini juga berlaku untuk delapan distrik kota di Oblast Kursk dan kota Lgov.

Langkah ini meresmikan usulan yang diterbitkan oleh Kementerian Energi Rusia pada akhir Juni, yang disertai catatan penjelasan bahwa wilayah-wilayah terdampak dapat mengalami kekurangan pasokan listrik jika aktivitas penambangan tidak dilarang sepanjang tahun.

Penambangan diperkirakan mengonsumsi daya sebesar 1 GW dari jaringan listrik Moskow. Menurut laporan Interfax, Menteri Energi Oblast Moskow, Sergei Voropanov, sebelumnya memperkirakan penambangan kripto dapat menyumbang sekitar 1 gigawatt (GW) konsumsi daya pada jaringan listrik wilayah tersebut.

Saat itu, Voropanov juga menyatakan, kapasitas gabungan pusat data di Moskow dan Oblast Moskow dapat meningkat hingga 3,6 GW pada 2032, atau sekitar 17% dari proyeksi kapasitas beban maksimum jaringan listrik; angka ini mencakup seluruh penggunaan pusat data, bukan hanya penambangan kripto.

Dekret baru ini memperluas pendekatan regional yang mulai diterapkan Rusia pada akhir 2024, ketika pihak berwenang melarang penambangan di sejumlah wilayah yang mengalami keterbatasan energi, termasuk sebagian wilayah Ukraina yang diduduki Rusia. Beberapa pembatasan tersebut tetap berlaku hingga tahun 2031, sementara yang lain hanya berlaku secara musiman pada periode permintaan listrik yang tinggi.

Di sisi lain, Rusia telah mengambil langkah-langkah untuk mengatur industri penambangan kripto secara resmi di tingkat nasional, alih-alih melarangnya secara total.

Presiden Vladimir Putin menandatangani undang-undang pada 2024 yang mengizinkan perusahaan dan pengusaha yang terdaftar dalam registri khusus untuk melakukan penambangan kripto, sedangkan individu yang tidak terdaftar hanya diperbolehkan menambang kripto dalam batas konsumsi listrik yang telah ditetapkan.

Pada Juli 2025, otoritas Rusia meluncurkan registri nasional untuk peralatan penambangan kripto yang bertujuan mengidentifikasi operator, mengukur konsumsi listrik mereka, dan meningkatkan penegakan aturan perpajakan, sebagaimana dilaporkan sebelumnya oleh The Block.

Larangan di wilayah Moskow ini muncul di tengah upaya Rusia untuk terus mengembangkan kerangka regulasi yang lebih luas bagi mata uang kripto. Bulan lalu, Duma Negara mengesahkan undang-undang penting yang jika diberlakukan akan mengizinkan perdagangan kripto ritel yang teregulasi, tetapi tetap mempertahankan larangan penggunaan kripto untuk pembayaran domestik di negara tersebut.

Keputusan ini juga diterbitkan beberapa hari setelah pengadilan Rusia mengubah status pendiri BitRiver, Igor Runets, dari tahanan rumah menjadi tahanan pra-peradilan.

Runets menghadapi tuduhan penipuan berskala sangat besar yang dilakukan oleh kelompok terorganisir. Pihak penyidik ​​menduga bahwa Runets dan perusahaan penambangan kripto miliknya terlibat dalam kesepakatan pengadaan peralatan dengan konglomerat energi En+, yang mengakibatkan kerugian sebesar 1 miliar rubel atau sekitar US$ 12,5 juta atau Rp 225,42 miliar (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 18.030).

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.