Ikuti Inggris, Kanada Melarang Donasi Kripto untuk Kampanye Politik

Liputan6.com, Jakarta - Mengikuti Inggris, pemerintah federal Kanada mengambil langkah melarang donasi kripto untuk kampanye politik. Selain itu, menutup saluran penggalangan dana dalam kripto di pemilihan umum (pemilu).

Mengutip Coindesk ditulis Senin, (30/3/2026), Rancangan Undang-Undang (RUU) C-25, Undang-Undang Pemilu yang kuat dan bebas yang diperkenalkan pada 26 Maret akan melarang kontribusi politik yang dilakukan dalam bitcoin (BTC) dan kripto lainnya serta dalam wesel dan produk pembayaran prabayar, mengelompokkannya sebagai bentuk pendanaan yang sulit dilacak.

Larangan ini berlaku secara luas di seluruh sistem politik, mencakup partai terdaftar, asosiasi daerah pemilihan, kandidat, kontestan kepemimpinan dan nominasi, dan pihak ketiga yang terlibat dalam iklan pemilihan.

Langkah ini dilakukan setelah pemerintah Inggris juga baru-baru ini mengumumkan moratorium langsung terhadap donasi mata uang kripto ke partai politik. Hal ini dengan alasan kekhawatiran aset digital dapat digunakan untuk menyembunyikan asal-usul uang asing dalam politik Inggris.

Upaya Kedua

RUU C-25 Kanada membahas kerentanan teoretis daripada masalah yang terdokumentasi.

Kanada telah mengizinkan donasi kripto sejak 2019 di bawah kerangka kerja administratif yang mengklasifikasikannya sebagai kontribusi non-moneter, mirip dengan properti. Namun, tidak ada partai federal besar yang secara terbuka menerima kripto, dan tidak ada kontribusi yang diungkapkan dalam pemilihan umum 2021 atau 2025.

Di bawah kerangka kerja 2019, kontribusi tidak memenuhi syarat untuk penerimaan pajak, sebuah disinsentif yang signifikan dalam sistem di mana para donor secara rutin mengklaim kredit pajak.

Para penyumbang lebih dari USD 200 atau Rp 3,39 juta harus diidentifikasi secara publik berdasarkan nama dan alamat. Hanya mata uang kripto dengan blockchain publik yang dapat diverifikasi yang memenuhi syarat, koin privasi seperti Monero atau ZCash dikecualikan. Kandidat harus melikuidasi kepemilikan menjadi mata uang fiat sebelum membelanjakannya.

Namun, Kepala Petugas Pemilu (Chief Electoral Officer/CEO) semakin merasa tidak nyaman dengan pengaturan tersebut.

Dalam laporan pasca-pemilu Juni 2022, CEO merekomendasikan penerapan aturan yang lebih ketat untuk kontribusi kripto, termasuk penghapusan ketentuan yang menganggap kontribusi sebesar USD 200 atau kurang dari penjual non-profesional memiliki nilai nol, yang secara efektif mengecualikan mereka dari rezim pembiayaan yang diatur.

Pada November 2024, posisi CEO telah bergeser dari mengatur menjadi melarang, merekomendasikan larangan total dengan alasan bahwa pseudo-anonimitas mata uang kripto menciptakan tantangan transparansi dan bahwa identifikasi kontributor "pada dasarnya sulit."

RUU C-25 adalah upaya kedua untuk memberlakukan larangan donasi kripto. Pendahulunya, RUU C-65, berisi ketentuan yang identik tetapi gagal disahkan ketika Parlemen ditutup pada Januari 2025.

RUU baru ini memberi penerima waktu 30 hari untuk mengembalikan, menghancurkan, atau mengkonversi dan mengirimkan kontribusi kripto apa pun yang diterima melanggar larangan tersebut, dengan hasil yang diteruskan ke Penerima Umum. Sanksi administratif maksimum mencapai dua kali nilai kontribusi yang melanggar, ditambah USD 100.000 untuk perusahaan.

Di Amerika Serikat, Komisi Pemilihan Federal memberikan panduan tentang cara mengungkapkan donasi BTC dan kripto lainnya kepada kampanye dengan benar. Donasi kripto telah diizinkan di AS sejak 2014. Rancangan undang-undang Kanada saat ini dalam pembacaan pertama di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.