Pendiri Cardano Kritik Trump, Sebut Kebijakan Kripto AS Makin Buruk

Kebijakan kripto Trump dinilai lebih berdampak negatif bagi industri AS. Hal ini diungkap oleh pendiri Cardano Charles Hoskinson.

Diterbitkan 13 Januari 2026, 10:00 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - Pendiri Cardano Charles Hoskinson melontarkan kritik keras terhadap kebijakan kripto pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Menurut Hoskinson, pendekatan Trump justru lebih merugikan industri kripto dibanding kebijakan era Presiden Joe Biden.

Dikutip dari Coinmarketcap, Selasa (13/1/2026), Hoskinson memaparkan kronologi dampak kebijakan tersebut. Ia mengungkapkan, industri kripto awalnya menyambut kemenangan Trump pada Pemilu 2024 dengan optimisme tinggi. Banyak pelaku industri berharap akan hadir regulasi yang lebih ramah inovasi dan memberikan kepastian hukum.

Namun, harapan itu tak bertahan lama. Hoskinson menyebut titik balik terjadi pada awal Februari 2025, ketika Presiden Trump dan Ibu Negara Melania Trump meluncurkan memecoin resmi masing-masing. Meski terlihat sepele, langkah tersebut langsung mengubah arah perdebatan regulasi kripto di Washington D.C.

Dampaknya, pembahasan dua rancangan undang-undang penting terhenti total. Pertama, GENIUS Act, yang bertujuan membangun kerangka federal untuk penerbitan dan pengawasan stablecoin. Kedua, CLARITY Act, yang dirancang untuk memperjelas klasifikasi aset digital dan struktur pasar kripto.

Hoskinson menegaskan, kedua RUU itu sebelumnya mendapat dukungan bipartisan dan tengah melaju di tahap pembahasan sebelum isu memecoin menggeser fokus diskusi.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

 

Politisasi Kripto

Hoskinson menjelaskan, peluncuran memecoin bernuansa politik langsung mempolitisasi kripto secara mendalam. Jika sebelumnya regulasi aset digital dipandang sebagai isu teknis lintas partai, kini kripto terjerat dalam identitas dan loyalitas politik. Akibatnya, koalisi bipartisan yang rapuh pun runtuh, sehingga legislasi komprehensif sulit diwujudkan.

Ia membandingkan pendekatan dua pemerintahan. Di era Biden, kebijakan kripto lebih menitikberatkan pada penegakan hukum oleh lembaga seperti SEC, yang memicu ketidakpastian namun masih berada dalam kerangka hukum yang ada.

Sementara di era Trump, keterlibatan langsung tokoh politik dalam memecoin justru memperkuat narasi bahwa kripto hanyalah alat spekulasi dan simbol politik, bukan inovasi teknologi serius.

Pandangan Hoskinson sejalan dengan analisis sejumlah pakar kebijakan blockchain. Data kuartal pertama 2025 menunjukkan investasi modal ventura untuk proyek kripto berbasis AS mulai mendingin, dengan alasan utama ketidakpastian regulasi.

Sebaliknya, investasi justru mengalir ke wilayah dengan aturan lebih jelas, seperti Uni Eropa pasca penerapan penuh regulasi MiCA.

 

Ada Jalan Keluar?

Hoskinson menegaskan, tanpa kepastian hukum, perusahaan kripto kesulitan menyusun rencana jangka panjang. Bahkan, ekosistem Cardano memilih memprioritaskan pengembangan di wilayah dengan regulasi lebih stabil.

Meski demikian, Hoskinson menilai jalan keluar masih terbuka. Ia menekankan pentingnya memisahkan regulasi kripto dari kepentingan politik jangka pendek, serta mengembalikan fokus pada daya saing teknologi, perlindungan konsumen, dan stabilitas sistem keuangan.