Hasil Riset, Hoaks Berbasis AI Menyerang Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Liputan6.com, Jakarta- Konten hoaks yang diproduksi teknologi Al khususnya pemanfaatan deepfake untuk memanipulasi informasi semakin beragam dan bertambah sebarannya dalam satu tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, kondisi ini perlu kolaborasi lintas sektor untuk menjaga kedaulatan informasi digital Indonesia.

Ketua Presidium Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo), Septiaji Eko Nugroho mengatakan melalui riset yang dilakukan sejak 21 Oktober 2024 hingga 19 Oktober 2025, Mafindo memetakan 1,593 hoaks berdasarkan tema, target, saluran, tipe narasi, serta penggunaan Al dalam pembuatannya.

Hasil riset menunjukan adanya tren yang mengkhawatirkan dalam pola penyebaran disinformasi. Penggunaan teknologi deepfake meningkat tajam, terutama dalam konten bermuatan politik dan sosial, sehingga menantang kemampuan publik dan media dalam melakukan otentikasi informasi.

“Selama satu tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, hoaks terus diproduksi dan berevolusi, menyusup disetiap gap regulasi dan gap literasi digital masyarakat. Evolusi dalam bentuk konten deepfake yang mudah diproduksi namun semakin sulit dideteksi sudah mengadu domba masyarakat Indonesia,” kata Septiaji, Rabu (22/10/2025)

Meningkatnya deepfake, konten hoaks yang diproduksi teknologi Al, baik untuk pollitik maupun tema lain, menjadi ancaman serius bagi ekosistem informasi digital.

Septiaji mencontohkan, video deepfake Sri Mulyani dengan nada merendahkan guru mampu memantik kemarahan masyarakat hingga menormalisasi perusakan dan perundungan. Contoh lain, deepfake “Ibu Ana berkerudung pink” dibuat untuk mendelegitimasi kelompok aksi penyampaian aspirasi.

Bersamaan dengan itu, scam dan modus penipuan digital berkembang semakin kompleks dan menyebabkan kerugian finansial besar bagi masyarakat.

Banyak kasus penipuan digital kini menumpang pada nama program-program pemerintah dan lembaga BUMN, seperti bantuan sosial, proyek infrastruktur, hingga lowongan kerja.

Pola ini memanfaatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara untuk menjerat korban melalui pesan berantai, situs palsu, dan iklan rekrutmen fiktif.

"Kami menemukan scam kini semakin canggih karena sudah memanfaatkan AI dan big data hasil kebocoran data pribadi," tuturnya.

Mafindo pun menilai, dibutuhkan strategi dan kolaborasi lintas sektor yang lebih intens dan efektif untuk menjaga kedaulatan informasi digital Indonesia.

Dari sisi akademik, Guru Besar LSPR Institute of Communication and Business Lely Arrianie pun menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ketahanan masyarakat.

Menurutnya, literasi digital bukan sekadar kemampuan teknis, tapi juga kemampuan kritis dan sosial untuk memohami konteks di bolik informasi yang beredar. Kolaborasi antara pemerintah, BUMN, media, dan komunitas literasi digital menjadi kunci memperkuat ketahanan masyarakat.

Disamping itu pemerintahan Prabowo yang baru berjalan 1 tahun ini rawan diganggu dengan segala bentuk hoaks, baik dalam pelaksanaan dan fungsi kepemimpinan, kebijakan yang mungkin dianggap tidak sensitif rakyat.

"Masalah hukum, politik, ekonomi dan pendidikan, maupun pada aspek pertahanan keamanan. Karena itu para elit komunikasi hendaknya melek literasi dan adaptif terhadap perkembangan teknologi,” imbuhnya.