Sukses

Deretan Hoaks Terkait Kemenkes Selama Pandemi Covid-19, Simak Faktanya

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadi salah satu lembaga yang kerap diserang hoaks selama pandemi covid-19. Hoaks tersebut menyebar melalui aplikasi percakapan ataupun pesan berantai.

Lalu apa saja hoaks seputar Kemenkes selama pandemi covid-19? Berikut beberapa di antaranya:

1. Cek Fakta: Tidak Benar Telepon dari Kemenkes Tanyakan Status Vaksinasi Covid-19

Beredar di aplikasi percakapan pesan berantai terkait telepon dari Kemenkes RI yang bertanya soal vaksinasi covid-19. Pesan berantai itu ramai dibagikan sejak beberapa waktu lalu.

Dalam pesan berantai yang beredar disertai poster dari Kominfo tentang penipuan pesan singkat. Pesan berantai itu disertai narasi:

"Baru saja, teman saya menerima telepon untuk menanyakan apakah dia telah divaksinasi. Jika dia sudah divaksin, tekan 1. Jika dia belum divaksinasi, tekan 2. Akibatnya, dia menekan

1. Ponsel diblokir, dan informasi PayMe dan perbankan online yang sering digunakannya ditransfer.

Semua Orang Perhatian~ Cepat dan teruskan ke lebih banyak orang!

Penipuan gaya baru"

Lalu benarkah pesan berantai yang menyebut ada telepon dari Kemenkes RI yang bertanya pada masyarakat soal vaksinasi covid-19? Simak dalam artikel berikut ini...

 

*** Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 3 halaman

Hoaks Lainnya

2. Cek Fakta: Klarifikasi Kemenkes dari Larangan WHO Vaksinasi Covid-19 Paksa Hingga Vaksin Merah Putih

Beredar di aplikasi percakapan Whatsapp pesan berantai berisi berita terkait vaksin covid-19. Pesan berantai ini ramai dibagikan sejak akhir pekan kemarin.

Dalam pesan berantai tersebut membahas beberapa hal terkait vaksin covid-19 seperti kewajiban dari WHO, tanggung jawab pemerintah, hingga vaksin merah putih. Berikut isi pesan berantai itu selengkapnya:

"Dr. Tifa: WHO Melarang Vaksinasi Paksa Apalagi Dengan Ancaman Hukuman Pada Rakyat

WHO MELARANG VAKSINASI PAKSA APALAGI DENGAN ANCAMAN RAKYAT Tidak bisa memperpanjang SIM, STNK juga HUKUMAN jika tidak mau menerima vaksin Tiada 1pun negara di bumi ini, boleh melakukan program penyuntikan Vaksinasi, dalam situasi emergency sekalipun, dengan paksaan. ancaman hukuman dll pada rakyatnya. Sejak WHO berdiri tahun 1958, Vaksinasi itu Program Sukarela, bukan program Mandatory. Tugas Pemerintah, untuk MENYEDIAKAN VAKSIN TERBAIK, berikan edukasi terbaik, memberikan pemahaman terbaik. Bukan memberikan ANCAMAN apalagi HUKUMAN PADA RAKYATNYA. Kalau ada satu Rakyat, yang cedera karena Vaksin, membuat cacat dan meninggal karena Vaksin... Saya mau tanya pada Presiden, pada Menteri Kesehatan, Kapolri dll Tanggungjawab apa yang bisa Anda berikan kepada Penerima Vaksin? Dari 3 pertanyaan di atas, seharusnya Pemerintah, Presiden, Menkes dll, punya kepekaan hati rasa yang tinggi. Semua Nakes, seluruh Rakyat Indonesia, sadar, bahwa Vaksinasi Corona, demi agar Pandemi ini bisa segera selesai, adalah pilihan yang harus dipertimbangkan. Dan apabila Pemerintah, punya kehendak baik, untuk menyediakan yang terbaik bagi rakyatnya, dan tidak memberikan vaksin sembarangan dengan risiko yang harus ditanggung oleh Rakyat sendiri, Mensupport, mendukung, dan mendorong secara penuh, agar Vaksin Merah Putih segera jadi dan bisa digunakan secepat mungkin. Kita punta Laboratorium, Pabrik Vaksin, Ilmuwan hebat-hebat yang sudah puluhan tahun memproduksi Vaksin, bahkan mengekspor ke negara-negara lain. Dan Para Ilmuwan itu, sudah menyatakan SANGGUP untuk membuat Vaksin MERAH PUTIH, dan asalkan Pemerintah mensupport, Vaksin bisa jadi tahun 2021, dan bisa digunakan secara luas. Pertanyaan saya: Kenapa Vaksin Merah Putih tidak disupport, didukung, disegerakan untuk jadi? Sekali lagi saya tegaskan di sini. Saya tidak Anti Vaksin. Tetapi saya tidak mau disuntik Vaksin selain Vaksin dari Virus Asli Indonesia, Vaksin yang dibuat oleh Bangsa Indonesia sendiri. TITIK! TANPA SYARAT !! (Dr. Tifauzia Tyassuma)"

Lalu benarkah sejumlah klaim dalam pesan berantai terkait vaksin covid-19? Simak dalam artikel berikut ini...

3. Cek Fakta: Tidak Benar Kemenkes Tak Lagi Tanggung Biaya Pasien Covid-19

Beredar di media sosial dan aplikasi percakapan postingan terkait Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang tidak menanggung biaya pasien covid-19. Postingan itu ramai dibagikan sejak tengah pekan kemarin.

Salah satu yang mengunggahnya ada di Facebook. Dalam postingan pada 16 September 2021 terdapat narasi sebagai berikut:

"Ingat mulai 1 Oktober pasien Covid tidak ditanggung Kemenkes lagi, BPJS hanya cover maksimal 18Juta.! Alternatif lain pake Asuransi sendiri. Jaga diri baik-baik,"

Selain itu akun tersebut juga menambahkan narasi "Sudah fix dan benar ya? #kemenkesri"

Lalu benarkah postingan yang menyebut Kemenkes tak lagi menanggung biaya pasien covid-19? Simak dalam artikel berikut ini...

3 dari 3 halaman

Tentang Cek Fakta Liputan6.com

Melawan hoaks sama saja melawan pembodohan. Itu yang mendasari kami membuat Kanal Cek Fakta Liputan6.com pada 2018 dan hingga kini aktif memberikan literasi media pada masyarakat luas.

Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi partner Facebook. Kami juga bagian dari inisiatif cekfakta.com. Kerja sama dengan pihak manapun, tak akan mempengaruhi independensi kami.

Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan di email cekfakta.liputan6@kly.id.

Ingin lebih cepat mendapat jawaban? Hubungi Chatbot WhatsApp Liputan6 Cek Fakta di 0811-9787-670 atau klik tautan berikut ini.