Kongres AS Desak Garda Nasional Amankan Piala Dunia 2026 dari Ancaman Drone Berbahaya

Hingga saat ini, Kementerian Keamanan Dalam Negeri AS, Kementerian Kehakiman AS, dan Kementerian Pertahanan AS belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan tersebut. Kurangnya respons segera ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan pemerintah.

Permintaan untuk mengerahkan pasukan guna menanggapi ancaman drone ini muncul sehari sebelum insiden penembakan terjadi dalam acara White House Correspondents' Dinner di Washington. Kejadian tersebut memicu kekhawatiran keamanan baru terkait pertandingan Piala Dunia musim panas ini.

Juru bicara Gedung Putih, Davis Ingle, menyatakan bahwa Presiden Trump berfokus untuk memastikan acara tersebut tidak hanya menjadi pengalaman luar biasa bagi semua penggemar dan pengunjung. Namun juga yang paling aman dan terlindungi dalam sejarah. Pernyataan ini menunjukkan komitmen tinggi pemerintah terhadap keamanan.

Pemerintah AS telah menginvestasikan dana sebesar $115 juta (sekitar Rp2 triliun) untuk teknologi penangkal drone. Investasi ini ditujukan untuk keamanan Piala Dunia 2026 dan perayaan kemerdekaan AS ke-250. Dana ini dialokasikan untuk pengadaan teknologi anti-drone yang dianggap sebagai garda terdepan keunggulan udara Amerika Serikat saat ini.

FEMA juga mengalokasikan dana tambahan senilai $350 juta AS (sekitar Rp5,8 triliun) bagi seluruh kota tuan rumah. Dana tersebut digunakan untuk penyediaan peralatan deteksi dan penangkis drone. Ini menunjukkan upaya komprehensif dari berbagai lembaga.

Investasi ini juga ditandai dengan dibentuknya kantor baru untuk memajukan teknologi drone dan anti-drone. Hal ini karena jenis pesawat ini "semakin banyak dieksploitasi oleh aktor jahat". Direktur satuan tugas Piala Dunia Gedung Putih, Andrew Giuliani, menyatakan bahwa drone memang merupakan ancaman nyata pada acara-acara besar.

Kongres telah menyetujui $500 juta dalam bentuk dana hibah untuk yurisdiksi lokal. Dana ini memungkinkan mereka untuk membelanjakan sistem penanggulangan drone.

Meskipun ada investasi besar, seorang pejabat kongres menyatakan pada Maret 2026 bahwa Amerika Serikat saat ini belum memiliki sistem pertahanan yang memadai. Sistem tersebut diperlukan untuk menghadapi serangan drone buatan Iran, khususnya jenis Shahed. Pernyataan ini menyoroti celah dalam kemampuan pertahanan.

Pejabat tersebut menambahkan bahwa Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth dan Ketua Kepala Staf Gabungan Dan Caine telah mengakui adanya kesenjangan kemampuan militer Amerika Serikat. Kesenjangan ini terutama dalam menghadapi pesawat tanpa awak tersebut.

Kekhawatiran ini menggarisbawahi urgensi permintaan Kongres untuk melibatkan Garda Nasional. Tujuannya adalah untuk memastikan postur keamanan yang lebih kuat dan terkoordinasi. Ancaman drone dianggap sebagai tantangan serius yang memerlukan respons multi-lembaga.