Penutupan Pemerintah AS Ganggu Persiapan Keamanan Piala Dunia 2026, Ancaman Teror Mengintai?

Pada April 2026, Christopher Tomney mengonfirmasi bahwa Badan Manajemen Darurat Federal (FEMA) telah menyalurkan seluruh dana sebesar $625 juta yang dialokasikan untuk keamanan, dan sistem FEMA GO telah beroperasi. Namun, penundaan sebelumnya telah menimbulkan kekhawatiran di antara pejabat kota tuan rumah. Beberapa di antaranya bahkan menyatakan bahwa mereka mungkin harus mengurangi acara atau membatalkan pertandingan jika dana tidak segera dicairkan.

Penutupan DHS, yang telah berlangsung lebih dari dua bulan, menyebabkan perumahan sementara (furlough) bagi banyak pegawai dan kepergian ratusan petugas keamanan transportasi (TSO) dari Transportation Security Administration (TSA). Tomney menekankan bahwa keahlian yang hilang ini tidak dapat digantikan dalam semalam, yang semakin menghambat persiapan. Krisis ini diperparah dengan kurangnya personel keamanan, khususnya dari Transportation Security Administration.

Markwayne Mullin, calon Menteri Keamanan Dalam Negeri yang diajukan Donald Trump, memperingatkan pada Maret 2026 bahwa DHS tertinggal dalam persiapan dan membutuhkan sekitar empat bulan untuk melatih staf baru yang diperlukan. Kehilangan personel berpengalaman ini berdampak langsung pada kapasitas DHS untuk melakukan perencanaan dan koordinasi keamanan yang efektif. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang kesiapan personel keamanan untuk menghadapi skala acara sebesar Piala Dunia.

Laporan intelijen yang ditinjau oleh Reuters pada Maret 2026 telah memperingatkan potensi ancaman dari kelompok ekstremis dan kriminal yang menargetkan Piala Dunia. Keterlambatan dalam persiapan keamanan menjadi perhatian serius mengingat peringatan ini. Ancaman ini memerlukan koordinasi yang mulus dan sumber daya yang memadai, yang justru terganggu oleh penutupan pemerintah.

Situasi ini menyoroti pentingnya persiapan keamanan yang tidak terganggu untuk melindungi acara internasional berskala besar. Setiap penundaan dalam perencanaan atau penyediaan sumber daya dapat meningkatkan kerentanan terhadap ancaman yang telah diidentifikasi. Oleh karena itu, penyelesaian masalah penutupan pemerintah AS menjadi sangat krusial untuk memastikan keamanan Piala Dunia 2026.

Penutupan DHS telah melewati batas dua bulan karena anggota parlemen di Kongres gagal mencapai kesepakatan mengenai undang-undang pendanaan. Kegagalan ini dipicu oleh perdebatan mengenai kebijakan pengetatan imigrasi Presiden Donald Trump. Meskipun Presiden Trump telah menandatangani perintah untuk membayar setiap pegawai DHS, dampak operasional tetap terasa.

Ketidaksepakatan politik ini secara tidak langsung berdampak pada kesiapan keamanan salah satu acara olahraga terbesar di dunia. Penutupan pemerintah AS telah memperlambat perencanaan keamanan Piala Dunia, seperti yang disampaikan oleh pejabat keamanan dalam negeri dalam sidang Senat. Ini adalah penutupan pemerintah ketiga dalam setahun, termasuk yang terpanjang pada November lalu, dan juga memengaruhi lembaga-lembaga seperti Transportation Security Administration.