Sukses

Atlet Karate Jadi Korban, Kemenpora dan PB FORKI Diminta Netral soal Sengketa Lemkari

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Pengurus Besar Federasi Karate-Do Indonesia (PB FORKI) diminta untuk tidak berpihak alias netral dengan sengketa yang dialami Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia (PB Lemkari). Soalnya kedua kubu yang berselisih masih memiliki kedudukan yang sama secara organisasi.

Sampai dengan saat ini belum ada keputusan final (inkrah) dari lembaga peradilan yang menangani dualisme Lemkari, salah satu perguruan karate di Indonesia ini, yang menyatakan salah satu pihak sebagai pemegang mandat yang sah.

Dualisme kepengurusan di PB Lemkari bermula dari Kongres Lemkari di Ancol Jakarta pada 20 Februari 2016. Kongres yang memilih Ketua Umum PB Lemkari Yuddy Chrisnandi tersebut dinilai tidak sah karena selain tidak kuorum juga sarat dengan ketidaksepakatan.

Persoalan semakin meruncing karena dalam perjalanannya, Yuddy bersama kepengurusannya secara sepihak mengubah AD/ART tanpa sepengetahuan pendiri Lemkari berdasarkan akta notaris yang dibuat pada 1970 yaitu Anton Lesiangi. Yuddy juga melakukan pelanggaran lain yaitu memutihkan sabuk hitam yang pernah dipecat oleh Anton Lesiangi dan mendirikan Perkumpulan Karate-Do Indonesia dengan tetap menggunakan akronim Lemkari.

Kepengurusan Yuddy Chrisnandi dibekukan hingga diadakan Munaslub Lemkari di Sidoarjo Jawa Timur pada 6 Agustus 2017. Pada Munaslub tersebut terpilih secara aklamasi Ketua Umum PB Lembaga Karate-do Indonesia, Jeannie Z Monoarfa.

Meski telah diturunkan dari jabatan Ketua Umum Lemkari namun Yuddy Chrisnandi masih tetap mengklaim sebagai kepengurusan yang sah. Bahkan Yuddy melayangkan gugatan secara organisatoris ke Pengadilan Negeri dan secara hukum ke Kemenkumham untuk mencabut SK pendiri Lemkari atas nama Anton Lesiangi. Perkembangan terbaru kedua kubu sama-sama mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

"PB FORKI yang merupakan induk dari perguruan-perguruan yang menjadi anggotanya seharusnya bijak dan adil dalam menyikapi persoalan organisasi yang terjadi di Lemkari. Jangan diskriminatif dan berpihak kepada salah satu pihak. Karena kalau berpihak berarti PB FORKI sudah melanggar AD/ART nya sendiri," kata Jeannie seperti rilis yang diterima Liputan6.com.

"Sebagai induk PB FORKI jangan diam saja.Pada 16 Juni 2019, kami sudah mengirimkan surat ke PB FORKI yang isinya meminta audiensi guna mencari solusi. Tetapi sampai hari ini tidak ada respon dan jawaban sama sekali."

 

 

2 dari 3 halaman

Diskriminasi

Jeannie menyatakan dugaannya bahwa PB FORKI terkesan memihak kepada kubu Yuddy Chrisnandi bukan tanpa dasar. Fakta terbaru, para atlet binaannya ditolak saat hendak mendaftar sebagai peserta kejuaraan karate tingkat nasional Panglima Cup 2019.

"Sekarang atlet-atlet kita yang mau ikut Panglima Cup ditolak. Yang diterima atlet-atlet dari pihak Yuddy. Kita belum tahu alasan resminya. Kasihan atlet. Mereka datang dari jauh loh, ada yang dari Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. Mendatangkan mereka kan perlu biaya. Belum lagi betapa kecewanya mereka karena tidak bisa bertanding," katanya.

Jeannie menyesalkan sikap Panitia Penyelenggara yang telah berlaku diskriminatif kepada atlet. "Yang bersengketa kan elite pengurus. Jangan mengorbankan atlet. Tujuan kita kan membina atlet."

Meski mengaku sangat kecewa, namun Jeannie berharap PB FORKI dapat bersikap bijak dan tegas dalam menyikapi persoalan organisasi yang membelit Lemkari.

"Sebagai payung dari perguruan karate PB FORKI harus bijak. Kalau mau dibanned, banned dua-duanya. Kalau mau diterima, terima dua-duanya," ujarnya.

3 dari 3 halaman

Sayangkan Sikap Menpora

Jeannie juga menyayangkan sikap Menpora Imam Nahrawi yang mendukung kejurnas Lemkari yang digelar di GOR Popki Cibubur. Mereka sudah menjelaskan kondisi Lemkari sejelas-jelasnya.

"Padahal sudah diterangkan secara gamblang dan jelas oleh Sekum kami Dr.Rosi Nurasjati kepada Menpora pada saat diterima di rumah kediamannya beberapa waktu lalu. Bahkan menurut Sekum kami, Pak Menpora sangat memahami bahwa organisasi sedang dalam kasus hukum, tapi kok aneh malah melanggar ucapannya sendiri," katanya.

"Ada apa dengan Menpora??Setahu saya dalam aturan di Kemenpora sendiri ada kok bahwa organisasi olahraga yang sedang bersengketa tidak boleh diberikan dukungan apapun.Malah yang lebih lucu lagi Asdep Industri Olahraga memberikan Surat Rekomendasi atas Penyelenggaraan Kejurnas Karate Piala Menpora."

Loading
Artikel Selanjutnya
Haornas 2019: Rekor MURI Karate Massal Pecah di Banjarmasin
Artikel Selanjutnya
Indonesia Turunkan 26 Atlet di Kejuaraan Karate JKA Asia Oceania 2019