Pengelola Dana Cadangan Pesangon Bakal Dibentuk, Ekonom Ingatkan Risiko Ini

Liputan6.com, Jakarta - Rencana pemerintah membentuk lembaga khusus pengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP) perlu disertai pembagian fungsi yang jelas dengan program perlindungan pekerja yang telah berjalan. Hal ini penting untuk mencegah tumpang tindih dengan sejumlah program yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan.

Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menilai pemerintah perlu memastikan perbedaan fungsi DCP dengan program dana pensiun, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), dan Jaminan Hari Tua (JHT).

"Terkait dengan tumpang tindih, seharusnya bisa dibedakan fungsinya dengan dana pensiun, jaminan kehilangan pekerjaan, dan juga JHT, yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan," kata Nailul Huda kepada Liputan6.com, Sabtu (14/11/2026).

Menurut dia, kehadiran DCP pada dasarnya bertujuan baik, yakni memberikan perlindungan kepada pekerja agar hak pesangon mereka tetap terpenuhi ketika perusahaan mengalami kepailitan atau bangkrut.

"Dalam pembuatan kebijakan, memang sangat terlihat bahwa ada niat yang bagus dari pemerintah untuk melindungi pekerja ketika perusahaan menghadapi kepailitan atau bangkrut," ujar dia.

Selama ini, pembayaran pesangon kerap menghadapi kendala ketika perusahaan tidak lagi memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban kepada pekerja. Dalam kondisi tersebut, hak pesangon bahkan berisiko menjadi prioritas terakhir.

"Jadi, kehadiran sistem dana cadangan pesangon, memang untuk memberikan jaminan kepada tenaga kerja ketika terjadi PHK. Secara niat, memang sangat pro terhadap kaum pekerja dan buruh," ujarnya.

Sementara itu, saat ditanya mengenai dana cadangan pesangon (DCP) wajib disiapkan perusahaan, Ekonom BCA, David Sumual menuturkan, kalau perusahaan besar sudah memiliki dana pencadangan untuk pesangon dan pensiun. Namun, hal yang menjadi masalah, ia melihat mungkin banyak perusahaan kecil yang tidak mencadangkannya."

Biasanya kalau perusahaan bangkrut, perusahaan kecil hanya ambil dari arus kas operasional,” ujar David kepada Liputan6.com.

Ia menilai, jika kondisi ekonomi baik tidak akan menganggu aliran kas. Namun, kalau ekonomi sedang seret atau persediaan barang berlebih bisa menganggu aliran kas.

Nailul menilai pemerintah harus merancang mekanisme DCP secara cermat agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam sistem perlindungan sosial ketenagakerjaan.

Ia menjelaskan, DCP dapat dirancang sebagai dana yang dicairkan berdasarkan kondisi tertentu, misalnya ketika perusahaan mengalami kebangkrutan dan kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran pesangon kepada pekerjanya.

Dengan mekanisme tersebut, dana cadangan pesangon diharapkan memiliki tujuan yang spesifik, yakni membantu menjamin pemenuhan hak pekerja sesuai ketentuan yang berlaku.

"Bisa dibedakan karena dari sisi fungsinya, badan pengelola DCP ini adalah dana bisa dicairkan dengan skema tertentu, misalkan ada kebangkrutan dan sebagainya," pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkap rencana pembentukan lembaga khusus pengelola dana cadangan pesangon (DCP). Nantinya, seluruh perusahaan wajib menyetorkan dana pesangon pekerjanya ke lembaga baru bentukan pemerintah tersebut.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan pemerintah akan membentuk lembaga khusus tersebut dalam waktu dekat. Pembentukan ini merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

"Uangnya harus jelas dan disetorkan ke lembaga pemerintah. Nanti ditunjuk dalam waktu yang tidak lama lagi lembaga pemerintah yang akan mengelola dana cadangan pesangon ini," kata Indah dalam Sosialisasi UU 27/2026, Jumat (13/11/2026).

Menurut Indah, mandat UU 27/2026 mewajibkan DCP dikelola secara terpusat oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah. Artinya, Dana Pensiun (Dapen) milik perusahaan maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) tidak diperbolehkan lagi mengelola dana cadangan pesangon.

"Di setiap perusahaan kan biasanya ada Dapen lalu ada DPLK, maka jawabannya tidak. Tidak akan dikelola (oleh Dapen/DPLK) karena undang-undang bilang yang mengelola adalah lembaga pemerintah, ditunjuk oleh pemerintah. Jadi, ini lembaga pemerintah," jelas dia.

Indah mengaku banyak menerima masukan dari kalangan pengusaha agar Dapen tetap diizinkan mengelola DCP. Namun, aturan dalam undang-undang sudah bersifat final.

"Saya katakan bahwa undang-undang ini tidak membolehkan. Undang-undang ini pesannya adalah lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, semua mengumpul di satu lembaga pemerintah ini," tegasnya.

Indah meminta perusahaan segera bersiap menghadapi masa transisi menuju kewajiban penyetoran DCP tersebut. Pemerintah memberikan tenggat waktu selama satu tahun sejak UU 27/2026 diundangkan. Artinya, mulai Oktober 2027 mendatang, perusahaan wajib menyetor DCP ke lembaga bentukan pemerintah.

"Jadi bagi para pengurus pengelola DPLK di masing-masing perusahaan, silakan berbenah mulai sekarang, karena by Oktober 2027 maka semua dana pesangon harus diserahkan kepada (lembaga pengelola) dana cadangan pesangon," jelasnya.

Kendati demikian, Indah mengakui aturan teknis turunan dari UU 27/2026 saat ini masih belum terbit. Pemerintah tengah menyusun Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri (Permen) sebagai petunjuk pelaksanaan.

"Tapi sambil menunggu PP ini jadi, saran saya Bapak Ibu di setiap perusahaan mulai berbenah dengan cara mendata lebih jelas jumlah pekerja, jumlah keuangan, kemudian nanti kalau in case of harus ditransfer semua, semuanya menjadi jelas dan transparan," beber Indah.

Pengusaha Wajib Siapkan DCP

Sebagai informasi, UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur kewajiban baru bagi pengusaha dalam menjamin hak pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja ketika hubungan kerja berakhir.

Berdasarkan Pasal 253 beleid tersebut, dana cadangan pesangon disiapkan untuk menjamin terpenuhinya hak pekerja yang mengalami PHK—terutama bagi pekerja yang belum diikutsertakan dalam program pensiun dan terkena PHK bukan karena memasuki usia pensiun.

Menariknya, Pasal 253 ayat (3) menegaskan bahwa pengelolaan dana tersebut tidak dipegang masing-masing perusahaan, melainkan dikelola oleh lembaga pemerintah. Ketentuan ini bertujuan memastikan perusahaan benar-benar memiliki kesiapan dana saat terjadi PHK.