Bahlil Lapor Prabowo Soal Larangan Transit Ekspor Sumber Daya Alam

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, telah melaporkan rencana larangan transit ekspor sumber daya alam (SDA) energi di negara perantara kepada Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini diambil guna menjaga akurasi pencatatan neraca perdagangan Indonesia.

Bahlil menegaskan bahwa pengiriman komoditas energi dari Indonesia idealnya langsung dikirim ke negara tujuan akhir tanpa perlu mampir di negara lain.

"Saya sering melaporkan hal ini kepada Bapak Presiden. Neraca perdagangan kita ini harus betul-betul kita lihat sebagai bagian dari fondasi pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/11/2026).

Ia menjelaskan, skema pengiriman langsung ke negara pemesan menjadi sangat krusial demi memastikan efisiensi dan kejelasan pencatatan transaksi ekspor.

"Jadi kalau kita mau ekspor ke Jepang atau Eropa, sekarang kita mendorong pengiriman dilakukan secara langsung dari negara kita ke negara tujuan ekspor," tegasnya.

Sebelumnya, Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan mekanisme tata kelola ekspor SDA melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang ditargetkan mulai berlaku penuh pada 2027.

Melalui skema baru ini, seluruh aktivitas ekspor SDA ke depan akan disalurkan secara terpusat. "Koordinasi kami dengan DSI sangat bagus. Ke depan, ekspor akan melewati satu pintu melalui DSI," kata Bahlil.

Bahlil, yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), berharap pengelolaan ekspor lewat DSI dapat memangkas jalur transit di negara tetangga.

"Tidak perlu lagi lewat transit di negara lain, bisa langsung dikirim ke negara tujuan," tuturnya.

Pemerintah sendiri telah menerapkan masa transisi tata kelola ekspor komoditas SDA strategis melalui DSI sejak 1 Juni 2026. Pada tahap awal, komoditas yang difokuskan meliputi batu bara, minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO), dan paduan besi (ferroalloy), sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis.

Kebijakan ini dilaksanakan secara bertahap hingga siap diterapkan secara penuh paling lambat pada 1 Januari 2027.

Langkah strategis ini bertujuan memperkuat kontrol serta pengawasan atas ekspor dan Devisa Hasil Ekspor (DHE) komoditas SDA strategis, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, sekaligus memperkuat posisi tawar (bargaining position) Indonesia saat bernegosiasi dengan pembeli internasional.