Bukan Melarang, Ini Alasan BI Batasi Pembelian Dolar AS

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) memperketat batas pembelian valuta asing (valas) bagi individu tanpa dokumen underlying atau kegiatan ekonomi menjadi maksimal US$ 10.000 per orang per bulan. Kebijakan ini diterapkan BI untuk mengendalikan lonjakan permintaan valas di pasar domestik.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, Erwin Gunawan Hutapea, menegaskan bahwa pengetatan ini bukan berarti BI melarang masyarakat membeli valas. BI hanya menata transaksi yang tidak berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi riil.

"BI tidak pernah melarang pembelian valas. BI mengatur bahwa pembelian valas yang tidak ada kegiatan ekonominya itu kita batasi," kata Erwin dalam Taklimat Media di Kantor BI, Rabu (30/9/2026).

Sebelumnya, BI menetapkan batas pembelian valas tanpa underlying sebesar US$ 100.000 per orang per bulan. Batas tersebut kemudian dipangkas bertahap dari US$ 50.000, US$ 25.000, hingga kini tersisa US$ 10.000.

Erwin menjelaskan, BI menurunkan ambang batas ini setelah mencermati maraknya aksi borong valas setiap kali tekanan terhadap nilai tukar rupiah meningkat. Langkah ini menjadi strategi penting untuk meredam spekulasi.

"Ketika nilai tukar meningkat, pembeliannya meningkat, sehingga bagian dari pengelolaan sisi demand kemudian threshold-nya kita turunkan secara bertahap," ujar Erwin.

Selain membatasi pembelian valas spekulatif, BI juga mendorong pelaku pasar tidak melulu mengandalkan transaksi tunai (spot). Kebutuhan valas jangka panjang diarahkan memakai instrumen lindung nilai (hedging).

Di saat bersamaan, BI terus memperluas skema Local Currency Transaction (LCT) agar transaksi perdagangan dan investasi dengan negara mitra bisa menggunakan mata uang lokal, sehingga ketergantungan terhadap dolar AS dapat berkurang.

Bank Indonesia (BI) terus menjaga stabilitas rupiah dengan menyeimbangkan pasokan dan permintaan (supply-demand) valuta asing (valas). Strategi ini dijalankan lewat kombinasi intervensi pasar spot, DNDF, NDF, insentif hedging, Local Currency Transaction (LCT), hingga Vastra.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, Erwin Gunawan Hutapea, menjelaskan bahwa BI memakai pasar spot untuk kebutuhan valas yang mendesak. Sementara itu, kebutuhan jangka panjang diarahkan menggunakan instrumen lindung nilai (hedging).

"Kalau ada kebutuhannya yang sifatnya sangat segera, tidak bisa ditunda, kita respons dengan instrumen spot. Tapi seandainya ada kebutuhan-kebutuhan yang bisa ditunda karena kebutuhannya tidak sifatnya spot, kita respons dengan instrumen DNDF," kata Erwin dalam Taklimat Media di Kantor BI, Rabu (30/9/2026).

Guna memperkuat fungsi hedging, BI menaikkan insentif swap untuk tenor 3 bulan menjadi 15%, 6 bulan menjadi 20%, dan 12 bulan menjadi 25% (dari sebelumnya seragam 12,5%). Selain itu, insentif DNDF juga dinaikkan menjadi 25% untuk tenor 6 bulan dan 30% untuk tenor 12 bulan (dari sebelumnya 15%).

Skema baru ini membuat besaran insentif DNDF lebih tinggi dibanding swap pada tenor yang sama. BI sengaja merancang hal ini agar investor asing terdorong menjual valas di pasar spot dan mengamankan risiko nilai tukar aset rupiahnya menggunakan DNDF.

"Untuk tenor yang sama, insentif DNDF itu lebih besar. Ini ada insentif kebijakannya, yaitu kita mendorong investor global yang masuk ke pasar domestik kita, mereka jual spot-nya dan kemudian cover risiko nilai tukarnya dengan DNDF," ujar Erwin.

Tak hanya itu, BI memanfaatkan NDF untuk meredam gejolak pasar luar negeri (offshore) agar tidak merembet ke pasar domestik. NDF diperdagangkan di luar negeri dan diselesaikan berdasarkan selisih nilai pada tanggal penetapan (fixing) tanpa pertukaran pokok rupiah dengan dolar AS.

Mekanisme ini sangat krusial saat pasar domestik sudah tutup pada pukul 15.00 WIB, sementara pasar luar negeri masih aktif. Melalui operasi NDF, BI dapat meredam dampak pergerakan dari sentimen global yang belum tentu mencerminkan kondisi riil pasokan dan permintaan valas di dalam negeri.

Dari sisi permintaan, BI mengandalkan skema LCT untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Transaksi perdagangan maupun investasi dengan negara mitra kini bisa memakai mata uang lokal, seperti rupiah-renminbi dengan Tiongkok atau rupiah-ringgit dengan Malaysia.

"Semangatnya diversifikasi. Pemenuhan kebutuhan valas itu tidak perlu semuanya mata uang-nya Dolar AS," terang Erwin.