Pelaku Usaha Kini Wajib Cantumkan Label Warna Gula, Garam, hingga Lemak

Liputan6.com, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) mewajibkan pelaku usaha mencantumkan label warna dan simbol pada kemasan makanan dan minuman yang mengandung gula, garam, dan lemak. Kewajiban tersebut menjadi bagian dari informasi yang harus diberikan pelaku usaha kepada konsumen.

MK menetapkan kewajiban tersebut melalui Putusan Nomor 110/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan dalam Sidang Pengucapan Putusan di Ruang Sidang Pleno MK, Selasa, 29 September 2026. Putusan itu mengubah pemaknaan Pasal 7 huruf b UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 148 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara bersyarat.

“Oleh karena itu, untuk mengurangi atau menghindari risiko tersebut antara lain diperlukan adanya informasi dan edukasi agar konsumen dapat mengetahui kandungan makanan dan/atau minuman dalam kemasan yang dikonsumsi dan mempertimbangkan secara efektif menentukan pilihan konsumsi,” ujar Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah saat membacakan pertimbangan hukum putusan tersebut, dikutip Rabu (30/9/2026).

MK menyatakan pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, jujur, dan memadai mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa, termasuk mencantumkan label warna dan simbol pada kemasan makanan dan minuman yang mengandung gula, garam, dan lemak.

Ketua MK Suhartoyo menyatakan Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup kewajiban pencantuman label warna dan simbol tersebut.

MK juga memaknai Pasal 148 UU Kesehatan sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab mengatur serta mengawasi produksi, pengolahan, dan pendistribusian makanan dan minuman, termasuk mewajibkan pelaku usaha mencantumkan label warna dan simbol pada produk yang mengandung gula, garam, dan lemak.

Guntur menjelaskan informasi pada kemasan tidak cukup hanya mencantumkan kandungan produk, tetapi informasi tersebut harus dapat diketahui, dibaca, dan dipahami konsumen secara efektif. Menurut dia, kejelasan informasi menjadi bagian dari kewajiban pelaku usaha dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.

“Dalam konteks makanan dan minuman, penetapan standar pelabelan yang memungkinkan konsumen mengenali dan memahami kandungan gula, garam, dan lemak menjadi salah satu instrumen untuk membentuk perilaku konsumsi yang lebih teredukasi sekaligus mendorong pelaku usaha memenuhi kewajiban dalam memberikan informasi bagi konsumen,” jelas Guntur.

MK menilai pencantuman label warna dan simbol juga berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah dalam menetapkan standar pelabelan makanan dan minuman. Pemerintah perlu memastikan informasi kandungan gula, garam, dan lemak dapat dikenali serta dipahami konsumen secara cepat.

Guntur menyebut konsumsi gula, garam, dan lemak secara berlebihan dapat meningkatkan risiko penyakit tidak menular, termasuk obesitas, hipertensi, penyakit kardiovaskular, stroke, dan diabetes tipe 2. Karena itu, MK menempatkan informasi kandungan produk sebagai bagian dari perlindungan konsumen dan kesehatan masyarakat.