Mendag Budi: Tugas Atase Perdagangan dan ITPC Dongkrak Ekspor Pengusaha

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan peran Atase Perdagangan (Atdag) dan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) di luar negeri tidak sekadar menjalankan fungsi diplomasi dagang, melainkan harus aktif mendongkrak kinerja ekspor pelaku usaha Indonesia.

"Saya sering sampaikan ke teman-teman eksportir bahwa Atdag dan ITPC ini tugasnya meningkatkan ekspor dari para eksportir. Jadi dia tidak semata-mata menjalankan tugas kementerian perdagangan. Karena yang ekspor pelaku usaha," ujar Budi, Rabu (2/9/2026).

Budi menyebut saat ini Indonesia memiliki 46 perwakilan Atdag dan ITPC yang tersebar di 33 negara. Ketika ditanya mengenai kemungkinan perluasan jumlah, ia berencana memantau kebutuhan pasar ekspor yang lebih besar ke depan, meski belum memberikan kepastian waktu maupun target negara baru.

"Nanti kita lihat dulu ya, kalau memungkinkan itu lebih bagus. Karena kita butuh pasar yang lebih besar," kata Budi.

Ia juga membuka kesempatan magang di ITPC bagi pelaku usaha maupun mahasiswa, sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara perwakilan dagang di luar negeri dengan pelaku usaha dalam negeri.

Impor Bahan Baku 91% Menunjukkan Industri Dalam Negeri Berjalan

Budi turut menyinggung struktur impor Indonesia yang menunjukkan industri dalam negeri berjalan baik. Ia menyebut sekitar 91% dari total impor Indonesia merupakan bahan baku dan barang modal, sementara sisanya adalah barang konsumsi.

"Ya jadi struktur impor kita itu 91% itu impor barang baku dan barang modal, 8 koma sekian persen itu barang konsumsi,” ungkapnya.

“Yang sekarang harus kita cek adalah ekspor kita harus konsisten, harus naik," ia menambahkan.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha untuk meningkatkan ekspor Indonesia. Hal ini disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-1 Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) 2026 di Jakarta, Senin (24/8/2026).

Menurut Budi, Rakernas GPEI dapat menjadi wadah untuk menghimpun berbagai masukan dari pelaku usaha, khususnya mengenai tantangan dan peluang ekspor.

Ia menilai masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan untuk menciptakan ekosistem ekspor yang lebih efisien dan kompetitif.

“Kami terbuka terhadap seluruh masukan untuk meningkatkan ekspor. Pemerintah dan dunia usaha harus terus bersinergi untuk menciptakan ekosistem ekspor yang semakin efisien dan berdaya saing. Mari kita selesaikan berbagai pekerjaan rumah ini bersama-sama,” kata Budi.

Salah satu perhatian pemerintah adalah memastikan berbagai perjanjian perdagangan yang dimiliki Indonesia benar-benar memberikan manfaat bagi pelaku usaha dalam negeri.

Saat ini, Indonesia memiliki 25 perjanjian perdagangan yang telah diimplementasikan. Selain itu, terdapat dua perjanjian yang masih dalam proses ratifikasi dan 13 lainnya berada dalam tahap negosiasi.

Salah satu perjanjian yang menjadi perhatian adalah Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA).

Budi mengatakan perjanjian tersebut ditargetkan dapat ditandatangani paling lambat akhir Oktober 2026 sehingga bisa segera diimplementasikan pada tahun depan.

Selain memperluas akses pasar melalui perjanjian dagang, Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga berupaya mempermudah eksportir memanfaatkan fasilitas perdagangan.

Salah satunya melalui pengembangan otomatisasi Surat Keterangan Asal (SKA). Sistem tersebut diharapkan membantu eksportir memperoleh tarif preferensi yang tersedia dalam perjanjian perdagangan.

Budi menegaskan pelaku usaha tidak seharusnya kehilangan manfaat dari perjanjian perdagangan hanya karena kendala informasi maupun proses administrasi.

Penguatan ekspor juga dilakukan melalui program Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor).

Sepanjang Januari-Juli 2026, total pesanan pembelian dan potensi transaksi dari program tersebut mencapai sekitar US$ 333,68 juta. Sekitar 60-70 persen UMKM yang difasilitasi merupakan pelaku usaha yang sebelumnya belum pernah melakukan ekspor.

Program tersebut didukung kegiatan business matching melalui 46 perwakilan perdagangan Indonesia yang tersebar di 33 negara.

Kemendag juga mempersiapkan Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41 yang akan berlangsung pada 14-18 Oktober 2026.

Budi mengatakan fasilitasi TEI dilakukan sejak sebelum pameran, mulai dari memperkenalkan produk kepada calon pembeli, mempertemukan eksportir dengan buyer saat pameran, hingga mengawal realisasi transaksi setelah kesepakatan tercapai.

Menurutnya, peningkatan ekspor tidak cukup hanya dengan membuka pasar. Produk Indonesia juga harus memiliki daya saing agar mampu memenangkan persaingan di pasar global.

“Daya saing banyak faktornya, contohnya menyangkut deregulasi hingga logistik. Kita harus selesaikan ini bersama untuk menjadi lebih efisien dan berdaya saing,” kata Budi.