Suahasil Pastikan Utang Koperasi Desa Merah Putih Dibayar, Anggaran Sudah Ada

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan pemerintah akan membayar utang yang digunakan untuk pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) saat jatuh tempo. Pemerintah telah menyediakan anggaran untuk pembayaran kewajiban tersebut dalam APBN 2026.

Suahasil mengatakan anggaran pembayaran utang KDMP sudah disiapkan sejak APBN 2026 pertama kali disusun. Saat ini, pemerintah masih melakukan verifikasi dan validasi terhadap pembangunan koperasi di lapangan sebelum pembayaran dilakukan.

“Telah dianggarkan, jadi anggarannya ada. Dari sejak kita membuat APBN, anggarannya itu ada, tersedia. Nah jadi pasti dibayar, karena sudah ada anggarannya,” ujar Suahasil dalam konferensi pers sinergi kebijakan moneter dan fiskal di Kantor Bank Indonesia, Kamis (24/9/2026).

Menurut dia, proses verifikasi diperlukan untuk memastikan pembangunan KDMP yang menjadi dasar pembayaran telah sesuai dengan ketentuan. Pemeriksaan tersebut dilakukan bersama kementerian dan lembaga terkait.

Suahasil menyebut Kementerian Koperasi dan Agrinas terlibat dalam proses pembangunan dan pemantauan KDMP. Setelah proses verifikasi dan validasi selesai, pembayaran akan dilakukan sesuai dengan hasil pemeriksaan.

“Pasti dibayar karena anggarannya sudah ada,” kata Suahasil.

Pembiayaan pembangunan KDMP juga menjadi bagian dari koordinasi lintas lembaga dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Forum ini melibatkan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta Danantara yang berkaitan dengan kepemilikan Bank Himbara.

Bank Himbara menjalankan pembiayaan untuk pembangunan KDMP. Sementara itu, keterlibatan Danantara sebagai pemilik Bank Himbara membuat aspek pembiayaan tersebut turut menjadi bagian dari koordinasi antaranggota KSSK.

Selain memantau perkembangan pembiayaan, KSSK secara rutin melakukan stress test untuk melihat ketahanan sistem keuangan terhadap berbagai skenario, termasuk perkembangan ekonomi global dan potensi dampaknya terhadap Indonesia.

Suahasil mengatakan hasil pengujian tersebut menjadi bahan informasi bagi pimpinan KSSK dalam melihat kondisi perekonomian dan stabilitas sistem keuangan.

KSSK sendiri menggelar rapat pimpinan setiap tiga bulan. Untuk periode berikutnya, rapat pimpinan dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026. Sebelum rapat tersebut, pembahasan dilakukan melalui sejumlah tahapan koordinasi, termasuk pertemuan bilateral antaranggota KSSK.

Informasi dari berbagai pembahasan kemudian dirangkum menjadi bahan dalam rapat pimpinan KSSK.

“Ini adalah koordinasi kita semua. Karena itu kemampuan untuk koordinasi, kemampuan untuk bersinergi menjadi sangat-sangat penting,” tutur Suahasil.

Dengan anggaran yang telah tersedia dalam APBN 2026, pemerintah memastikan pembayaran utang KDMP tetap disiapkan. Namun, pembayaran tersebut menunggu proses verifikasi dan validasi pembangunan koperasi di lapangan selesai.