OJK Bongkar Skenario Demutualisasi BEI, Tegaskan Independensi Dijamin UU

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hasan Fawzi, memastikan proses demutualisasi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akan berjalan bertahap usai terbitnya POJK 13/2026. Saat ini, tengah disiapkan langkah korporasi untuk membuka kepemilikan saham kepada pihak di luar anggota bursa.

"Nanti BEI tentu akan ngobrol dengan pemegang saham untuk menerjemahkan arahan demutualisasi yang ada di norma pasal-pasal di POJK-nya.Di sana jelas, di POJK-nya alhamdulillah sudah lengkap tentang pemegang saham Bursa Efek Indonesia," ujar Hasan, Rabu (23/9/2026).

Menurut dia, titik awal demutualisasi baru resmi terjadi saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menyetujui masuknya pemegang saham pertama dari kalangan non-anggota bursa. "Jadi bukan setelah POJK keluar kemarin ya, nanti misaln ya pas RUPS mulai ada saja satu atau beberapa anggota pemegang saham yang bukan anggota bursa, berarti di titik itulah mulai terjadinya demutualisasi," ucapnya.

Setelahnya, BEI diberi masa transisi maksimal 6 bulan untuk menyesuaikan diri. Perubahan yang akan terjadi cukup masif, mulai dari revisi anggaran dasar yang harus disetujui OJK, pencabutan larangan pembagian dividen, hingga pemisahan tegas fungsi direksi.

"Semula sifat organisasinya dilarang membagikan dividen, nanti harus dirubah sesuai POJK, sekarang jadi dapat membagikan dividen," jelas Hasan.

Sementara itu, OJK memberi keleluasaan penuh ke BEI terkait mekanisme penawaran saham ke investor baru. "Mekanismenya saja yang ditentukan, boleh memilih dengan menerbitkan saham baru, boleh juga memilih mengeluarkan saham yang selama ini sudah ada di treasury stock-nya bursa, jadi bebas, boleh pilih yang terbaik buat bursa," ujar dia.

Mengenai independensi, ia menepis kekhawatiran publik dan justru menyebut skema mutual selama ini yang lebih rawan konflik kepentingan. "Waktu mutual justru tidak independen. Karena waktu mutual ini kental dengan potensi konflik kepentingan, di mana anggota bursa saat ini yang notabene adalah pelaku utama perdagangan di bursa, dia bisa jadi underwriter, dia bisa jadi anggota bursa perantara pedagang efek, dia juga pemegang saham," paparnya.

Ia menegaskan jaminan independensi bursa sudah kuat tertuang di UU P2SK maupun POJK. "Jangan pernah berpikir ada pihak yang mencoba-coba, katakanlah dikhawatirkan mengganggu independensi bursa, karena undang-undang menjamin itu," kata dia.

Sebagai pengaman tambahan, OJK menetapkan batas kepemilikan mayoritas di angka 50% plus 1 saham. "Kalau sudah ada yang memenuhi unsur langsung tidak langsung atau terindikasi pengendalian bersama, maka kita mendapatkan hak untuk memerintahkan divestasi atau menjual kepemilikan sahamnya agar tidak lagi melampaui angka controlling atau mayoritas," kata dia.