DPR Sahkan Sarjito Jadi Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas OJK

Liputan6.com, Jakarta - DPR resmi mengesahkan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) OJK periode 2026–2031 dalam Rapat Paripurna, Kamis (27/8/2026).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026–2031.

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR setelah Sarjito menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bersama Komisi XI DPR beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua DPR, Sari Yuliati, memimpin pengambilan keputusan dengan menanyakan persetujuan anggota dewan yang hadir.

"Apakah laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil pembahasan uji kelayakan calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Periode 2026–2031 tersebut dapat disetujui?" tanya Sari dalam Rapat Paripurna, Kamis (27/8/2026).

"Setuju," sahut para anggota dewan yang hadir, disusul dengan ketukan palu sidang sebagai tanda kesepakatan.

Sebelumnya, Sarjito menyampaikan komitmennya untuk mengubah posisi Indonesia dalam peta perdagangan mineral dan komoditas strategis dunia. Indonesia yang selama ini cenderung menjadi penerima harga (price taker) ditargetkan secara bertahap mampu bertransformasi menjadi price influencer hingga penentu harga (price maker).

Menurut Sarjito, target tersebut menjadi landasan utama pembentukan BMKS. Sebagai negara kaya sumber daya alam, Indonesia dinilai sudah seharusnya memiliki peran dominan dalam menentukan harga komoditas yang dihasilkannya.

"BMKS tentu tidak harus langsung menjadi besar di hari pertama, tetapi harus dipercaya sejak transaksi pertama," kata Sarjito dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (24/8/2026).

Untuk mewujudkan target tersebut, Sarjito menyiapkan delapan kebijakan strategis sebagai fondasi utama BMKS. Langkah ini mencakup pembangunan trusted infrastructure, trusted market, trusted product, dan trusted data.

Infrastruktur pendukung yang akan dibangun meliputi fasilitas pergudangan, lembaga penilai/survei, bursa, hingga lembaga kliring yang aman dan terintegrasi. Sementara dari sisi pasar, BMKS akan didorong agar transparan, adil, teratur, dan likuid demi menggaet kepercayaan pelaku usaha.

Sarjito juga menggarisbawahi pentingnya integrasi data mineral dan komoditas yang saat ini masih tersebar di berbagai institusi. Data terpadu tersebut nantinya akan menjadi basis pengambilan keputusan serta acuan pembentukan harga.

Selain itu, penguatan BMKS memerlukan ekosistem dan regulasi yang kokoh melalui kolaborasi OJK, kementerian terkait, pelaku industri, serta pemangku kepentingan lainnya.

"Ekosistem ini nantinya harus saling terkoneksi. OJK tidak bisa menjadi sole regulator yang berjalan sendiri, tentu harus berharmonisasi dengan kementerian dan berbagai pihak lain," jelas Sarjito.

Sarjito menegaskan bahwa kehadiran BMKS harus mampu membawa perubahan mendasar bagi posisi bargaining Indonesia di pasar global, salah satunya melalui pendalaman kapasitas pasar dan perluasan jenis komoditas yang diperdagangkan.

Tahap berikutnya adalah menjadikan BMKS sebagai acuan harga resmi komoditas Indonesia, sehingga nasional tidak terus-menerus bergantung pada bursa asing.

"Ini amanat yang sangat berat mengingat waktunya sudah sangat sempit, tinggal beberapa bulan. Oleh karena itu, kita harus membangun kepercayaan," ujar Sarjito.

Selama ini, Indonesia masih mengekor pada sejumlah bursa internasional seperti London Metal Exchange, Shanghai Futures Exchange, Chicago Mercantile Exchange, hingga bursa di Singapura untuk menentukan harga komoditas dalam negeri. Padahal, Indonesia merupakan salah satu produsen utama dunia.

"Bagaimana mungkin kita sebagai produsen nikel dan timah terbesar di dunia, tetapi harganya justru ditentukan oleh negara lain?" tegasnya.

Ia menambahkan bahwa ketidakmampuan menentukan harga sendiri berdampak pada potensi kebocoran ekonomi nasional. Praktik under-invoicing dan transfer pricing rawan terjadi sehingga penerimaan negara dari sektor perpajakan menjadi kurang optimal.

Oleh sebab itu, BMKS dirancang untuk membangun sistem perdagangan yang terintegrasi dan transparan. Penguatan BMKS ini pada akhirnya bermuara pada amanat konstitusi, yakni memastikan kekayaan alam dikelola demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.