Prabowo Targetkan 1.582 Kapal Ikan Modern Beroperasi pada 2027

Presiden Prabowo Subianto mendorong modernisasi sektor kelautan demi mengoptimalkan potensi perikanan nasional bernilai US$ 34 miliar per tahun.

Diterbitkan 14 Agustus 2026, 10:47 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia terus memacu modernisasi sektor kelautan dan perikanan nasional demi memastikan kekayaan laut dapat dinikmati sepenuhnya oleh rakyat Indonesia.

Dalam Pidato Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026), Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia akan memiliki lebih dari 1.582 kapal ikan modern pada tahun 2027.

Prabowo mengungkapkan bahwa nilai ekonomi potensi perikanan Indonesia sangat melimpah, yakni mencapai sekitar US$ 34 miliar setiap tahunnya. Namun, sejauh ini baru sebagian kecil dari potensi raksasa tersebut yang berhasil dinikmati oleh nelayan dalam negeri.

"Laut Indonesia harus menjadi sumber kemakmuran nelayan Indonesia. Nilai perikanan kita setiap tahun adalah sekitar US$ 34 miliar, tetapi baru sekian persen yang bisa kita nikmati," kata dia. 

"Kita harus membangun armada kapal ikan modern, belasan bahkan puluhan ribu kapal. Ini tantangan berat, tapi kita akan mulai. Pada tahun 2027, kita targetkan akan memiliki lebih dari 1.582 kapal ikan modern," tegas Prabowo.

 

Infrastruktur Terpadu Kampung Nelayan Merah Putih

Guna memperkuat ekosistem perikanan dari hulu ke hilir, pemerintah juga tengah masif membangun kawasan terpadu yang dinamakan Kampung Nelayan Merah Putih.

Kawasan ini dirancang lengkap dengan berbagai fasilitas modern pendukung industri perikanan dan kesejahteraan sosial, meliputi pelabuhan, tempat pelelangan ikan (TPI), fasilitas penyimpanan ruang dingin (cold storage), bengkel kapal, unit pengolahan hasil laut, perumahan nelayan, hingga fasilitas sosial.

Hingga saat ini, sebanyak 100 Kampung Nelayan Merah Putih telah selesai dibangun. Pemerintah memasang target akselerasi tinggi agar sebanyak 1.386 Kampung Nelayan sudah berdiri dan berfungsi penuh pada akhir tahun 2026.

Langkah besar ini diharapkan mampu menghentikan kebocoran potensi ekonomi laut serta mengubah wajah kawasan pesisir Indonesia menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan sejahtera.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6